Selasa, 15 Juli 2025, Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna menyampaikan rilis kinerja APBN di lingkup KPPN Malang sampai dengan Juni 2025 secara daring melalui Microsoft Teams.

Dalam paparannya, dijelaskan bahwa realisasi pendapatan di lingkup KPPN Malang, meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan mencapai Rp915,3 miliar, tumbuh 1,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp3 triliun yang mengalami kontraksi sebesar 17,67% (y-o-y) dan Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp5,5 triliun atau turun sebesar 39,22% (y-o-y). Sedangkan penerimaan Cukai menyumbang Rp44,3 triliun naik sebesar 7,97% (y-o-y). Kemudian untuk PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp226,1 miliar atau 117,34% dari target ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 3,53% bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp7,1 triliun atau 48,01% dari pagu. Realisasi belanja ini turun 5,79% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kinerja belanja Kementerian dan Lembaga ditopang oleh realisasi Belanja Pegawai sebesar 56,68%, Belanja Barang 30,84%, Belanja Modal sebesar 31,65%, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 49,50%.

Sedangkan, dari sisi Transfer ke Daerah (TKD) tetap menunjukkan kinerja positif. Hingga 30 Juni 2025 TKD telah tersalur Rp4,4 triliun atau 49,59% dari pagu. TKD ditopang oleh realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp2,6 triliun atau 52,23% dari pagu, serta Dana Alokasi Khusus sebesar Rp828,5 miliar atau 47,07% dari pagu. TKD juga didukung oleh Dana Desa yang telah tersalur Rp502,8 miliar atau sekitar 60,17% dari pagu. Untuk penyaluran Dana Desa tahap II telah disalurkan ke 79 desa dengan rincian 48 desa di wilayah pada Kabupaten Malang dan 31 desa di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Dari sisi ekonomi, Kota Malang mengalami inflasi 2,11% (m-t-m), lebih tinggi dari inflasi di Jawa Timur dan nasional. Inflasi ini dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas utama penyumbang inflasi adalah cabe rawit, kacang panjang, bawang merah, telur ayam ras, dan emas perhiasan. Untuk merespons hal ini, belanja pemerintah pusat di wilayah Malang Raya dan Pasuruan turut diarahkan pada program pengendalian inflasi (4K): Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Sampai akhir Juni, realisasi belanja yang mendukung pengendalian inflasi tercatat sebesar Rp41,9 miliar atau 30,14% dari pagu.

Dari sisi kesejahteraan, tren positif juga tercermin pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kota Malang mencatat IPM tertinggi di wilayah ini, yakni 84,68 pada 2024, naik dari tahun sebelumnya. Peningkatan IPM ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita per tahun.

Sementara TPT menunjukkan penurunan konsisten sejak 2020, dengan Kota Batu mencatat angka terendah pada 2024 sebesar 3,63%. Penurunan TPT ini menunjukkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan dan efektivitas program pembangunan daerah.

Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi, KPPN Malang juga melaksanakan kegiatan PRISMA secara daring. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada satuan kerja (satker) dan pemerintah daerah (pemda) di lingkup KPPN Malang dengan kinerja terbaik pada semester I 2025. Berdasarkan hasil penilaian kinerja semester I Tahun 2024, diperoleh satker dengan peringkat tiga terbaik untuk 7 kategori dan pemerintah daerah terbaik kategori penyaluran Dana Desa. Berikut nama-nama satker dan pemda yang berhasil mendapatkan penghargaan:

Terima kasih untuk para satker dan pemda lingkup KPPN Malang atas sinerginya dalam mendukung kinerja APBN pada Semester I 2025. Diharapkan kegiatan PRISMA ini dapat memacu semangat kepada satker dan pemda untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan APBN.

APBN adalah instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan bentuk dukungan realisasi APBN di lingkup KPPN Malang (Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, dan Kota Batu) hingga 31 Mei 2025 secara keseluruhan. 

Pendapatan Negara adalah sebesar Rp45,65 triliun yang sebagian besar didukung oleh komponen Penerimaan Perpajakan sebesar Rp45,12 triliun. Adapun Penerimaan Perpajakan sebesar paling besar didukung oleh penerimaan cukai. Selain itu, Pendapatan Negara juga didukung oleh Penerimaan Bukan Pajak sebesar Rp531,66 miliar. Adapun Penerimaan Bukan Pajak paling besar didukung oleh Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Dari sisi Belanja Negara pada Mei 2025 mengalami penurunan 4,34% dibandingkan Mei 2024 atau sebesar Rp258,37 miliar. Belanja Negara terdiri dari dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD). Dibandingkan tahun lalu, Belanja Pemerintah Pusat mengalami depresi sebesar 17,26%. Belanja Pemerintah Pusat paling besar didukung oleh Belanja Pegawai sebesar Rp1,65 triliun dan Belanja Barang sebesar Rp439,93 miliar.

Sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) mengalami pertumbuhan sebesar 5,45% dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan realisasi TKD, didukung oleh tiga komponen utama, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,22 triliun, Dana Desa sebesar Rp483,93 miliar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp587,64 miliar.

Sudah tahu kan kalau setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas)? Pemerintah menetapkan 2 Mei sebagai Hardiknas karena tanggal ini bertepatan dengan tanggal lahir Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara.

Tema Hardiknas tahun 2025 ini adalah “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”. Tema ini mengingatkan kita bahwa untuk mewujudkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dibutuhkan kolaborasi semua pihak.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pendidikan adalah melalui penyaluran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), yang mencakup: 

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
2. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)
3. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Pendidikan Kesetaraan)

Berikut merupakan realisasi BOSP di lingkup KPPN Malang sampai dengan 30 April 2025: 

Ayo terus dukung pendidikan Indonesia agar semakin maju!

APBN adalah instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan bentuk dukungan realisasi APBN di lingkup KPPN Malang (Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, dan Kota Batu) hingga 30 Juni 2025 secara keseluruhan.

Pendapatan Negara adalah sebesar Rp55,29 triliun yang sebagian besar didukung oleh komponen Penerimaan Perpajakan sebesar Rp54,67 triliun. Adapun Penerimaan Perpajakan sebesar paling besar didukung oleh penerimaan cukai. Selain itu, Pendapatan Negara juga didukung oleh Penerimaan Bukan Pajak sebesar Rp615,85 miliar. Adapun Penerimaan Bukan Pajak paling besar didukung oleh Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Dari sisi Belanja Negara pada Juni 2025 mengalami penurunan 5,79% dibandingkan Juni 2024 atau sebesar Rp438,68 miliar. Belanja Negara terdiri dari dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD). Dibandingkan tahun lalu, Belanja Pemerintah Pusat mengalami depresi sebesar 15,37%. Belanja Pemerintah Pusat paling besar didukung oleh Belanja Pegawai sebesar Rp2,17 triliun dan Belanja Barang sebesar Rp554,46 miliar.

Sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) mengalami pertumbuhan sebesar 1,49% dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan realisasi TKD, didukung oleh tiga komponen utama, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,62 triliun, Dana Desa sebesar Rp502,79 miliar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp828,52 miliar.

APBN adalah instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan bentuk dukungan realisasi APBN di lingkup KPPN Malang (Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, dan Kota Batu) hingga 30 April 2025 secara keseluruhan. 

Pendapatan Negara adalah sebesar Rp35,90 triliun yang sebagian besar didukung oleh komponen Penerimaan Perpajakan sebesar Rp35,51 triliun. Adapun Penerimaan Perpajakan sebesar paling besar didukung oleh penerimaan cukai. Selain itu, Pendapatan Negara juga didukung oleh Penerimaan Bukan Pajak sebesar Rp387,38 miliar. Adapun Penerimaan Bukan Pajak paling besar didukung oleh Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Dari sisi Belanja Negara pada April 2025 mengalami penurunan 4,10% dibandingkan April 2024 atau sebesar Rp206,61 miliar. Belanja Negara terdiri dari dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD). Dibandingkan tahun lalu, Belanja Pemerintah Pusat mengalami depresi sebesar 17,55%. Belanja Pemerintah Pusat paling besar didukung oleh Belanja Pegawai sebesar Rp1,35 triliun dan Belanja Barang sebesar Rp342,01 miliar.

Sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) mengalami pertumbuhan sebesar 5,37% dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan realisasi TKD, didukung oleh tiga komponen utama, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,83 triliun, Dana Desa sebesar Rp475,26 miliar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp541,76 miliar.

Apa itu Peta Strategi?

Peta Strategi adalah kerangka yang menggambarkan hubungan sebab-akibat antar sasaran strategis dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

KPPN Malang memiliki 7 sasaran strategis, yaitu:

1. Perbendaharaan Efisien & Akuntabel
Pengelolaan kas dan keuangan negara secara optimal, efektif, serta adaptif terhadap sistem keuangan yang berlaku.

2. Dukungan Manajemen yang Efektif
Penyediaan data dan informasi berkualitas untuk mendukung kebijakan keuangan dan pembangunan daerah.

3. Pelaksanaan Anggaran yang Optimal
Memastikan proses anggaran berjalan sesuai ketentuan dan berdampak pada peningkatan kualitas output.

4. Pengelolaan Kas yang Prudent, Efektif, & Efisien
Menjaga keseimbangan kas negara untuk menghindari cash mismatch dan mendukung kebijakan fiskal.

5. Akuntabilitas Keuangan Negara
Penyusunan laporan keuangan yang profesional, tepat waktu, dan berkualitas sesuai standar audit.

6. Organisasi & SDM yang Adaptif
Mendorong fleksibilitas organisasi dan pengembangan SDM agar mampu menjawab dinamika perubahan.

7. Pengelolaan Keuangan & BMN yang Akuntabel
Mengelola anggaran dan aset negara secara transparan, efisien, serta didukung oleh teknologi informasi yang andal.