Selamat sore #MitraPerbendaharaan dan #InsanPerbendaharaan,
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang terdampak Pandemi Covid-19. Berhentinya aktivitas ekonomi menyebabkan banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan harus menutup usahanya. Hal ini menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk lembaga tinggi negara. Komisi XI DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Amir Uskara melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan terkait dukungan Pemerintah kepada pelaku UMKM dalam masa Pandemi COVID-19, khususnya di wilayah Provinsi Banten, Jumat (27/11). Kunjungan dipusatkan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Rombongan didampingi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto serta sejumlah pejabat eselon II lingkup Kementerian Keuangan.
 |
 |
|
 |
 |
Kondisi pandemi menimbulkan kesulitan cash-flow pada UMKM yang apabila tidak segera diatasi dapat menimbulkan kredit bermasalah/macet. Padahal, UMKM merupakan sektor yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, tepatnya mencapai 61%. Kenaikan non-performing loan (NPL) akan berdampak pada penurunan solvency dan permasalahan likuiditas keuangan di Lembaga Pembiayaan, khususnya Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank yang memberikan pembiayaan kepada UMKM. Oleh karenanya, Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara lain berupa kebijakan relaksasi penyaluran kredit program pemerintah (Pembiayaan UMi dan KUR), penyaluran subsidi bunga dan bantuan pemerintah, serta penempatan dana pada perbankan.
"Pemerintah berupaya untuk terus menjaga turning point dan momentum pemulihan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan dan mengakselerasi program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) melalui berbagai kebijakan terobosan, antara lain, penyederhanaan peraturan dan proses administrasi, percepatan proses penyelesaian regulasi dan revisi DIPA untuk inisiatif baru, percepatan penyerapan, serta penguatan koordinasi antarinstansi dan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah juga melakukan reklastering agar Program PC-PEN lebih optimal dalam pelaksanaannya," jelas Andin.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi XI DPR RI berdialog langsung dengan perwakilan UMKM yang dihadirkan ke lokasi, juga perwakilan penyaluran program kredit pemerintah, perwakilan dari Bank HIMBARA, serta Lembaga Keuangan yang turut berpartisipasi dalam penyaluran subsidi bunga/margin PEN.
#DJPbkawalAPBN #MengawalAPBNIndonesiaMaju #IndonesiaLawanCovid19
#EkonomiBangkit
Sampai dengan tanggal 23 November 2020, kinerja penyaluran KUR tahun 2020 telah menjangkau 5.001.376 debitur dengan nilai Rp159,92 triliun. Artinya, Program Pembiayaan KUR telah mencapai 84% dari target penyaluran yang telah ditetapkan. 
Ditjen Perbendaharaan berhasil mendapat penghargaaan ini setelah bersaing dengan 202 unit pada kategori Unit Pengelola Pelayanan. Kompetisi Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik 2020 merupakan ajang pemberian penghargaan kepada instansi dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Indonesia yang digelar oleh Kementerian PANRB bersama Ombudsman RI dan Kantor Staf Presiden (KSP) serta didukung oleh United States Agency for International Development (USAID) CEGAH.
Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo, yang mengungkapkan pemberian penghargaan merupakan salah satu strategi untuk merangsang Kementerian/Lembaga dan daerah untuk menciptakan partisipasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menumbuhkan informasi pada berbagai sektor pemerintah. Kemenpan RB juga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam melakukan penilaian sehingga penerima penghargaan akan mendapatkan insentif tambahan.
