Pada 26 Desember 2022, telah diserahkan DIPA Petikan TA 2023 Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Mitra KPPN Nunukan. Per tanggal 23 Desember 2022, belanja negara yang disalurkan oleh KPPN Nunukan sebesar 95,67%. Yang terdiri dari Transfer ke daerah dengan persentase realisasi DAK Fisik sebesar 97,72%, DAK Non Fisik 92,53% dan Dana Desa sebesar 99,84%. Belanja Pemerintah yang disalurkan kepada Kementerian/Lembaga telah terealisasi sebesar 92,71%.

Di tahun anggaran 2023,Nilai Belanja Negara yang dikelola oleh Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar Rp.12,24 Triliun, yang dialokasikan ke Kab.Nunukan sebesar Rp. 1,67 T dengan rincian belanja K/L sebesar Rp.342,67 M dan Transfer ke daerah sebesar Rp.1,33 T. secara keseluruhan, APBN yang dikelola Kab.Nunukan naik sebesar 32,5% disbanding anggaran pada tahun 2022. Kenaikan terjadi pada alokasi anggaran K/L sebesar 36,8%, sedangkan alokasi transfer ke daerah naik sebesar 31,7%.

Penyerahan DIPA Petikan TA 2023 diserahkan secara simbolis oleh 5 Satuan Kerja,diwakili dengan unsur FORKOPIMDA dan satker vertical dengan kewenagan Kantor Daerah K/L. pada kegiatan ini, juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas yang disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Kab.Nunukan Bapak H.Hanafiah, M.Si dan Ketua DPRD Kab.Nunukan Ibu Hj. Rahma Leppa Hafid.Pada kesempatan ini juga diberikan apresiasi kepada satuan kerja yang telah mengimplementasikan Digipay dan KKP.

Selaku Bendahara Umum Negara (BUN) KPPN Nunukan berkewajiban menyusun Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA-BUN). Dalam rangka mitigasi risiko dan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan November 2022, KPPN Nunukan melaksanakan kegiatan Asistensi Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan November 2022 (Arek Nunukan) pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 09.00 s.d 11.30 WITA melalui kanal zoom KPPN Nunukan.

Kegiatan Asistensi Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan bulan November 2022 kali ini dipandu oleh Bapak Eko Yudhyanto selaku Kepala Seksi VeraKI di KPPN Nunukan sebagai narasumber utamanya. Kegiatan ini diadakan dalam rangka pendampingan untuk mendukung percepatan penyelesaian Laporan Keuangan Bulan November 2022. Rekon menggunakan MonSAKTI secara umum lebih simple karena data terupdate secara otomatis berdasarkan pencatatan Satker pada aplikasi SAKTI, sehingga tidak perlu lagi menunggu persetujuan antara KPPN maupun Satker mengenai terbitnya status SHR. Namun perlu kedisiplinan Satker dalam penginputan setiap transaksi, dengan adanya penerapan Akuntansi Berbasis Akrual saat ini.

Pemaparan materi dimulai dengan penjelasan mengenai pembahasan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-8/PB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun 2022 dalam rangka memperkuat persiapan satuan kerja mitra KPPN Nunukan dalam mempersiapkan pelaksanaan anggaran di akhir tahun 2022.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait langkah-langkah penyelesaian selisih rekonsiliasi terkait beda data SAKTI-SPAN khususnya pada perekaman transaksi PNBP oleh Sdri. Lia Kharisma, di lanjutkan pembahasan materi oleh Sdr. Fitroh Ariyanto selaku CSO KPPN Nunukan terkait selisih rekonsiliasi eksternal dan to do list bulan November 2022 yang harus segera ditindaklanjuti satker. Pendampingan dilakukan dengan memberikan panduan kepada Satker untuk membuka aplikasi MonSAKTI dan mengecek Rekonsiliasi.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan kooperatif. Penyelenggaraan kegiatan ini disambut baik oleh satuan kerja/mitra KPPN Nunukan dengan animo yang tinggi pada saat sesi tanya jawab untuk mengutarakan permasalahan maupun antisipasi masalah yang dimungkinkan terjadi pada transaksi Akhir Tahun 2022. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini dapat meminimalisir terjadinya permasalahan di Akhir Tahun dan dapat turut membantu kesiapan satker mitra KPPN Nunukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Bulan November 2022.

Press Release APBN Bulan Oktober Tahun 2022, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Bulan Oktober Tahun 2022 dan Bimtek Perekaman Informasi TKDN pada Aplikasi SAKTI dilaksanakan pada tanggal 14 November 2022, pukul 09.30 s.d 11.30 WITA via aplikasi zoom KPPN Nunukan. Kegiatan ini dihadiri oleh para pengelola keuangan satuan kerja lingkup KPPN Nunukan. Materi press release APBN bulan Oktober 2022 dipaparkan oleh kepala kantor KPPN Nunukan, bapak Budi Sukoyo, materi kedua ,monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran bulan Oktober tahun 2022 (monev PA bulan Oktober tahun 2022), disampaikan oleh kepala seksi PDMS, bapak Restu Septe Kuncoro Ginting. Materi terakhir terkait perekaman informasi TKDN pada aplikasi SAKTI dipaparkan oleh Pelaksana Seksi PDMS KPPN Nunukan, mba Wulan Dwi Puspita.

Pada press release dipaparkan terkait beberapa hal, seperti pagu belanja K/L lingkup KPPN Nunukan dimana pada bulan Oktober, penerimaan pajak melalui potongan SPM Satker Lingkup KPPN Nunukan s.d. 31 Oktober 2022 dengan PPN sebagai penerimaan pajak terbesar sebesar Rp3,7M (58% dari keseluruhan jenis pajak). Kinerja realisasi belanja K/L s.d. 31 Oktober 2022 dengan rincian Rp87,4M pada belanja pegawai, Rp86,7M pada belanja barang dan Rp20,3M pada belanja modal. Selain itu berdasarkan besaran pagu yang dikelola, Kepolisian Republik Indonesia merupakan K/L dengan pagu terbesar di lingkup KPPN Nunukan dan secara persentase realisasi capaian kinerja, capaian kinerja terbaik dicapai oleh Lanal Nunukan, dengan realisasi sebesar 80,26%. 

Pada Monev PA dipaparkan terkait, kualitas pelaksanaan anggaran dalam penyerapan anggarannya, direkomendasikan kepada para satker untuk memperbaiki perencanaan dan pengeksekusian kegiatan secara relevan dan terjadwal, segera melakukan percepatan belanja khususnya belanja barang dan modal dan melakukan revisi atas Pagu Minus. Pada kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, satker direkomendasikan untuk menyelaraskan RPD hal III DIPA dengan target penyerapan anggran di bulan November dan Desember 2022. Pada kualitas hasil (capaian output), satker direkomendasikan untuk melakukan upload dan mengirimkan caput tepat waktu dan mengisi data caput secara optimal sesuai dengan progress kinerja bulan anggaran.

Dan materi terakhir terkait perekaman informasi TKDN pada aplikasi SAKTI berisikan tentang peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN) seperti manfaat strategis P3DN, dasar hukum P3DN, kewajiban P3DN, implementasi kebijakan P3DN, daftar akun objek TKDN dan konsep P3DN pada SAKTI. Setelah pemberian materi, dilanjutkan praktik langsung perekaman informasi TKDN menggunakan aplikasi PANDU SAKTI dan pencarian persentase nilai TKDN di website kemenperin.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi khususnya dalam persiapan penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah dan UAKKBUN Tingkat Kanwil, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara mengadakan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah dan UAKKBUN Tingkat Kanwil Tahun 2022 Unaudited.

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2022 bertempat di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara, dihadiri oleh Pejabat/Pegawai PAPK dan Seksi Vera/VeraKI KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara, serta perwakilan operator keuangan Satker Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan tersebut terbagi menjadi dua sesi yaitu Bengkel Rekonsiliasi & Asistensi KPPN Bulan Desember 2022 dan Kegiatan Rapat Koordinasi Seksi Verifikasi Akuntansi TA 2022.

Kepala Seksi Bidang PAPK Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Adityo Mahardhiko dalam arahannya memberikan penekanan pada peningkatan kualitas laporan keuangan, dimana kekurangan pada tahun 2021 menjadi evaluasi sehingga permasalahan yang sama tidak akan muncul kembali, termasuk memetakan dan mengantisipasi serta menyelesaikan permasalahan di tahun berjalan.

Pada akhir acara Rakor Vera TA 2022, di berikan penghargaan kepada KPPN Nunukan sebagai juara I berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Utara tentang Penetapan Nilai Laporan Keuangan UAKBUN-D KPPN Lingkup Kanwil Prov. Kalimantan Utara Tahun 2021.

Atas pencapaian tersebut kami ucapkan apresiasi kepada seluruh Satker Mitra Kerja KPPN Nunukan atas dedikasi, kerja keras, & setiap kontribusi yang diberikan dalam penyelesaian permasalahan data keuangan satker TA 2021 (pagu minus, saldo tidak normal, dan aset belum deregister) sehingga tersusunlah Laporan Keuangan tersebut.

Kegiatan rapat koordinasi ini juga wujud dukungan dan sinergi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara, KPPN, dan para satuan kerja dalam mewujudkan laporan keuangan yang semakin berkualitas.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah kemudian dapat membuat perencanaan mengenai penerimaan negara dan pembangunan kedepannya. Sementara bagi para pelaku sektor usaha, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat rencana pengembangan produk serta sumber dayanya.

Pentingnya akan wawasan dan pengetahuan terkait pertumbuhan ekonomi membuat kita diharuskan melek informasi akan hal tersebut. Maka dari itu, Untuk meningkatkan pengelolaan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi, KPPN Nunukan mengadakan kegiatan Sharing Session dengan tema “Perkembangan Perekonomian Kabupaten Nunukan Tahun 2022”. Acara tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, 30 Desember 2022 pukul 09.00 s.d 11.30 WITA bertempat di Ruang Rapat KPPN Nunukan dengan dua narasumber dari Kantor BPS Kab.Nunukan yaitu Rahadyan Saktyo Arzaqi, S.Tr.Stat dan Nabila Daisy Prima, S.Tr.Stat. Hasil dari pemaparan materi teersebut yaitu secara keseluruhan, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab.Nunukan mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun mulai dari penurunan kemiskinan serta penurunan pengangguran terbuka.

Dengan adanya kegiatan sharing session ini para pegawai mendapatkan lebih banyak visibilitas dan pemahaman secara mendalam pada proses bisnis tersebut, baik dari perhitungan terkait PDRB maupun sumber data yang harus dipenuhi untuk menghasilkan perhitungan yang valid dalam penyajian datanya serta dapat diketahui permasalahan apa saja yang ditemukan secara riil pada region/wilayah tersebut sehingga lebih mudah bagi pihak terkait untuk melakukan evaluasi dan penentuan kebijakan untuk dilakukan upaya perbaikan ke depannya.

UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia memiliki peranan penting dan krusial dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Namun, besarnya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada. Beberapa   tantangan   tersebut   diantaranya   adalah   kesulitan   permodalan, kesulitan dalam perizinan, kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, kesulitan untuk memasarkan produk, pengelolaan keuangan yang tidak efisien, kurangnya inovasi, dan masih banyak lainnya.

Sebagaimana arahan Menteri Keuangan yang meminta agar seluruh unit dalam  Kementerian  Keuangan  termasuk  Ditjen  Perbendaharaan  dapat  berperan secara aktif dalam pemberdayaan UMKM, untuk itu dengan semangat Kemenkeu Satu untuk UMKM, KPPN Nunukan berkolaborasi dengan KPPBC Nunukan dan KP2KP Nunukan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan yang mendukung pemberdayaan UMKM di wilayah Kabupaten Nunukan.Dalam rangka menjangkau UMKM lebih banyak lagi dan mendorong UMKM Kabupaten Nunukan berbasis ekspor, Kemenkeu Satu bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Rumah BUMN PT PLN Kabupaten Nunukan, menyelenggarakan Coffee Morning “Ngobrol Pagi Kemenkeu Satu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan bersama UKM Kabupaten Nunukan Binaan Rumah BUMN PT PLN”.

Coffee Morning “Ngobrol Pagi Kemenkeu Satu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan bersama UKM Kabupaten Nunukan Binaan Rumah BUMN PT PLN” dilaksanakan pada hari Selasa, 15 November 2022 bertempat di Aula KPPBC Nunukan dan dihadiri oleh UMKM binaan Rumah BUMN PT PLN sejumlah 25 pelaku usaha. Kegiatan dibuka dengan sambutan Kepala KPPN Nunukan yang menyampaikan peran serta Kemenkeu Satu dalam pemberdayaan UMKM. Saat ini program-program pemberdayaan UMKM pada masing-masing unit telah diintegrasikan dalam satu wadah Kemenkeu Satu, sehingga diharapkan akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha, khususnya di wilayah Kabupaten Nunukan. Dalam kesempatan ini Kemenkeu Satu melanjutkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan mulai menggandeng Rumah BUMN PT PLN dalam melaksanakan kegiatan bersama UMKM. Kegiatan ini dikemas dalam konsep ngobrol sehingga berjalan secara santai dengan menghadirkan narasumber dari berbagai bidang dan sharing session dari pelaku usaha yang telah berhasil melakukan ekspor. Kepala KPPN Nunukan berpesan agar pelaku usaha dapat tekun dan menikmati semua proses untuk bisa mencapai keberhasilan ekspor.

Secara keseluruhan kegiatan telah berjalan dengan baik dan lancar. Materi yang disampaikan yaitu kebijakan dan pengaturan ekspor, proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), kepabeanan dan layanan klinik ekspor, layanan kredit program pemerintah bagi UMKM, serta ketentuan perpajakan bagi UMKM. Selain itu dilakukan sharing session dari Bapak Jaesyu, pemilik UD Jaya Lestari, yang telah berhasil melakukan ekspor sejak tahun 2020 dan telah memiliki kapal sendiri dalam aktivitas ekspornya. Sebagian UMKM akan menindaklanjuti hasil ngobrol pagi ini dengan berkoordinasi bersama instansi terkait sesuai dengan kebutuhan usaha masing-masing. Berdasarkan profiling yang dilakukan, seluruh UMKM peserta kegiatan seluruhnya telah memiliki NIB. Dari sisi pembiayaan, terdapat kendala diantaranya adalah tercapainya limit pembiayaan, adanya penalti untuk pelunasan dipercepat, usaha yang akan diajukan masih belum tercantum dalam dokumen NIB, serta kurang pahamnya pelaku usaha terkait ketentuan pengajuan KUR. Atas hal tersebut, telah disampaikan alternatif solusi untuk dapat diimplementasikan.