Gedung Keuangan Negara Palembang, Jl. Kapten A. Rivai No. 2 Palembang

Berita

Seputar KPPN Palembang

  2. Beranda
  3. Data & Publikasi
Berita

Sebagai tindak lanjut atas arahan Dirjen Perbendaharaan terkait benchmarking fungsi perbendaharaan pada negara maju, Direktorat Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan menginisiasi kerja sama dengan VITAL, salah satu departemen dalam Kementerian Keuangan Singapura, melalui kegiatan virtual sharing session dengan Kementerian Keuangan Singapura, Kamis (25/2). Dalam kegiatan tersebut, perwakilan dari VITAL menyampaikan materi terkait implementasi Shared Services dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Singapura.

“Sharing session is expected to advance Indonesia's treasury function, which focuses on people, governance, and technology. Also, this sharing session will enhance the public service to every stakeholder by transforming process and treasury governance following the best practice system,” ungkap Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan Saiful Islam dalam sambutannya.

Perwakilan Kementerian Keuangan Singapura menyambut baik inisiatif Ditjen Perbendaharaan dalam kesempatan tersebut. “As a close neighbour, it is important to exchange best practices, and learn from each other especially in professional area where both Finance Ministry face common challenges," sebut Deputy Chief Executive VITAL Mr Yuen Sai Kuan.

Dalam presentasinya, perwakilan dari VITAL menguraikan manfaat dan keunggulan yang sudah dirasakan dari penerapan Shared Services dan KKP di Singapura.

"We envision a Whole of Government (WOG) integrated shared service model that is efficient, reliable, effective, and user centric,” sebut Corporate Planning Assistant Director VITAL Ms Ellen Foo. Ke depannya, penerapan Shared Services diharapkan membuat institusi pemerintah semakin fokus pada tusi utama. “We aim to strengthen governance and free up capacity in agencies to enable them to better manage and focus on their core mission,” lanjut Ms Foo.

Adapun penerapan KKP di Singapura sejak bulan Desember 2013 telah memberikan banyak keuntungan, di antaranya dalam aspek akuntabilitas.

“The objectives of card payment solution are increasing visibility to analyse and streamline spend activities, improving compliance at point purchase through Merchant Category Code (MCC) controls, establishing alerts to any suspected fraud uses, etc,” tutur Procurement and Travel Services Assistant Director VITAL Ms Asha Zhang.

Kegiatan sharing session ini merupakan langkah awal kerja sama antara Ditjen Perbendaharaan dengan Kementerian Keuangan Singapura dan akan dilanjutkan dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan lainnya untuk semakin meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam pengelolaan keuangan negara. (LRN/MA)

 
Berita

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) sebagai salah satu BLU yang menjadi bagian dari Ditjen Perbendaharaan turut andil dalam mendorong program pemulihan ekonomi nasional lewat bantuan kepada Usaha Ultramikro. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Utama PIP Ririn Kadariyah saat menyampaikan pengantar pada awal kegiatan Rapat Koordinasi Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang diselenggarakan secara daring, Rabu (24/2).

"Pembiayaan UMi tahun 2020 tetap berjalan di tengah situasi yang sangat sulit. Target 850 ribu debitur tercapai 1,7 juta debitur, sehingga total yang sudah dilayani oleh PIP (sejak awal dimulainya program tahun 2017-red) ada 3,4 juta debitur. Ini tidak akan tercapai tanpa adanya kerja sama yang baik dengan para penyalur. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat yang memerlukan pelayanan pembiayaan atau tambahan modal itu sangat besar. Total akad yang kita laksanakan Rp4,3 triliun dan sudah bisa menjangkau 491 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia atau mencapai 96%," sebut Ririn dalam kegiatan yang diikuti oleh para penyalur dari PT PNM, PT Pegadaian, PT BAV, serta penyalur linkage dari koperasi maupun lembaga keuangan mikro, juga perwakilan sejumlah pemerintah daerah, bank, dan mitra lainnya ini.

Tahun lalu, PIP merespons situasi pandemi dengan melaksanakan sejumlah skema seperti relaksasi pembayaran cicilan pokok dan pemberian masa tenggang, juga berinovasi dengan pemasaran secara daring. Untuk tahun 2021, Pembiayaan UMi  menjadi salah satu program pemerintah yang dilanjutkan. "Sehingga ada target untuk bisa melayani minimal 1,2 juta debitur baru, untuk target penyaluran pembiayaan Rp5 triliun lebih," lanjut Ririn pada Rakor yang bertema Akselerasi Pemulihan Ekonomi Melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini. PIP juga akan meneruskan pelaksanaan program penyaluran pembiayaan syariah, menerapkan program host to host, serta menguatkan program pendampingan disertai pelatihan agar pelaku usaha dapat naik kelas.

Tahun 2021 juga ditandai dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Ririn menjelaskan bahwa terdapat sejumlah perubahan dalam PMK tersebut, misalnya plafon menungkat dari Rp10 juta bisa menjadi Rp20 juta. Penyaluran pembiayaan UMi pun dapat dilakukan melalui uang elektronik. Penjelasan lebih lanjut mengenai PMK ini disampaikan oleh Direktur Kerja Sama Pendanaan dan Pembiayaan PIP dalam sesi sosialisasi pada hari yang sama.

Direktur Sistem Manajemen Investasi DJPb Ludiro saat memberikan arahan sekaligus membuka rangkaian kegiatan rakor tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada PIP maupun lembaga penyalur.

"Pada tahun 2020 di mana kita menjalani situasi yang tidak normal, justru tercatat melebihi target jumlah debitur maupun jumlah penyaluran. Ini tidak mudah karena dalam situasi pandemi, dan menjadi bukti bahwa peran UMi sangat dinanti dan berpengaruh pada masyarakat," ungkapnya.

"Berbagai indikator atau survei menunjukkan bahwa manfaat dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM di tengah pandemi sudah dirasakan. Demikian juga dampak kepada pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2020 yang mulai membaik, beberapa sektor menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dan sebagian dikontribusikan oleh pelaku usaha kecil dan menengah," papar Ludiro. Harapannya, coverage Pembiayaan UMi dapat semakin luas dengan adanya PMK baru yang memungkinkan bentuk kerja sama PIP menjadi lebih luas lagi, lebih variatif lagi, dan lebih beragam lagi pilihannya. (lrn/sw)

Berita

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Peran Duta Transformasi Kelembagaan (TK) sebagai garda terdepan di seluruh Indonesia menjadi sangat penting terhadap berjalannya program pemerintah agar dapat sampai kepada masyarakat dan dimanfaatkan seoptimal mungkin melalui knowledge sharing, sebagaimana disampaikan Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, dalam arahannnya pada acara Workshop dan Knowledge Sharing Transformasi Kelembagaan DJPb 2021 pada Rabu (24/2).

“Sebagaimana arahan Menteri Keuangan, di samping sebuah program pemerintah yang bagus, akan menjadi sangat bermanfaat jika dapat diketahui masyarakat secara lebih detail, apalagi program tersebut memang memerlukan keterlibatan aktif masyarakat,” tutur Andin.

Ketika sebuah isu yang sama disampaikan oleh dua orang dengan keahlian berbeda akan membuahkan dampak yang berbeda pula, untuk itu diperlukan keterampilan komunikasi yang baik. “Perlu komunikasi pesan pemerintah dengan baik agar membuat para pemangku kepentingan menjadi lebih paham, juga melakukan persuasi agar pemangku kepentingan dan stakeholder mau terlibat untuk menyukseskan transformasi kelembagan atau memberikan support program pemerintah yang kita gulirkan,” tambah Andin.

Kepada para Duta TK yang hadir, Direktur Sistem Perbendaharaan, Agung Yulianta, juga menyampaikan harapan serupa agar para Duta TK tersebut dapat menjadi agen yang menginformasikan keberhasilan reformasi birokrasi, kebijakan-kebijakan, dan seluruh upaya yang telah dilakukan pemerintah khusunya Kemenkeu, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dirumuskan. Hal ini sangat diperlukan sebagai upaya untuk menumbuhkan dan membangun public trust pada Kemenkeu khususnya DJPb.

Workshop yang dilaksanakan secara virtual selama dua hari tersebut membahas materi terkait Manajemen Event yang Kreatif di tengan Pandemi oleh Biro KLI, Anang Rohmawan, terkait Creative Content Creator oleh NET.TV, Tommy Ristanto, dan Visual Design Essential for Event oleh pegawai DJPb, Yoyon dan Fithrah. Pada kesempatan tersebut juga diperkenalkan sarana edukasi terkait Transformasi Kelembagaan melalui New OSI (One Stop Information) yang dapat diakses pada website djpb.kemenkeu.go.id/tk. (dr/dk)

Berita

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah menjadi unsur penerimaan pajak yang strategis dalam mendukung pembangunan. Karenanya, Ditjen Perbendaharaan terus berupaya mendorong kepatuhan bendahara pemerintah dalam menyetorkan pajaknya. Demikian diungkapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto dalam keynote speech pada kegiatan webinar Kemenkeu Corpu Talk Ep. 24: Determinan Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Menyetorkan Pajak yang diselenggarakan secara daring oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Badan Pendidikan dan Pelatihan (BPPK) Kementerian Keuangan, Rabu (17/02).

"Pajak yang disetorkan dengan segera dan tepat waktu akan menambah likuiditas keuangan negara dalam menyediakan dana untuk belanja negara, juga transfer ke daerah. Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pajak terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan berbagai kemudahan, misalnya dengan e-filing, e-billing, dan e-faktur," ungkap Andin.

Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan BPPK Marwanto Harjowiryono selaku narasumber dalam kegiatan yang diikuti oleh para bendahara, pengelola keuangan negara, serta akademisi ini juga menyetujui pentingnya kepatuhan bendahara dalam menyetorkan pajaknya.

"Peran bendahara pemerintah sangat penting, sayangnya kontribusi perpajakannya relatif masih rendah. Masih terdapat kendala seperti kompetensi bendahara pemerintah, kebijakan, dan tantangan pada sistem aplikasi yang harus dikuasai. Sinergi Ditjen Pajak dengan Ditjen Perbendaharaan selaku pembina bendahara pemerintah sangat penting," urai Marwanto yang melakukan penelitian secara khusus atas topik tersebut di 34 provinsi.

Tantangan ini mendorong DJPb meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM bendahara melalui sertifikasi dan program kelanjutannya, selain juga terus menyempurnakan sistem aplikasi.
"Setiap periode tertentu dilakukan refreshments kepada para bendahara yang telah disertifikasi agar tidak ketinggalan dengan perkembangan kebijakan dan regulasi. Soft competency juga dibina agar bendahara proaktif dan adaptif dalam kewajiban perpajakannya," jelas Direktur Sistem Perbendaharan DJPb Agung Yulianta selaku Pembahas dalam kegiatan tersebut.

Sebagaimana disimpulkan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara DJPb Didyk Choiroel selaku moderator dalam webinar ini, bendahara memiliki tugas yang penting dalam mendukung penerimaan pajak, untuk menjamin setiap belanja APBN yang diterima oleh penyedia barang dan jasa atau beneficiary akan memiliki kontribusi kembali kepada APBN dalam bentuk setoran pajak. Dalam pengelolaan tugasnya, bendahara akan didukung oleh pengembangan kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi, dan penyediaan sistem yang komprehensif yang terus mengikuti perkembangan. [LRN/MAAS]

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

Search