UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Istilah ini mengacu pada jenis usaha yang dikategorikan berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

UMKM merupakan salah satu nyawa dari ekonomi kita, pondasi yang kuat yang dapat memberikan warna dan keberagaman dan vitalitas pada struktur perekomian kita, dimana UMKM tidak hanya sekedar menciptakan lapangan kerja tetapi juga menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan.

Sebagai implementasi peran KPPN sebagai Financial Advisor dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, KPPN memiliki tugas mendukung pemberdayaan UMKM di wilayah kerja masing-masing. Melalui tugas dan peran ini, KPPN diharapkan dapat terjun langsung dan dapat dikenal lebih luas di tengah-tengah masyarakat Indonesia dalam peningkatan pemberdayaan UMKM di daerah.

Digipay adalah salah satu marketplace yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan bekerjasama dengan 3 Bank Himbara (BRI, Bank Mandiri, dan BNI). Transaksi melalui Digipay dilakukan dengan pembayaran menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan/atau CMS Virtual Account. Digipay merupakan marketplace yang mengintegrasikan Satker Pengguna APBN, UMKM sebagai penyedia barang/jasa, dan perbankan dalam satu ekosistem.

Salah satu cara mendorong UMKM untuk melek digital dengan menyediakan marketplace salah satunya melalui digipay. Khusus digipay, transaksinya memang didesain untuk belanja satker yang dananya berasal dari APBN. Nilai Belanja dalam APBN yang besar tentu merupakan potensi bagi pemasaran produk UMKM. Jika telah bertransaksi di digipay, diharapkan dapat membiasakan UMKM untuk bertransaksi salam platform digital.

Tantangan utama transaksi digipay terutama adalah edukasi kepada UMKM selaku supplier. Sebagaimana dipahami bahwa dalam belanja APBN sistemnya adalah barang dikirim dahulu baru uang dibayar, hal ini yang dalam beberapa kejadian membuat ragu calon vendor UMKM baru. Salah satu peran KPPN adalah memberikan edukasi kepada UMKM terkait hal tersebut.

Keuntungan Digipay untuk UMKM :

1. Kemudahan dan Keamanan Transaksi

• Transaksi tanpa uang tunai: Lebih aman dan praktis, meminimalisir risiko penipuan dan kecurangan.
• Proses pembayaran lebih cepat dan efisien: Menghemat waktu dan tenaga, memperlancar arus kas UMKM.
• Pencatatan keuangan lebih mudah: Memudahkan pelacakan keuangan dan analisis usaha.

2. Memperluas Jangkauan Pasar

• Menjangkau lebih banyak pelanggan: Terhubung dengan calon pembeli potensial melalui platform digital Digipay.
• Memasarkan produk dan layanan secara online: Meningkatkan visibilitas dan peluang menjangkau pasar yang lebih luas.
• Meningkatkan daya saing: Mengikuti tren digitalisasi dan memberikan kemudahan bagi pelanggan.

3. Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan

• Meningkatkan citra usaha: Memberikan kesan modern, profesional, dan terpercaya.
• Meningkatkan kepercayaan pelanggan: Memberikan rasa aman dan nyaman dalam bertransaksi.
• Mempermudah pelanggan: Memberikan berbagai pilihan pembayaran yang mudah dan praktis.

4. Akses Pembiayaan

• Membuka akses pembiayaan: Memudahkan UMKM untuk mendapatkan modal kerja dari perbankan.
• Mengembangkan usaha: Meningkatkan peluang untuk investasi dan ekspansi bisnis.
• Meningkatkan kapasitas usaha: Meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM.

5. Dukungan Pemerintah

• Pelatihan dan pendampingan: Membantu UMKM dalam menggunakan platform Digipay.
• Program dan insentif: Memberikan dukungan finansial dan non-finansial untuk UMKM.
• Komitmen pemerintah: Mendukung digitalisasi UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Digipay hadir sebagai solusi bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing di era digital. Dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan, Digipay dapat membantu UMKM untuk berkembang dan mencapai kesuksesan.

Artikel oleh: Yulianus Patulak, Pelaksana Seksi Bank KPPN Luwuk.

Selasa, 13 Agustus 2024.

KPPN Luwuk menggelar acara  Forum Konsultasi Publik yang bertempat di aula KPPN Luwuk. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala KPPN Luwuk, Bapak Agus Pranoto, S.S.T., Ak., M.S.E., dengan menyambut dan menyapa para tamu undangan kegiatan forum yang berasal dari lima elemen yaitu stakeholder pengguna layanan (satker, pemerintah daerah, dan perbankan), ahli/praktisi/akademisi, organisasi kemasyarakatan (LSM atau pemilik usaha UMKM), stakholder publik (tokoh masyarakat atau perangkat desa), dan media massa. 

Luwuk, 24 Juli 2024 - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Luwuk terus menunjukkan geliat positif. Per bulan Juni tahun 2024, realisasi APBN di KPPN Luwuk menunjukkan hasil yang menggembirakan, menjadi bukti nyata komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Di sisi belanja, KPPN Luwuk fokus pada program-program prioritas yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Realisasi belanja mencapai Rp1.98 T (45,04% dari pagu Rp4,41 T), dengan rincian per belanja sebagai berikut:

• Belanja Pegawai: Rp138,52 M (60,86% dari pagu)
• Belanja Barang: Rp128,42 M (39,97% dari pagu)
• Belanja Modal: Rp78,03 M (45,10% dari pagu)
• Belanja Bantuan Sosial: Rp81,60 Juta (58,31% dari pagu)
• Belanja Transfer: Rp1,64 T (44,50% dari pagu)

Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Luwuk menjadi salah satu motor penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah wilayah KPPN Luwuk. Per Juni 2024, KPPN Luwuk telah menyalurkan TKD senilai Rp1,64 T (44,49% dari pagu) yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan di daerah.

Beberapa Jenis TKD yang disalurkan oleh KPPB Luwuk di antaranya Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun Nonfisik, Dana Desa Serta Transfer Hibah. DBH, yang merupakan pembagian pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah dari sumber-sumber tertentu, tercatat telah direalisasikan sebesar Rp397,48 M atau 44,04% dari pagu. DAU, yang bertujuan untuk mendukung keuangan daerah dalam rangka otonomi daerah, telah direalisasikan sebesar Rp847,81 M atau 46,16% dari pagu. DAK Nonfisik yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang bersifat non-infrastruktur tercatat Rp169,32 M atau 49,21% dari pagu, sedangkan DAK fisik adalah Rp19,95 M atau 8,55% dari pagu. Dana Desa, yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, telah direalisasikan sebesar Rp210,09 M atau 55,45% dari pagu, Serta Transfer Hibah yang direalisasikan sebesar Rp929,59 Juta atau 27,74% dari pagu.

Pencapaian realisasi yang baik ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang terjalin erat antara KPPN Luwuk, Satuan Kerja, Pemerintah Daerah, Perbankan, dan seluruh elemen masyarakat. Semangat kebersamaan dan komitmen kuat untuk membangun negeri telah mewarnai perjalanan realisasi APBN di Juni ini.