Pada hari Rabu, 25 Februari 2026, KPPN Manokwari menyelenggarakan rapat koordinasi secara daring mengenai penyaluran tunjangan beras natura bagi pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala KPPN Manokwari, Bapak Kurniawan Santoso. Kegiatan ini berfungsi sebagai forum konsolidasi penting untuk mengatasi berbagai kendala operasional serta perbedaan data yang ditemukan pada periode berjalan. Pertemuan strategis ini melibatkan partisipasi luas dari berbagai pihak, termasuk perwakilan Kanwil Kemenag, pejabat DJPb terkait, hingga jajaran pimpinan Perum BULOG baik dari kantor pusat maupun kantor cabang di wilayah Manokwari, Sorong, Sorong Selatan, dan Fak-Fak.

Fokus utama dalam diskusi tersebut adalah adanya selisih data yang signifikan antara DO Beras yang diterbitkan oleh satuan kerja dengan Blanket Order (BO) yang dikeluarkan oleh BULOG Pusat berdasarkan data aplikasi Treasury Big Data. Selain permasalahan teknis data, terdapat kendala distribusi di lapangan seperti isu ketersediaan stok beras di wilayah Sorong dan hambatan moda transportasi kapal di wilayah Kaimana yang memicu penundaan pengambilan beras. Dari sisi administrasi, rencana implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada dokumen DO juga menjadi catatan penting, mengingat sistem internal keluar masuk barang di BULOG saat ini masih mengandalkan proses tanda tangan manual.

Menanggapi permasalahan tersebut, perwakilan BULOG Pusat menegaskan bahwa pelayanan distribusi dilakukan berdasarkan data resmi dari Kantor Pusat DJPb, namun pihak mereka tetap membuka peluang untuk melakukan relokasi distribusi antar cabang jika diperlukan untuk mempercepat penyaluran. Sementara itu, pihak Direktorat PKN menjelaskan bahwa mekanisme otomasi data kini telah diterapkan dengan cut-off pada tanggal 1 setiap bulannya. Tim SITP saat ini juga sedang melakukan penelusuran (tracing) mendalam terhadap aliran data guna mengidentifikasi titik hambatan yang menyebabkan ketidaksinkronan angka antara sistem di pusat dengan pengajuan di daerah.

Sebagai langkah resolusi, rapat menyepakati dilakukannya koordinasi antara Kanwil Kemenag dan Kanwil BULOG Manokwari untuk merelokasi penyaluran beras ke cabang yang paling sesuai secara geografis. Ditegaskan pula bahwa setiap data yang terlewat pada periode berjalan akan tetap dicatat dan dibayarkan pada periode berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku. KPPN juga akan menginventarisasi satuan kerja yang terdampak agar tindak lanjut ke tingkat pusat dapat dilakukan secara terstruktur, memastikan seluruh hak tunjangan beras ASN dapat tersalurkan secara akurat, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Wasior, 16 Oktober 2025 — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari yang diwakili oleh M. Alpa Rezi dan Yoly Christian melalukan kunjungan ke SPPG Golden Star Wasior untuk memantau langsung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Teluk Wondama, Papua Barat.

Dalam kunjungan tersebut, tim KPPN Manokwari disambut secara langsung oleh Pricilia Borlak selaku Kepala SPPG, Isak Gustav Layaba selaku Kepala dapur, dan seluruh petugas SPPG Golden Star Wasior. Tim KPPN Manokwari melakukan pengecekan secara langsung pada setiap ruangan hingga bahan baku yang tersedia dan dilanjutkan dengan wawancara. Dari hasil wawancara, diketahui SPPG Golden Star Wasior sudah beroperasi hampir 3 bulan dan setiap harinya menyiapkan sebanyak 3910 porsi makanan dengan jumlah seluruh pekerja sebanyak 47 orang dengan jumlah juru masaknya 12 orang.

“Dapur kami mulai beroperasi pada jam 02.30 WIT dari menu yang telah ditentukan oleh Kepala SPPG Bersama tim ahli gizi.” kata Kepala dapur. Memang, menu yang disajikan setiap harinya sudah melewati diskusi antara Kepala SPPG dan ahli gizi dengan mempertimbangkan hasil survey tim SPPG ke sekolah-sekolah sebelumnya. Walaupun banyak tantangan yang dihadapi, seperti adanya siswa/siswi yang alergi terhadap bahan makanan tertentu dan kurangnya minat siswa/siswi terhadap beberapa menu makanan, tetapi setelah melalukan monev ke sekolah-sekolah dan melakukan survey terhadap para siswa/siswi akhirnya tim SPPG dapat menyajikan menu sesuai minat siswa/siswi dan menyajikan menu khusus untuk siswa/siswi yang alergi namun tetap bergizi.

Diketahui waktu tempuh terlama untuk distribusi makanan adalah 50 menit, untuk pendistirbusian sendiri juga mengalami tantangan yaitu seluruh alat transportasi yang menggunakan solar sebagai bahan bakar minyak (BBM) sulit didapat, namun itu bukan menjadi penghambat SPPG untuk menyalurkan MBG keseluruh sekolah .

“Setiap hari kami masak dengan bahan segar dan semuanya dari pemasok lokal, namun jika bahan tidak tersedia pada produsen lokal maka biasanya kami akan membeli bahan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua,” ujar Kepala SPPG. Meski berjalan lancar, tim dapur mengaku sesekali menghadapi kendala pengiriman bahan karena bahan baku berkualitas pada produsen lokal tidak selalu tersedia dan juga bahan baku yang biasanya didapat dari pengiriman kapal juga mengalami kendala karena cuaca laut yang tak menentu. “Kalau kapal telat, bahan juga ikut tertunda. Tapi sejauh ini masih bisa diatasi,” kata mereka.

Tak hanya soal makanan, pengawasan gizi juga dilakukan rutin oleh BGN dan ahli gizi agar menu yang disajikan tetap memenuhi standar kesehatan, Kepala SPPG dan ahli gizi secara langsung melakukan uji sampel makanan sebelum dibagikan, terbukti sejak pertama didirikan, SPPG Golden Star Wasior tidak pernah mengalami kasus keracunan

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya KPPN Manokwari mendukung program prioritas nasional dan memastikan dana program bergulir dengan baik dan tepat sasaran. KPPN juga mengapresiasi kerja keras para pengelola SPPG yang terus menjaga kualitas dan konsistensi layanan. Program ini nyata dampaknya, bukan cuma soal makan gratis, tapi tentang kepedulian dan gizi yang lebih baik untuk masyarakat. Dengan semangat itu, dapur Golden Star Wasior terus beroperasi memastikan setiap piring yang tersaji bukan sekadar makanan, tapi juga harapan bagi yang menerimanya.

Manokwari – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Papua Barat bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Rabu, 24 September 2025 di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari. Kegiatan tahun ini mengusung tema “Membangun Jembatan Kolaboratif, Wujudkan Layanan Inovatif dan Inklusif”.

 Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, Moch Abdul Kobir, menekankan bahwa Melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini diharapkan mewujudkan tujuan antara lain:

1. Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
2. Memperoleh masukan dari publik/pengguna layanan terkait
3. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggaran pelayanan untuk mengetahui efektivitas dari standar/kebijakan layanan yang
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
5. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara layanan publik Kanwil dan KPPN

 Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur stakeholder, mulai dari satuan kerja pengguna layanan, Pemerintah Daerah, akademisi Universitas Papua (UNIPA), perbankan, media massa seperti TVRI Stasiun Papua Barat, RRI Manokwari, dan Kantor Berita Antara, hingga penyedia barang dan jasa. Kehadiran beragam pihak ini mempertegas semangat kebersamaan dalam membangun pelayanan publik yang semakin berkualitas.

 Momentum penting dalam FKP kali ini adalah penandatanganan Kasuari Charter, sebuah komitmen bersama pembentukan Forum Jembatan Zona Integritas (Jejaring Pembangunan dan Penguatan Zona Integritas) dengan tajuk “Sinergi Integritas: Satukan Langkah Menuju Papua Emas”. Kasuari Charter yang diinisiasi oleh Kepala KPPN Manokwari, Kurniawan Santoso, berisi enam poin komitmen bersama satker kementerian/lembaga (KL) yang hadir, yaitu:

1. Meneguhkan integritas sebagai pondasi utama tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik demi terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.
2. Membangun kolaborasi dan sinergi lintas instansi melalui pertukaran pengetahuan serta aksi bersama dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM.
3. Menguatkan partisipasi dan akuntabilitas publik melalui keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam memperluas island of integrity.
4. Menjaga konsistensi, kesinambungan, dan keberlanjutan semangat serta implementasi program Zona Integritas melalui monitoring dan evaluasi bersama.
5. Mengedepankan nilai-nilai lokal sebagai pilar etika dan filosofi dalam pelayanan publik yang inovatif, berdaya, dan berbudaya.
6. Menjadikan Zona Integritas sebagai gerakan kolektif untuk mendorong transformasi Papua Barat yang inklusif, berintegritas, dan berkelanjutan.

 Selanjutnya acara inti FKP dengan narasumber, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat, Amus Atkana menyampaikan bahwa Pelayanan publik adalah hak dasar setiap warga negara. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 hadir sebagai tonggak penting untuk memastikan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap layanan yang diberikan pemerintah. Tujuannya tidak lain adalah mewujudkan pelayanan yang adil, merata, dan tidak diskriminatif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Pada akhir penyampaian beliau mengajak seluruh hadirin "Mari bersama-sama mengawal dan menerapkan Standar Pelayanan Publik demi terwujudnya Indonesia yang lebih baik, di mana setiap warga negara merasa terlayani dengan harkat dan martabat. Partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa adalah kunci keberhasilan."

Kanwil DJPb Papua Barat sebagai pelaksana layanan perbendaharaan dengan diwakili Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Bernand Situmorang menjelaskan Standar Pelayanan Utama Kanwil DJPb antara lain:

1. Pengesahan Revisi DIPA K/L di Daerah
2. Pengajuan No Register Hibah Langsung Dalam Negeri
3. Persetujuan Penetapan MP PNBP Tidak Terpusat
4. Persetujuan Pemberian UP yang Melampaui Besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN
5. Persetujuan Pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor

Beliau mengungkapkan juga bahwa saat ini untuk layanan konsultasi Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat sudah dilaksanakan Layanan Bersama dengan KPPN Manokwari sehingga mempermudah satker dalam mengakses layanan.

Selanjutnya, dalam paparan FKP Kepala KPPN Manokwari, Kurniawan Santoso menjelaskan tentang profil KPPN Manokwari, tugas dan fungsi, wilayah kerja, struktur organisasi, jenis -jenis layanan utama, sarana dan prasarana, inovasi, data hasil survei kepuasan pengguna layanan, keterbukaan informasi publik dan kanal layanan. Beliau menegaskan KPPN Manokwari senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan layanan dengan berbagai inovasi unggulan yang mendukung KPPN Manokwari untuk memperoleh Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), antara lain KOTOP 065, Kelas Akslerasi, Sari Papeda 065, Mansim 065, Portal PD, Invasi 065 dan Buletin Kasuary. Dalam paparan hasil survei kepuasan pengguna layanan, KPPN Manokwari senantiasa memperoleh hasil survei di level sangat baik dan terakhir pada periode semester I Tahun 2025 memperoleh angka 4,92 skala 5.

Dengan adanya Forum Konsultasi Publik ini, Kanwil DJPb Papua Barat dan KPPN Manokwari menegaskan komitmennya untuk menjadikan integritas dan kolaborasi sebagai fondasi dalam memberikan pelayanan publik yang tidak hanya lebih inovatif, tetapi juga lebih inklusif bagi seluruh masyarakat Papua Barat.

Manokwari, 25 Agustus 2025 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari kembali menyelenggarakan kegiatan rutin WOSI (Wong KitOng Sinergi) Semester II Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di Aula Kasuari Gedung Keuangan Negara Manokwari serta melalui platform Microsoft Teams, dengan tujuan memperkuat koordinasi dan sinergi bersama satuan kerja lingkup KPPN Manokwari.

WOSI Semester II Tahun 2025 dihadiri oleh perwakilan operator pengelola SPM dari masing-masing satuan kerja. Agenda utama meliputi:

1. Overview Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2025 – sebagai bahan evaluasi kinerja dan penyerapan anggaran.

2. Petunjuk Penyampaian SPM pada Aplikasi SAKTI – guna memastikan kelancaran proses administrasi keuangan melalui sistem yang terintegrasi.

3. Digitalisasi Pembayaran atas Belanja APBN – mendukung percepatan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara.

Kepala KPPN Manokwari, Kurniawan Santoso, menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga wadah berbagi pengetahuan, menyamakan persepsi, serta memperkuat kolaborasi dengan seluruh mitra kerja. “Melalui WOSI, kita ingin memastikan pelaksanaan APBN berjalan efektif, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan semangat pelayanan SEHATI (Sistematis, Efektif, Harmonis, Akuntabel, Transparan, Inovatif),” ujarnya.

Selain itu, KPPN Manokwari juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Seluruh layanan KPPN Manokwari diberikan tanpa biaya, dan masyarakat dapat melaporkan indikasi pelanggaran pegawai melalui saluran pengaduan resmi.

Melalui kegiatan WOSI, diharapkan seluruh satuan kerja semakin siap menghadapi tantangan pengelolaan APBN di semester berikutnya serta bersama-sama mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih baik di Papua Barat.

Manokwari, 31 Juli 2025 – Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari, Kurniawan Santoso, bersama Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, Amoeng P.S.P, melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Papua Barat, Kamis pagi (31/07). Kunjungan ini turut didampingi oleh tim dari KPPN Manokwari dan Kanwil DJPb Papua Barat.
Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Dinas, Soleman Jitmau, yang menyambut dengan hangat serta menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terus dibangun antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah.
Pertemuan ini membahas beberapa poin penting, antara lain:
- Penetapan pengelola keuangan APBN Tahun Anggaran 2025, yang diharapkan dapat segera disesuikan dengan struktur organisasi terbaru.
- Pemenuhan kewajiban rekonsiliasi dan penyusunan serta penyampaian Laporan Keuangan UAKPA Semester I Tahun 2025, sebagai bagian dari komitmen akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Manokwari menegaskan pentingnya koordinasi lintas organisasi dalam menjaga pemenuhan rekonsiliasi laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan satker dan mempercepat proses penyesuaian administrasi anggaran. Sementara itu, Kepala Bidang PAPK menyampaikan dukungan penuh untuk asistensi teknis dan fasilitasi dalam penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan baik oleh KPPN maupun Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat.
Melalui kunjungan ini, diharapkan sinergi antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Papua Barat dengan instansi vertikal Kementerian Keuangan dapat terus ditingkatkan demi tata kelola keuangan negara yang lebih baik, akuntabel, dan transparan.