Bertempat di Ruang Rapat KPPN Luwuk, hari Senin tanggal 19 November 2018 pukul 08.00 s.d 11.30 WITA dengan sebelas peserta, KPPN Luwuk menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan minggu pertama bulan November 2018 dari masing-masing Pemda, penekanan terkait batas-batas waktu penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahap 3, dan pengenalan menu OMSPAN input Laporan Rencana Penyelesaian Kegiatan yang menjadi salah satu syarat penyaluran DAK Fisik tahap 3.

Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Desember 2018 bertempat di Gedung Maleo Conference, Hotel Estrella. Tepat pada pukul 09.00 WITA yang dihadiri oleh satuan kerja lingkup KPPN Luwuk. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan diawali pembukaan oleh pewara yang kemudian sambutan oleh Kepala KPPN Luwuk, Bapak Abu Said Maha yang berisi untuk tetap melaksanakan pelaksanaan anggaran secara baik, berkualitas, akuntabel, dan selalu melakukan perbaikan.

Sehubungan dengan rencana penerbitan Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik (ITRev) maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengundang seluruh kalangan yang mencakup masyarakat umum, akademisi, peneliti dan praktisi dalam penulisan Karya tulis Ilmiah di bidang Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik.

Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Bebarengan dengan kedatangan pegawai dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, KPPN Luwuk menyelipkan satu acara, yaitu penyematan secara simbolis pin antikorupsi

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Luwuk selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh stakeholder dengan berorientasi pada kualitas dan kepuasan terhadap layanan yang diberikan. Dalam pelaksanaannya KPPN Luwuk di dalam memberikan pelayanan selalu didasarkan pada SOP dan peraturan yang ada dengan tetap memperhatikan sisi efektivitas dan efisiensi pelayanan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Luwuk sebagai organisasi vertikal kepanjangan tangan Kementerian Keuangan di daerah dituntut untuk dapat menjadi corong informasi di daerah terkait Keuangan Negara khususnya yang berkaitan dengan tupoksi KPPN terkait Kebendaharaan Negara. Oleh karena itu pegawai KPPN sebagai motor penggerak organisasi KPPN perlu ditingkatkan kapabilitasnya khususnya kemampuan menulis dalam rangka edukasi dan penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat umum