Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, mengapresiasi kepada empat unit kerja lingkup Kantor Pusat DJPb atas sinerginya dalam pencanangan penguatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2021. Keempat unit tersebut yakni Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
“Pencanangan bersama ini merupakan momentum tidak terlupakan akan komitmen dalam pembangunan zona integritas sebagai representasi semangat kebersamaan yang terus terjalin dalam mendukung penguatan integritas sebagai bagian terpenting dalam reformasi birokrasi,” ungkap Andin dalam sambutannya pada acara Pencanangan Penguatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Empat Unit Kerja lingkup Kantor Pusat DJPb tahun 2021 pada Selasa (16/2).
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, R.M. Wiwieng Handayaningsih, mewakili empat unit kerja menyampaikan kesiapannya dalam pencanangan ZI. “Kami seluruh pejabat dan pegawai siap untuk mengokohkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK. Harapan kami tentu dapat memperoleh predikat tersebut dari Kemenpan-RB. Kami akan selalu menjaga nilai-nilai integritas serta meningkatkan kualitas layanan yang kami berikan,” ungkap Wiwieng.
Berdasarkan Renstra DJPb tahun 2020 – 2024, DJPb memiliki milestones pembangunan ZI menuju WBK yang menargetkan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan DJPb dapat memperoleh predikat WBK pada tahun 2022. “Pada tahun 2021 ini kami menargetkan sekitar 42 unit kerja yang mendapatkan predikat WBK dari Tim Penilai Nasional,“ kata Andin.
Sebagai bentuk dukungan atas upaya tersebut, Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto, turut hadir memberikan sambutan. “Saya sangat yakin dengan komitmen DJPb. Untuk tahun 2020, sudah 57 unit kerja DJPb telah mendapatkan predikat WBK dan 9 unit kerja berpredikat WBBM tingkat nasional. Jika ditotal dari tahun 2013 sejak pertama kali kegiatan WBK WBBM dimulai, total unit DJPb yang mendapat peringkat WBK sejumlah 149 unit dan untuk WBBM 20 unit, suatu jumlah yang luar biasa dan tertinggi di antara unit eselon I lainnya,” ungkap Hadiyanto.
Pada acara yang diselenggarakan secara virtual tersebut, dilakukan Penandatanganan Piagam Pencanangan ZI oleh Dirjen Perbendaharaan dan pimpinan keempat Unit Eselon I. Acara tersebut turut diikuti oleh para pejabat lingkup Kemenkeu, perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Pemerintah Daerah, satuan kerja Badan Layanan Umum dan Perbankan. (dr/aaw)
"Meskipun opini WTP sudah diraih oleh sebagian besar entitas pelaporan, pemerintah tidak berpuas diri. Sejumlah upaya tetap dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan maupun pemanfaatan dari laporan keuangan pemerintah. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan berbagai pelaporan manajerial untuk melengkapi laporan-laporan akuntabilitas yang sudah ada agar dapat mendukung berbagai pengambilan kebijakan fiskal pemerintah yang lebih komprehensif," ungkap Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan R. Wiwin Istanti dalam acara launching Sikri Modul Pelaporan yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis (28/01). . 
Dalam rangkaian kegiatan peluncuran, para pejabat yang terlibat dalam pengembangan SIKRI menyajikan materi untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai aplikasi tersebut. Perwakilan dari Direktorat APK Mei Ling membawakan materi Sinergi PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pengembangan SIKRI, perwakilan Direktorat SITP Achmad Rinaldi Hidayat menyajikan materi Pengembangan SIKRI dalam perspektif sistem informasi dan pengembangan business intelligence DJPb, sedangkan perwakilan Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi (ESI) Ditjen Perimbangan Keuangan Sigit Wahyu Kartiko mempresentasikan materi harmonisasi pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan SIKRI.
"Ini adalah momen yang tepat, pada awal tahun diadakan Jambore Kehumasan untuk semakin memahami peran kita. Terutama pada era keterbukaan saat ini, komunikasi strategis sangat penting untuk membangun hubungan dengan masyarakat, juga menciptakan rasa kepercayaan kepada institusi. Salah satu strateginya adalah mengoptimalkan dan memberdayakan media sosial. Bukan hanya untuk memberitakan kegiatan, melainkan juga sebagai media edukasi," sebut Wiwieng dalam kegiatan yang diikuti oleh para pengelola kehumasan dari seluruh unit DJPb baik di kantor pusat maupun kantor vertikal ini.
