Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Meskipun stimulus fiskal yang dilaksanakan tahun 2020 cukup berhasil mengurangi dampak pandemi, pemerintah melihat bahwa risiko penyebaran Covid-19 masih cukup tinggi. Untuk itu, kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) tetap menjadi prioritas di tahun 2021.

“Pemerintah telah mengalokasikan kembali anggaran untuk PC PEN tahun 2021 dengan proyeksi alokasi sebesar Rp699,43 triliun atau meningkat sebesar 21 % dibandingkan angka realisasi sementara Program PC-PEN TA 2020,” ungkap Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, dalam sambutannya pada Webinar Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 pada Senin (8/3).

Anggaran PC PEN tahun 2021 tersebut terbagi dalam lima cluster, yaitu cluster Kesehatan sebesar Rp176,30 triliun, cluster Perlindungan Sosial sebesar Rp157,41 triliun, cluster Program Prioritas sebesar Rp122,42 triliun, cluster Dukungan UMKM dan Pembiayaan Korporasi sebesar Rp184,83 triliun, serta cluster insentif usaha sebesar Rp58,46 triliun.

Lebih lanjut, pada tahun 2021 pemerintah juga mengalokasikan dana penanganaan Covid-19 melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). “Alokasi tersebut diantaranya melalui Dana Desa, di mana Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah mengatur earmark penggunaan Dana Desa sebesar 8% dari pagu Dana Desa tiap desa untuk dukungan pendanaan penanganan Covid-19,” tambah Andin.

Untuk PC PEN tahun 2020 sebelumnya, dari alokasi anggaran sebesar Rp695,2 triliun telah terealisasi Rp579,78 triliun atau sebesar 83,4%. Sedangkan sisa dana yang belum terserap pada tahun 2020 sebesar sekitar Rp50,94 triliun akan di carry over ke tahun 2021 dengan prioritas penggunaan untuk vaksinasi, perlinsos dan dukungan UMKM.

Dalam acara Webinar yang diselenggarakan secara daring, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti, dan Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, bertindak selaku narasumber. Adapun moderator sekaligus penyelenggara acara adalah Direktur Pelaksanaan Anggaran, Sudarso. Webinar tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb, Kepala KPPN, dan para tamu undangan pegawai DJPb. (dr/ma)

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Di samping tugas sebagai Bendahara Umum Negara yang menjamin kelancaran pencairan APBN, para pegawai DJPb diharapkan mampu memahami dengan baik program pemerintah dalam rangka pemulihan bidang kesehatan, yaitu vaksinasi Covid-19. Pesan tersebut disampaikan Plt. Sekretaris Dirjen Perbendaharaan, Didyk Choiroel, dalam pembukaan Webinar Perbendaharaan Sehat pada Kamis (4/3).

“Kita (pegawai DJPb) juga sebagai pegawai atau ASN atau manusia yang tetap memiliki berbagai risiko atas kesehatan, maka langkah-langkah pemerintah ini agar kita bisa mengikuti dan berpartisipasi dengan baik, khususnya pada saat ini kita telah sampai pada tahap vaksinasi,” pesan Didyk.

Didyk menambahkan, pemahaman ini menjadi penting agar para pegawai DJPb mampu merespon dengan baik berbagai perkembangan eksternal serta mampu memberikan partisipasi secara proporsional. “Melalui pemahaman itu, kita dapat memberikan partisipasi dalam mendukung program pemerintah, maupun dalam rangka betul-betul membangun herd immunity, sehingga ke depan kita bisa melaksanakan tugas kita lebih baik, keluarga kita terlindungi, dan bersama-sama kita bisa keluar dari pandemi Covid-19,” lanjutnya.

Pada webinar yang dibawakan oleh narasumber Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes, dr. Maxi Rein Rondonuwu, Didyk menyampaikan apresiasi serta kesiapan DJPb dalam mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kemenkes dalam rangka pemulihan di bidang kesehatan.

“Kita juga bangga, turut mendukung kelancaran seluruh upaya pemulihan di bidang kesehatan ini, mulai dari penanganan Covid-nya, pengadaan vaksin, pembiayaan distribusi vaksin, sampai dengan insentif tenaga kesehatan dan langkah-langkah selanjutnya kami siap mendukung,” ungkap Didyk.

Acara Webinar Perbendaharaan Sehat diikuti secara daring oleh para peserta yang terdiri dari pejabat dan pegawai lingkup DJPb, dengan dimoderatori oleh Ferry Taufik Saleh. (dr/sw)

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Kementerian Keuangan mendorong reformasi struktural untuk mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi, mempercepat pemulihan ekonomi, serta memacu transformasi ekonomi yang berkualitas. Pemerintah terus melakukan penyederhanaan, sinkronisasi dan pemangkasan regulasi guna membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat. Reformasi struktural dalam sektor riil ini sangat mendasar untuk memberi kemudahan berusaha kepada usaha ultra mikro (UMi) dan UMKM, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, melahirkan inovasi baru, serta tetap memberikan perlindungan bagi pekerja dan memperhatikan lingkungan hidup.

Pemerintah terus memberikan kemudahan berusaha melalui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan UMi. Hal ini dilakukan agar usahawan UMi memiliki akses permodalan untuk mengembangkan usahanya. Jika sebelumnya pengusaha UMi memperoleh subsidi bunga dan relaksasi dalam pembayaran, kini bertambah melalui pemanfaatan uang elektronik dan penambahan lembaga penyalur. Tujuan akhirnya agar sector UMi dapat bertahan bahkan tumbuh dan berkembang menopang perekonomian nasional.

Melalui PMK tersebut, proses bisnis Pembiayaan UMi disempurnakan agar dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien, serta memberikan impact yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya usahawan UMi. Hal tersebut diungkapkan Direktur Sistem Manajemen Investasi Ludiro saat memberikan sambutan dalam acara sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan UMi secara virtual di Jakarta, Kamis (4/3).

“Setidaknya ada beberapa penyempurnaan sebagai breakthrough dalam PMK 193/2020 untuk mendorong percepatan dan perluasan penyaluran Pembiayaan UMi sehingga lebih banyak pelaku usaha ultra mikro yang dapat mengakses program dana bergulir Pembiayaan UMi," ungkap Ludiro.

Direktur Sistem Manajemen Investasi menjelaskan bahwa penyempurnaan yang pertama adalah perluasan target LKBB yang dapat bermitra dengan BLU PIP sebagai Penyalur Pembiayaan UMI. Sebelumnya, dalam aturan yang lama hanya Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang dimiliki atau terafiliasi dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang dapat menjadi Penyalur UMi. Namun, sekarang LKBB yang tidak dimiliki ataupun terafiliasi dengan Pemerintah Daerah juga dapat menjadi Penyalur UMi selama dapat memenuhi semua persyaratannya.

Perubahan kedua adalah terkait dengan penambahan baki debet (outstanding) maksimal untuk masing-masing Debitur yang semula ditetapkan sebesar Rp 10 juta, kini meningkat menjadi Rp 20 juta. “Kenaikan batas maksimal tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan dan perluasan penyaluran Pembiayaan UMi ke seluruh Indonesia, juga memfasilitasi Debitur yang berdomisili di daerah yang memiliki indeks kemahalan lebih tinggi dari daerah lain,” Jelas Ludiro

Sedangkan perubahan berikutnya adalah penyaluran melalui sarana Uang Elektronik. Hal ini untuk mendukung inklusi keuangan dan program Digitalisasi Pembiayaan UMi dan sebagai bagian dari mitigasi risiko untuk memantau penyaluran Pembiayaan UMi hingga ke tingkat Debitur.

Tak ketinggalan dalam kegiatan yang diikuti oleh para Direktur lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Direktur Utama dan para Direktur Pusat Investasi Pemerintah (PIP), para Kepala Kanwil lingkup Ditjen Perbendaharaan dan para Kepala KPPN di seluruh Indonesia ini, Ludiro menyampaikan peran sinergi dan kolaborasi pada seluruh pihak dalam mensosialisasikan program UMi ini. [itw/lrn/aaw]