Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Desember 2018 bertempat di Gedung Maleo Conference, Hotel Estrella. Tepat pada pukul 09.00 WITA yang dihadiri oleh satuan kerja lingkup KPPN Luwuk. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan diawali pembukaan oleh pewara yang kemudian sambutan oleh Kepala KPPN Luwuk, Bapak Abu Said Maha yang berisi untuk tetap melaksanakan pelaksanaan anggaran secara baik, berkualitas, akuntabel, dan selalu melakukan perbaikan.

Sehubungan dengan rencana penerbitan Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik (ITRev) maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengundang seluruh kalangan yang mencakup masyarakat umum, akademisi, peneliti dan praktisi dalam penulisan Karya tulis Ilmiah di bidang Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik.

Rapat Koordinasi Penyaluran Dana Desa 2018 dan Evaluasi Penyaluran Dak Fisik dan Dana Desa 2017 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 mulai pukul 08.00 s.d. 11.30 WITA dan bertempat di Ruang Rapat KPPN Luwuk. Pada kegiatan koordinasi ini diundang 2 Pejabat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa masing-masing untuk Kab. Banggai, Kab. Banggai Kepulauan, dan Kab. Banggai Laut total 12 orang peserta dengan kehadiran 11 orang peserta. 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Luwuk selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh stakeholder dengan berorientasi pada kualitas dan kepuasan terhadap layanan yang diberikan. Dalam pelaksanaannya KPPN Luwuk di dalam memberikan pelayanan selalu didasarkan pada SOP dan peraturan yang ada dengan tetap memperhatikan sisi efektivitas dan efisiensi pelayanan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Luwuk sebagai organisasi vertikal kepanjangan tangan Kementerian Keuangan di daerah dituntut untuk dapat menjadi corong informasi di daerah terkait Keuangan Negara khususnya yang berkaitan dengan tupoksi KPPN terkait Kebendaharaan Negara. Oleh karena itu pegawai KPPN sebagai motor penggerak organisasi KPPN perlu ditingkatkan kapabilitasnya khususnya kemampuan menulis dalam rangka edukasi dan penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat umum

Luwuk- Sebagai suatu organisasi yang menangani permasalahan yang sangat kompleks, Kementerian Keuangan memerlukan harmonisasi untuk mencapai sinergi dalam mewujudkan visi dan misinya. Sebuah langkah fenomenal telah diambil oleh pimpinan Kementerian Keuangan dengan melakukan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis), dan sumber daya manusia (SDM).