Mendekati penghujung tahun 2020, dampak pandemi Covid-19 dalam berbagai bidang kehidupan masih terus terasa. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III yang mulai bergerak kembali ke arah positif membawa optimisme untuk terus maju dan bangkit menghadapi tantangan akibat pandemi. Perputaran roda perekonomian perlu dijaga agar pergerakannya terus membaik, termasuk dengan memperkuat sektor lain seperti kesehatan dan kesejahteraan sosial. Pemerintah pun terus menjalankan program-program dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Mengingat wilayah nusantara yang berupa kepulauan dengan tantangan geografisnya, Kementerian Keuangan termasuk Ditjen Perbendaharaan melalui kantor-kantor vertikalnya turut hadir dalam menjaga terlaksananya program-program PEN di seluruh penjuru NKRI. Monitoring dan evaluasi terus dilakukan, bersama dengan upaya untuk senantiasa menerapkan perbaikan yang diperlukan, dengan penyesuaian pada aspek khas wilayah masing-masing.
Di Bali misalnya, pariwisata yang sempat meredup dirasa perlu untuk kembali ditingkatkan dengan tetap mempertimbangkan penerpan protokol kesehatan yang utama. Dengan demikian, tidak hanya sektor pariwisata saja yang tumbuh, melainkan perekonomian sektor UMKM juga diharapkan bisa kembali bangkit. Untuk itu, Kanwil DJPb Provinsi Bali melakukan serangkaian Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa satuan kerja terkait, Bali Tourism Board (BTB) , Asephi, dan beberapa satker instansi yang terkait sektor pariwisata guna membahas program PEN di wilayah Bali.
Koordinasi dengan pihak-pihak lain untuk memastikan kebijakan yang diambil sudah bersifat komprehensif juga tampak dari kegiatan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Menggandeng satuan kerja dan pemerintah daerah setempat, Kanwil DJPb sumsel mengadakan rapat koordinasi penanganan resiko dan Pemulihan Ekonomi Nasional demi membahas dan mempercepat program PEN di Sumatera Selatan.
Sektor UMKM pun tidak lepas dari dukungan program PEN. Selain dalam bentuk bantuan subsidi, insentif, maupun keringanan, gerakan seperti berbelanja di UMKM pun dapat digiatkan di setiap daerah. Contohnya seperti yang dilakukan oleh KPPN Mukomuko. Adanya gerakan meningkatkan belanja pada sektor UMKM diharapkan bisa mendukung kembali bergeraknya perekonomian dan mempercepat pulihnya ekonomi nasional akibat terdampak pandemi.
 |
 |
 |
 |
Sampai dengan tanggal 13 November 2020, kinerja penyaluran Pembiayaan UMi tahun 2020 telah menjangkau 1,789,471 debitur dengan nilai Rp5,97 triliun. Artinya, Program Pembiayaan UMi telah melampaui target debitur dengan persentase mencapai 112% dari target debitur yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 1.600.000 debitur.
"Harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan daerah yang dibiayai oleh APBN dan APBD harus ditujukan untuk meningkatkan daya dorong dan optimalisasi penggunaan sumber daya fiskal yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, perlu ada penguatan sinergi, koordinasi, dan kerja sama yang erat antara instansi pusat dengan daerah," ungkap Andin.
Perwakilan dari Pemerintah Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat pun menyambut baik program tersebut. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Elsye P. Rumbekwan, yang mewakili Wakil Gubernur Papua dalam kegiatan tersebut mengungkapkan pentingnya membangun kemitraan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan alokasi yang besar secara profesional dan akuntabel agar tercipta pengingkatan pembangunan dan perputaran ekonomi daerah. Adapun Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Nicolas Uttung Tike, yang mewakili Wakil Gubernur Papua Barat menyoroti perlunya pengalaman Ditjen Perbendaharaan dibagikan melalui program kemitraan dengan pemerintah daerah dalam rangka akselerasi belanja dan penanganan pandemi yang efektif, efisien dan akuntabel di daerah.
Rangkaian kegiatan kerja sama kemitraan dan pendampingan ini, yang berlangsung selama dua hari yaitu 17 s.d. 18 November 2020 diselenggarakan sharing session spengelolaan keuangan negara, pendampingan, focus group discussion, dan studi banding/benchmarking secara daring.
