Pada tahun 2022, Pagu Dana Desa telah ditetapkan oleh Pemerintah sebesar 68 triliun rupiah dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Jumlah ini menurun sebesar 4 triliun rupiah dibandingkan pagu Dana Desa tahun lalu. Secara keseluruhan, Dana Desa telah disalurkan sebesar 400,1 triliun rupiah sejak tahun 2015.

Sesuai dengan PMK No. 190 Th 2021 Tentang Pengelolaan Dana desa yang mengatur bahwa Dana Desa 40% digunakan untuk BLT Desa, 20% untuk penguatan ketahanan pangan, 18% untuk penangan kedaan mendesak desa karena masih dalam situasi pandemi Covid-19 sisa 32% dipergunakan untuk penyelenggaraan di bidang pendidikan dan kesehatan serta kegiatan lain yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

KPPN Luwuk menyalurkan Dana Desa kepada tiga kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut. Ketiga Kabupaten tersebut terletak pada tiga pulau berbeda yang dihubungkan oleh laut dengan terdiri atas 495 Desa yang tersebar pada masing-masing kabupaten. Per tanggal 31 Maret 2022, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Luwuk telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penyaluran Dana Desa Tahap I dengan total sebesar Rp 29.121.250.000 (dua puluh sembilan milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Penyaluran ini ditujukan untuk 56 desa di Kabupaten Banggai dan 63 desa di Kabupaten Banggai Laut.

Pada hari Senin, 10 Januari 2022, Pegawai KPPN Luwuk melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas dan Pernyataan Komitmen Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2022. Bertempat di Aula KPPN Luwuk, pelaksanaan kegiatan berlangsung lancar dan tetap memperhatikan protokol Kesehatan. Kegiatan dipimpin langsung oleh KPPN Luwuk, Puji Hartanto didampingi dengan Kepala Seksi Verifikasi, Akuntasi dan Kepatuhan Internal, dan diikuti oleh seluruh pegawai KPPN Luwuk.

KPPN Luwuk mengadakan Kegiatan penandatanganan Pakta Integritas dan Pernyataan Komitmen Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2022 setiap tahun, sebagai bukti dari komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab, menjaga integritas, dan perjanjian untuk tidak melakukan gratifikasi, baik memberi ataupun menerima.

Dokumen pakta integritas yang ditandatangani adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme

Pakta integritas sendiri sudah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (“Permen PANRB 49/2011”). Pelaksanaan pakta integritas diwajibkan bagi para pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, para pejabat serta seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dan diawali dengan penandatanganan dokumen pakta integritas.

Diharapkan penandatanganan Pakta Integritas dan Pernyataan Komitmen Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi ini tidak hanya menjadi acara seremonial belaka, namun dapat dilaksanakan oleh setiap pegawai KPPN Luwuk sebagai wujud pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Hari Senin, 29 November 2021, KPPN Luwuk mengadakan sharing session terkait Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021 perihal Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak, Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bagi Instansi Pemerintah dengan mengundang narasumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk dan dihadiri juga dengan 30 satuan kerja mitra kerja KPPN Luwuk.

Kegiatan sharing session ini diadakan dengan tujuan supaya setiap pegawai di KPPN Luwuk dan satuan kerja sebagai instansi pemerintah paham akan tata cara pemotongan, pemungutan dan pelaporan pajak yang seringkali menjadi problem karena kurangnya pemahaman akan tata caranya itu sendiri. Apalagi Perdirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2021 ini adalah peraturan baru yang mungkin akan membingungkan bagi sebagian orang yang awam tentang perpajakan.

Narasumber menjelaskan bahwa pembuktian bukti pemotongan, pemungutan dan pelaporan pajak semakin mudah dengan adanya aplikasi eBupot. Aplikasi bukti pemotongan digital eBupot, merupakan bentuk peningkatan layanan pajak yang diberikan kepada seluruh wajib pajak dalam rangka memasuki era digital seperti sekarang ini. Ditjen Pajak telah menerapkan kewajiban pada setiap wajib pajak untuk membuat bukti potong PPh 23/26 melalui aplikasi eBupot. Jika sudah diimplementasikan secara keseluruhan, bukan tidak mungkin lagi kalau pada kemudian hari, wajib pajak tidak perlu untuk datang ke Kantor Pajak, karena semuanya bisa dilakukan di depan komputer.

Selain menjelaskan terkait PER-17/PJ/2021, narasumber juga membawakan materi terkait UU HPP atau Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 yang telah resmi ditandatangani dan diundangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Oktober 2021.

UU HPP terdiri atas sembilan bab yang memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai. Atas masing-masing ruang lingkup memiliki waktu pemberlakuan kebijakan yang berbeda. Perubahan aturan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Perubahan UU PPh berlaku mulai Tahun Pajak 2022, perubahan UU PPN berlaku mulai 1 April 2022, perubahan UU KUP berlaku mulai tanggal diundangkan, kebijakan PPS berlaku 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, pajak karbon mulai berlaku 1 April 2022, dan perubahan UU Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Pada akhir acara, narasumber berterima kasih kepada KPPN Luwuk dan juga satker yang turut hadir di dalam sharing session atas kesadaran para undangan dalam hal perpajakan. Narasumber juga mengingatkan kepada para undangan untuk memperhatikan dengan baik waktu pemberlakuan untuk tiap-tiap kebijakan agar tidak sampai terlewat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Seiring dengan meningkatnya perhatian Kementerian/Lembaga  terhadap tata kelola pelaksanaan anggaran yang dibuktikan dengan semakin meningkatnya kinerja 13 Indikator IKPA maka untuk tahun 2022 menjadi 8 indikator IKPA dengan melakukan perubahan paradigma  penilaian kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) yang sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output agar mampu berkontribusi optimal dalam membentuk outcome perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. .

Tujuan reformulasi IKPA :

1. Mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran;
2. Mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja;
3. Penetapan kewajaran perlakuan (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan Kementerian/ Lembaga, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja.

Hari Rabu, 8 Desember 2021, KPPN melakukan kegiatan peringatan Hari Korupsi Sedunia atau yang bisa disingkat HAKORDIA. HAKORDIA, pada umumnya diperingati tanggal 9 Desember untuk mengingatkan unit organisasi akan bahaya laten korupsi.

Peringatan HAKORDIA yang dilakukan oleh KPPN Luwuk adalah dengan menyampaikan sosialisasi singkat terkait dengan korupsi, dan kerugian yang dapat ditimbulkan dalam skala nasional kepada Satuan Kerja Mitra KPPN Luwuk. Sosialisasi dilakukan oleh Kepala Kantor KPPN Luwuk, Puji Hartanto, dan tidak lupa memimpin satker menyuarakan slogan “Say No To Korupsi”.

Kegiatan peringatan HAKORDIA dilanjutkan dengan penyuluhan anti korupsi kepada masyarakat luas disertai dengan pembagian masker dan snack untuk menarik perhatian masyarakat terhadap penyuluhan yang dilakukan. Kegiatan ini dilakukan kepada pengendara kendaraan motor yang berlalu lalang di depan Kantor KPPN Luwuk, sehingga penyuluhan dilakukan secara singkat dan tidak menimbulkan kerumunan. Kedua kegiatan dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

KPPN Luwuk sangat sadar bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dapat merugikan dan melukai banyak pihak. Sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan tugas dan fungsi utama sebagai penyaluran pembiayaan atas beban APBN, Uang Negara merupakan hal yang krusial bagi kami. Satu peser yang jatuh ke tangan yang tidak tepat, dapat menghambat pengentasan kemiskinan dan pembangunan di negeri ini.

Oleh karena itu, KPPN Luwuk berharap para Satuan Kerja Mitra KPPN Luwuk, dan juga masyarakat juga sadar akan bahaya laten korupsi dan ikut mendukung KPPN Luwuk dalam gerakan anti korupsi, dan bersama sama melawan praktik korupsi.

Dalam rangka memperingati Hari Oeang Republik Indonesia (ORI) yang dirayakan tanggal 30 Oktober setiap tahunnya, Kantor Perbendaharaan Negara Luwuk beserta dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Luwuk menyelenggarakan kegiatan donor darah yang dilaksanakan di Aula KPPN Luwuk.

Dalam masa Covid-19, jumlah pendonor darah berkurang drastis karena terbatasnya ruang gerak penduduk oleh PPKM yang berimbas ke berbagai macam hal. Donor darah selama pandemi COVID-19 dianggap berisiko, sehingga banyak calon pendonor undur diri dari kegiatan donor darah. Padahal setiap delapan detik, ada satu orang yang membutuhkan transfusi darah di Indonesia.

Acara donor darah diadakan dengan mengundang tim dari Palang Merah Indonesia Banggai yang berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang crew. PMI berhasil mengumpulkan sejumlah 30 kantong darah, sebesar 350 cc masing-masingnya. Antusias para pendonor sangat diapresiasi oleh tim dari PMI Banggai, sehingga tim memberikan souvenir untuk 25 pendonor pertama.

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Oktober 2021 ini, dilaksanakan dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan. Para penjabat dan pendonor memakai masker dari awal hingga penghujung acara, acara pun disusun supaya pendonor dapat menjaga jarak dari satu sama lain. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Kepala Kantor KPPBC TMP C Luwuk, Ibu Marlina. Lalu calon pendonor melakukan registrasi dan pengecekan kesehatan. Dari 35 calon pendonor, terdapat 30 orang yang berada dalam kondisi fit untuk mengikuti kegiatan donor darah.

Kegiatan donor darah ini merupakan wujud dari nilai Kementerian Keuangan yang ketiga, yaitu sinergi, dimana Satuan Kerja Intansi Vertikal Kementerian Keuangan di lingkup Kabupaten Banggai bersatu dan memberikan darahnya untuk Indonesia. Dengan berkontribusi dalam kegiatan donor darah, kami berharap acara ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Selain dari kegiatan utama yaitu donor darah, acara ini juga merupakan sarana untuk para pegawai dari lintas instansi untuk mengenal satu sama lain. Meluangkan waktu dari kesibukan masing-masing, pegawai yang sebelumnya belum pernah bertemu dapat berkenalan dan berbincang-bincang.