https://drive.google.com/file/d/1yS_TEeTjZ3CqEY9bGOs2S1KSw01wENjr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yS_TEeTjZ3CqEY9bGOs2S1KSw01wENjr/view?usp=sharing
Pemberian apresiasi kepada Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah mitra kerja berprestasi periode semester I tahun 2022 atas kategori Penyampaian SPM Gaji Tercepat Selama Semester I diberikan kepada Balai Latihan Kerja (BLK) Pangkep dengan peringkat ke-2 terbaik.
Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kepala KPPN Makassar I, Tiyok Subekti kepada Kepala BLK pangkep, Sudarsono S.E.
Dialog Kinerja Organisasi KPPN Makassar I bulan Januari 2022 dikemas dalam acara Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu Three sampai dengan Kemenkeu Five pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I telah dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2022 bertempat di ruang pelayanan KPPN Makassar I dengan kesimpulan penandatanganan kontrak kinerja dimulai dari Kemenkeu Three hingga Kemenkeu Five, Setelah Sebelum acara Penandatanganan Kontrak KinerjaTahun 2022, Bapak Rafael Widestumargianto selaku kepala KPPN Makassar I menyampaikan amanat yang terkandung dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan termasuk Ditjen Perbendaharaan wajib Menandatangani Kontrak Kinerja Tahun 2022 paling lambat 31 Januari 2022, kegiatan selanjutnya Penandatangan Piagam Risko tahun 2022.

Solidaritas dan keperdulian KPPN Makassar I di tengah masa pandemi dan bulan suci ramadhan 1422H diwujudkan dengan menggandeng 25 Komunitas Se-Kota Makassar yang tergabung dalam Pelangi Ramadhan Project 2021. Dana yang terkumpul dari donasi para pegawai KPPN Makassar I disalurkan pada kegiatan keperdulian tersebut yang dilaksanakan Rabu (28/4/2021) di Sunset Quay Ramadhan, Citraland City Losari Makassar.
Dalam rangkat meningkatkan nilai IKPA Semester I tahun 2022 KPPN Makassar I secara intensif melaksakan pendampingan dan visitasi ke satuan kerja mitra kerja, salah satunya pendampingan pengisian capaian output pada Aplikasi SAKTI baik dari tingkat partisipasi dan kualitas capaian output yang dilakukan oleh Tim Seksi Manajemen Satker Kepatuan Internal KPPN Makassar I

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp20 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Peran UMKM sangat sentral dalam perekonomian Indonesia. Secara Nasional tercatat 64,2 juta UMKM berkontribusi bagi 61% PDB. UMKM juga mendominasi populasi pelaku usaha di Indonesia hingga 99%.
Pemerintah telah banyak memberikan dukungan kepada UMKM melalui sejumlah program subsidi dan relaksasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui KPPN Makassar I turut berperan aktif membantu melakukan monitoring dan evaluasi seperti dalam program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).