S-128/WPB.33/KP.01/2020

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Manokwari

       Sehubungan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016  tentang Sertifikasi Bendahara dan berakhirnya Masa Peralihan Sertifikasi  Bendahara pada satuan kerja pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),  disampaikan hal-hal  sebagai berikut :

1. Berdasarkan Perpres 7 Tahun 2016 diatur ketentuan bahwa:

1. PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, harus memiliki Sertifikat Bendahara. ( Pasal 2 Ayat  (1)).
2. PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku dan belum memiliki Sertifikat Bendahara, dapat menjalankan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya sampai dengan jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku. (Pasal 7 Ayat (1)).
3. Dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku, PNS, anggota Tentara Nasional  Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang  diangkat sebagai Bendahara Penerimaan,  Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Penqetuaran Pembantu  harus  memiliki Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (Pasal  8).

2. Sesuai dengan PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Bendahara sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016, persyaratan  untuk  menjadi bendahara Satuan Kerja Pengelola APBN adalah sebagai  berikut:PNS/Prajurit TNI/Anggota Polri;
   1. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
   2. Golongan minimal II/b atau sederajat; dan
   3. Memiliki Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi.
3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, terhitung mulai tanggal 21 Januari 2020, seluruh Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Pengelola APBN  harus sudah memiliki Sertifikat Bendahara.
4. Berdasaarkan catatatan kami, per 21 Januari 2020 masih ada beberapa Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Pengelola APBN mitra kerja KPPN Manokwari yang belum memiliki Sertifikat Bendahara (daftar terlampir).
5. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Tahun Anggaran 2020, apabila di lingkup satuan kerja Saudara belum memiliki PNS/Prajurit TNI/Anggota Polri yang memenuhi persyaratan penunjukan bendahara, maka:
   1. Saudara dapat menggunakan Bendahara yang ditunjuk saat ini dengan menyampaikan Surat Pernyataan yang ditandatangi oleh Kepala Satuan Kerja kepada KPPN yang menyatakan kesanggupan Kepala Satuan Kerja untuk mengikutsertakan Bedahara tersebut dalam Sertifikasi Bendahara sesuai ketentuan paling lambat pada Triwulan I 2020 (Sertifikasi bendahara dilaksanakan terintegrasi dengan pelatihan bendahara yang diadakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan);
   2. Dalam hal Kepala Satuan Kerja tidak dapat memenuhi persyaratan pada huruf a. diatas, Kepala Satuan Kerja dapat mengangkat PNS/Prajurit TNI/Anggota Polri sebagai Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. Berasal dari Satuan Kerja unit eselon I yang sama;
      2. Berasal dari Satuan Kerja dengan Kementerian Negara/Lembaga yang sama; atau
      3. Apabila dua ketentuan diatas tidak dapat dilaksanakan, maka Pengangkatan Bendahara dapat dilakukan pada satuan kerja pada wilayah kerja KPPN yang sama;
      4. Pengangkatan Bendahara dimaksud agar dikoordinasikan dengan Kementerian Negara/Lembaga masing-masing;
      5. Mekanisme pergantian bendahara berpedoman pada PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK 230/PMK.05/2016.

                c. Dalam hal Kepala Satuan Kerja tidak dapat memenuhi persyaratan pada huruf a dan b diatas, Satuan Kerja menggunakan mekanisme pembayaran secara langsung (LS) kepada pihak ketiga pada seluruh pembayaran.
                d. Terhadap Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan yang telah dimintakan sebelumnya harus dipertanggungjawabkan atau disetor ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DAFTAR SATKER YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT BENDAHARA (BNT)
SAMPAI DENGAN 22 JANUARI 2020
KPPN MANOKWARI