Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 mencapai kulminasinya pada akhir Desember 2018 ini. Di periode tutup tahun anggaran ini, seluruh satuan kerja (satker) yang mencapai sekitar 27 ribu satker di seluruh Indonesia akan menuntaskan pencairan anggaran beserta pertanggungjawaban belanja pemerintah sebagai bagian dari 2.220,7 triliun Rupiah anggaran belanja negara tahun 2018, melalui pengajuan permintaan pembayaran kepada 179 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh wilayah tanah air.
Kesiapan kantor vertikal dan kantor layanan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) dalam menghadapi tutup tahun anggaran 2018 serta kemajuan pencairan anggaran oleh satker ini menjadi perhatian khusus Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melalui peninjauan lapangan yang rutin dilakukan tiap akhir tahun, salah satunya ke KPPN Jakarta III, KPPN Jakarta VII dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Jl.Otista Jatinegara, Jakarta Timur hari ini (21/12/2018) yang merupakan hari terakhir pengajuan pembayaran langsung untuk tahun 2018.
Dalam peninjauan tersebut, Menkeu yang didampingi Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, Kakanwil DJPbProv.DKI Jakarta dan sejumlah pejabat eselon I,II dan III Kemenkeu khususnya DJPb, bertatap muka dan berdialog langsung dengan para pengelola keuangan satker yang memenuhi front offce KPPN untuk mengajukan pencairan anggarannya masing-masing. Ia menanyakan problem yang dihadapi serta mengkonfirmasi kualitas layanan yang diberikan oleh KPPN. Secara umum Menkeu menyatakan cukup senang dengan progress pencairan anggaran oleh satker dan dampak positif upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan selaku pemegang otoritas Bendahara Umum Negara sepanjang tahun anggaran 2018 sampai saat ini yang menurutnya semakin membaik dari hari ke hari.
“Banyak sekali hal-hal yang sangat positif” kata Menkeu. “Saya sangat menghargai dari sisi keseluruhan satker yang lebih fokus untuk menjalankan sesuai dengan perencanaan anggaran”, ungkapnya.
Kementerian Keuangan cq. Ditjen Perbendaharaan selaku pengemban fungsi pengendalian, pengujian dan pembayaran tagihan belanja negara atas beban APBN telah melakukan sejumlah langkah-langkah untuk memastikan pelaksanaan anggaran tahun 2018 berjalan dengan optimal dan lebih baik dari tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pengaturan dan pengendalian pengajuan pembayaran kepada KPPN di akhir tahun anggaranpun diatur sedemikian, melalui tahapan-tahapan yang sistematis, ketat, dan terukur sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan (Perdirjen) Langkah-langkah Akhir Tahun (LLAT). Dengan LLAT ini, efektifitas waktu : “periode kapan untuk pembayaran belanja melalui mekanisme apa” menjadi jelas dan terorganisir tahapannya. Sakter terus dikomunikasikan intensif untuk senantiasa tertib dan konsisten dalam penggunaan dan pengajuan pembayaran sebagaimana rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun
Upaya lainnya yaitu penerapan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di tahun 2018 ini juga berdampak positif terhadap kelancaran proses tutup tahun anggaran 2018. Evaluasi kontinyu atas seluruh kinerja nanggaran Kementerian/Lembaga melalui satker-satkernya dilakukan sepanjang tahun. Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada tingkat penyerapan anggaran tetapi juga memberi perhatian lebih pada peningkatan akurasi rencana penarikan dana, penggunaan belanja, dan pencapaian output anggaran. Sebagaimana dalam beberapa kesempatan disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono, upaya-upaya ini ternyata mulai dapat mengubah pola pencairan anggaran sehingga lebih merata di tiap triwulannya dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun cenderung dapat dikurangi.
Di depan awak media dan pers yang meliput kunjungan, Menkeu mengungkapkan sejumlah catatan mengonfirmasi hal tersebut. Dari sisi penyerapan anggaran, realisasi belanja K/L per 30 November 2018 mencapai 78,7% terhadap pagu APBN. Tingkat realisasi ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2015 untuk periode yang sama. Keseluruhan anggaran belanja pemerintah pusat pun tumbuh 16,73% (Year on Year) dengan capaian 84,2% dari pagu.
Dari sisi IKPA, angka-angka indikator pelaksanaan anggaran s.d. Triwulan III 2018 juga konsisten menunjukkan perbaikan yang signifikan dibanding tahun anggaran sebelumnya. Antara lain ditunjukkan oleh frekuensi revisi anggaran yang berkurang hingga 86% lebih diiringi ketertiban penyampaian data kontrak yang juga meningkat drastis (78,04% dari 58,15% di 2017), menunjukkan perencanaan anggaran yang makin akurat dan matang. Ketertiban penyelesaian tagihan SPM LS Kontraktual juma meningkat (90,16% dari semula 86%). Pun demikian dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara satker (menjadi 80% dari 61% di 2017). Angka-angka ini menunjukkan bahwa anggaran tahun 2018 ini tidak hanya terserap dengan lebih cepat/tepat waktu, tetapi pencairan dan pertanggungjawabannya pun lebih tertib dan terukur (akuntabel).
Atas capaian ini Menkeu juga menyampaikan apresiasi kepada segenap jajaran DJPb atas layanan yang diberikan kepada satker. “Mereka (satker-Red.) menyampaikan testimoni bahwa pelayanannya makin baik di kantor-kantor pelayanan perbendaharaan, “ungkap Menkeu. “Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan yang bekerja hingga larut malam kemarin dan hari ini, hingga kita bisa menutup tahun anggaran secara baik,” demikian dikatakan Menkeu.
Hal-hal positif dan perbaikan yang terus diupayakan Kemenkeu cq. Ditjen Perbendaharaan dalam pelaksanaan APBN ini tentunya diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas. Tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif dan efisien dengan capaian output nyata yang benar-benar optimal dan karenanya setiap rupiah anggaran belanja pemerintah tahun 2018 ini pada akhirnya dapat mewujud menjadi suatu hal yang benar-benar mencapai tujuannya, memberi manfaat bagi masyarakat. (pw)
Sumber :