Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Penilaian kinerja meliputi seluruh organisasi dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Penilaian kinerja organisasi dan pegawai diharapkan sebagai “early warning system” bagi pimpinan organisasi, para atasan, dan akhirnya bagi Kementerian Keuangan untuk terus antisipatif dan proaktif terhadap tantangan dan kesempatan yang ada demi mencapai tujuan reformasi birokrasi.

Masih dalam rangkaian Perbendaharaan Menyapa - KPPN Malang Goes To School, kali ini giliran KPPN Malang yang mendapat kunjungan. Adalah siswa-siswi Sekolah Dasar My Little Island (MLI) School Malang mengadakan kegiatan office tour ke KPPN Malang, pada hari Selasa, 16 Januari 2018. Sekitar pukul 08.30, sebanyak 90 orang siswa-siswi Kelas 4, 5 dan 6 MLI School berkunjung ke KPPN Malang dan langsung diarahkan menuju aula lantai II. Acara diawali dengan pembukaan oleh MC yang dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala KPPN Malang.

                 Ingin memperkenalkan diri di tengah masyarakat, khususnya kalangan siswa, KPPN Malang menggelar program Treasury Goes to School pada hari Senin, 15 Januari 2018. Bertempat di SMA LAB UM, Jl. Bromo Malang,  Tim KPPN Malang Mengajar menyampaikan materi terkait peran Perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan di depan siswa-siswi kelas XII jurusan IPS.

“Ibu…..minta foto bareng dong….,” ucap seorang wanita dari satker, begitu melihat sosok Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI, berjalan keluar dari ruang Kepala KPPN Malang. Dalam hitungan detik, ruang front office KPPN Malang menjadi lokasi berselfie ria bersama bu menteri. “Alhamdulillah….belum tentu setahun sekali..,

                Selalu ada yang menarik di KPPN Malang. Di awal tahun 2018, KPPN Malang mendapat kehormatan yaitu kunjungan kerja oleh Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono. Dengan didampingi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, R. Wiwin Istanti, pada hari Kamis, 4 Januari 2018. Dalam arahannya, Marwanto menegaskan bahwa kita harus meningkatkan penerimaan negara. Kontribusi KPPN dalam upaya mendongkrak penerimaan antara lain yaitu dengan menarik pajak dari bendahara dan supplier, di mana dengan demikian KPPN juga mempunyai andil dalam mengelola pajak dari penyaluran APBN dan APBD.

        “ Di penghujung tahun 2017, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 telah diberikan lebih cepat, dengan harapan seluruh satker bisa segera bersiap untuk menyusun kegiatan di tahun 2018,” demikian ungkap R. Wiwin Istanti, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur dalam acara Penyerahan DIPA Tahun 2018 dan Pemberian Reward Satker dengan Kinerja Terbaik, pada hari Rabu, 20 Desember 2017. Lebih lanjut disampaikan pula bahwa kita jangan hanya mengejar tingginya penyerapan anggaran, tetapi penggunaan anggarannya juga harus sesuai. Sudah saatnya kita melakukan belanja dengan lebih berkualitas.

     Indonesia adalah negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dalam era pembangunan ini, ada banyak masalah yang menjadi hambatan, diantaranya adalah budaya korupsi dimana hal ini dapat mencoreng nama organisasi, kepercayaan rakyat kepada pemerintah menurun, penerimaan negara berkurang,

            Kita sudah lama mendengar dan mengenal “Sertifikasi Guru”. Kali ini bukan profesi Guru lagi yang di sertifikasi, melainkan Bendahara. Ya, tentang Sertifikasi Bendahara. Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Satuan Kerja Pengelola APBN pasal (8) disebutkan bahwa “Dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku,