Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Masohi (KPPN) Masohi sebagai salah satu instansi vertikal dibawah Kementerian Keuangan di daerah memiliki tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, serta penatusahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sampai dengan tanggal 31 Agustus Tahun 2022 KPPN Masohi telah menyalurkan dana APBN sebesar 1,203 trilyun rupiah atau 56,76 % dari total pagu 2,120 triliun rupiah.

Kepala KPPN Masohi Mursyid H. menjelaskan, realisasi belanja APBN Tahun Anggaran 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp1,203 trilyun rupiah terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 681,2 miliar dari total pagu sebesar 1,183 trilyun (57,58%) yang dibayarkan ke sejumlah 97 satuan kerja Mitra KPPN Masohi. Kemudian, belanja transfer daerah dan dana desa sebesar 522,1 miliar rupiah dari total pagu sebesar 936,855 miliar rupiah (55,73%) yang dibayarkan kepada tiga pemerintah daerah di wilayah pembayaran KPPN Masohi yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Seram Bagian Timur.

Selanjutnya Kepala KPPN Masohi merinci, belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui KPPN Masohi terdiri dari empat jenis belanja yaitu belanja pegawai, Belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial. Dengan realisasi sebagai berikut; Belanja pegawai sebesar 381,2 miliar rupiah dari pagu 571,2 miliar rupiah; Belanja barang sebesar 123,5 miliar rupiah dari pagu 226,1 miliar rupiah. Belanja modal sebesar 176,4 miliar rupiah dari pagu sebesar 385,607 miliar rupiah. Belanja Bantuan Sosial sebesar 72,0  miliar rupiah dari pagu sebesar 91,0  miliar rupiah.

Sementara itu untuk belanja transfer daerah dan dana desa dapat dirinci sebagai berikut ;

Realisasi penyaluran DAK Fisik sebesar 125,1 miliar rupiah dari pagu sebesar 367,6 miliar rupiah.

Realisasi penyaluran DAK Non Fisik berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar 97,9 miliar rupiah dari pagu sebesar 159,4 miliar rupiah.

Realisasi penyaluran Dana Desa sebesar 298,9 miliar rupiah dari Total Pagu Dana Desa 409,8 miliar rupiah atau terealisasi sebesar 72,96%.

Dari rincian realisasi itu, Mursyid menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para kepala satuan kerja vertikal Kementerian/Lembaga atas realisasi yang dicapai sampai dengan 31 Agustus 2022. Namun masih perlu ada upaya kerja keras lagi untuk meningkatkan penyerapan penyaluran belanja transfer ke daerah dan dana desa. Sebagai bentuk apresasi kepada satker dengan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik, sampai dengan semester I Tahun 2022 KPPN Masohi memberikan penghargaan kepada Satker dengan nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tertinggi. Pada semester I ini peraih IKPA tertinggi dengan pagu di atas 10 M adalah satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan untuk pagu dibawah 10 M adalah satker Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Seram Bagian Timur.

Dalam rangka percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, secara khusus Kepala KPPN Masohi meminta kepada pimpinan OPD penerima DAK Fisik, Pimpinan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Kepala Desa untuk segera melaksanakan rencana kerja yang telah ditentukan sehingga pada akhirnya masyarakat dapat menerima manfaat dan segera pulih ekonominya pasca pandemi Covid-19.

Terakhir dalam kesempatan press release pada KPPN Masohi, Kepala KPPN mengajak seluruh satuan kerja dan stakeholder untuk untuk bersama-sama mengelola APBN agar bermanfaat bagi ekonomi daerah, khususnya di Pulau Seram dan sekitarnya.