Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Menteri Keuangan, Sri Mulyani, meminta kepada seluruh jajaran Insan Perbendaharaan untuk tetap fokus dan memiliki semangat bersama di dalam menjaga keuangan negara dalam situasi yang extraordinary karena pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan dalam arahannya secara daring pada acara Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan ke-17 tahun 2021 pada Kamis (14/1).

“Kami harap DJPb akan menjadi unit yang lulus dengan sangat baik dari ujian keuangan Negara dan ujian pandemi yang luar biasa ini, tetap bisa memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Kecintaan dan bakti kita kepada NKRI ditunjukan dengan kemampuan kita untuk terus menjaga keuangan Negara dengan profesionalitas dan integritas yang tertinggi,” ungkap Sri Mulyani.

Komitmen tersebut juga disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto selaras dengan tema Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan 2021 yaitu Mengawal Pemulihan Kesehatan untuk Kebangkitan Ekonomi.

Berbeda dari tahun sebelumnya, rangkaian kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-17 akan dilaksanakan satu tahun penuh sepanjang tahun 2021 yang dikaitkan sebagai inisiatif strategis yang mendukung pencapaian program pada Renstra DJPb 2021.

Pada acara tersebut, Andin juga menyampaikan secara simbolis buku “Untaian Bakti di Masa Pandemi” kepada Menteri Keuangan. Buku tersebut merupakan rekam jejak sekaligus apresiasi kepada segenap jajaran Insan Perbendaharaan di seluruh Indonesia yang terus menunjukkan kegigihan dalam menjalankan tugas di masa pandemi.

Acara Ini dihadiri secara daring oleh Wakil Menkeu, Setjen dan Para Pejabat Eselon I Kemenkeu, jajaran pejabat DJPb yang telah purna tugas maupun alih tugas, serta segenap jajaran Insan Perbendaharaan. Secara offline di Aula Gedung Jusuf Anwar, kegiatan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. [dr]

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Sebagai pegawai baru, para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Ditjen Perbendaharaan Lulusan PKN STAN tahun 2020 diharapkan segera dapat beradaptasi dengan lingkungan dan rekan kerja baru, dengan tetap menjaga integritas dan sinergi, karena kelancaran pelaksanaan APBN salah satunya ditentukan oleh sinergi internal maupun sinergi yang baik dengan stakeholders terkait. Demikian diungkapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto dalam pembukaan Program Induksi dan Orientasi Pegawai Baru CPNS Ditjen Perbendaharaan Lulusan PKN STAN tahun 2020 yang dilaksanakan secara daring, Senin (11/01).

"Tahun 2020 lalu dengan adanya pandemi, pemerintah mengalokasikan  anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp695 triliun yang tidak terpisahkan dari belanja negara yang harus kita kelola. Itu jumlah yang besar. Bukan hanya harus disalurkan, tetapi ada program-program baru yang perlu dilaksanakan secara cepat. Kita harus menyalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Karenanya kantor pusat didukung oleh Kantor Wilayah dan KPPN di seluruh Indonesia harus mengawal pelaksanaannya. Demikian juga tahun ini. Pengelolaan anggaran ini merupakan salah satu tugas DJPb. Selain itu kita juga harus memastikan uangnya tersedia dengan mengelola kas negara secara baik, mengelola laporan pertanggungjawaban dengan menyusun pedoman sekaligus membina Kementerian/Lembaga (K/L) dalam membuat laporan keuangan yang baik secara akuntansi, merumuskan peraturan yang juga harus menjadi satu kesatuan dalam mendukung regulasi tingkat Kementerian, memastikan satker memiliki tenaga pengelola perbendaharaan yang andal melalui sertifikasi bendahara dan membuat jabatan fungsional perbendaharaan, membangun dan menjaga sistem teknologi informasi, membina Badan Layanan Umum (BLU) dalam memberikan layanan publik yang membantu masyarakat, hingga menjalankan investasi pemerintah yang sekaligus juga memberikan dukungan bagi UMKM," ungkap Andin dalam kegiatan yang diikuti oleh para pejabat eselon II kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, sejumlah Kepala Kanwil DJPb, dan para CPNS DJPb ini.

Selain itu, Andin juga berpesan untuk terus memberikan pelayanan terbaik meski masih di tengah situasi. "Nilai Kementerian Keuangan salah satunya kesempurnaan, artinya harus melakukan perbaikan terus-menerus. Organisasi juga memberikan dukungan bagi para pegawai untuk mengembangkan diri demi kebaikan bersama," tegasnya.

Sebagaimana disampaikan oleh Sektretaris Ditjen Perbendaharaan R.M. Wiwieng Handayaningsih dalam laporan kegiatan tersebut, pada awal tahun 2021 ini Ditjen Perbendaharaan menerima sebanyak 491 orang pegawai baru yang merupakan lulusan PKN STAN tahun 2020 terdiri dari Diploma III Spesialisasi Akuntansi 222 orang, Diploma III Spesialisasi Kebendaharaan Negara 248 orang, serta Diploma I Spesialisasi Kebendaharaan Negara 21 orang. Komposisi pegawai baru tersebut terdiri dari 70% perempuan dan 30% laki-laki. “Ini akan menjadikan komposisi pegawai Ditjen Perbendaharaan menjadi lebih seimbang,” ungkap Andin dengan menyebutkan bahwa per 5 Januari 2021, total pegawai Ditjen Perbendaharaan adalah sebanyak 7071 pegawai dengan komposisi 65%-nya adalah laki-laki. Program Induksi dan Orientasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tugas, fungsi, dan proses bisnis Ditjen Perbendaharaan. Sebagai rangkaian kegiatan berikutnya, para CPNS akan menjalani On the Job Training (OJT) di sejumlah kantor vertikal untuk memberikan pengalaman belajar melalui tugas pekerjaan secara langsung.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik. Namun, masa-masa penuh tantangan ini justru dapat dijadikan sebagai momentum untuk melakukan lompatan kemajuan, misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital.

Dengan sejumlah penyesuaian, DJPb tetap memberikan layanan secara optimal untuk para pemangku kepentingan. Akuntabilitas, ketepatan, dan pencegahan penyebaran wabah tetap menjadi perhatian dalam memberikan pelayanan, khususnya dalam rangka pengelolaan pelaksanaan anggaran. Terlebih, program-program pemerintah, sebagai respons atas dampak pandemi, juga menuntut kecepatan dan kemampuan adaptasi yang tinggi.

Di tengah kondisi yang menantang ini, DJPb ternyata tetap mampu mempertahankan indeks kepuasan pengguna layanan Kemenkeu RI yaitu berupa skor IKPL (Indeks Kepuasan Pengguna Layanan) DJPb yang masuk dalam kategori sangat baik dengan indeks tahun 2020 sebesar 4.64, yang mendekati nilai maksimal yaitu 5 (skala likert 1-5). Begitu juga dengan IKPL DJPb per jenis layanan seluruhnya mendekati nilai sempurna.

Survei dilakukan oleh Laboratorium Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran dengan objek survei yaitu KPPN dan Kantor Wilayah DJPb di wilayah Medan, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Ambon.