Sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkomitmen untuk terus memperbaiki penerapan budaya integritas di seluruh lapisan DJPb walaupun DJPb selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2017 terus menjadi eselon I di lingkungan Kemenkeu dengan indeks persepsi integritas tertinggi, mencapai 95,99 (indeks maksimal 100) di tahun 2019.

Demikian dinyatakan Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto dalam keynote speechnya pada kegiatan Penguatan Integritas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020 secara daring(08/10).

“Capaian indeks tersebut merupakan indikator bahwa Ditjen Perbendaharaan terus mengedepankan reformasi birokrasi, menjalankan tata kelola organisasi, anggaran dan SDM dengan penuh integritas, dan terus mengupayakan cara-cara terbaik untuk meningkatkan layanan, termasuk melalui komunikasi aktif dengan mitra kerja, apalagi di tengah masa pandemi ini”, ungkap Andin.

Andin juga menggarisbawahi pesan bahwa penerapan budaya antikorupsi, penataan SDM, pengelolaan anggaran yang akuntabel dan keterbukaan informasi harus terus ditingkatkan di seluruh unit kerja DJPb, menjadi bagian implementasi reformasi birokrasi, dengan tujuan berkembangnya budaya kerja birokrasi yang antikorupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam kesempatan yg sama, Sekretaris DJPb, R.M Wiwieng Handayaningsih mengungkapkan bahwa pada tahun 2020 ini 86 kantor/unit kerja DJPb mengikuti penilaian Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sedangkan 82 unit kerja menjadi sampel pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan KPK dan Itjen Kementerian Keuangan.

Di lingkup DJPb sendiri, sejak tahun 2013 telah terdapat 81 unit kerja berpredikat WBK dan 11 unit kerja yang mendapatkan predikat WBBM.

Kegiatan penguatan integritas ini dihadiri dan diikuti pula oleh sejumlah pejabat eselon 2 kantor pusat DJPb, seluruh kepala bagian Setditjen Perbendaharaan, Kepala Kanwil DJPb dan Kepala KPPN di seluruh Indonesia dan diselenggarakan secara daring.

#MengawalAPBNMembangunNegeri
#DJPBKawalAPBN
#KemenkeuTerpercaya

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Kementerian Keuangan merupakan sebuah rangkaian yang menjahit Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan adanya instansi vertikal di seluruh Indonesia. Sebagai bendahara negara, keluarga besar Kementerian Keuangan perlu memiliki sikap adaptif, responsif, dan peduli dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Kick Off Rangkaian Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (ORI) ke-74 Tahun 2020 yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta, Jumat (02/10).

"Kita harus adaptif, responsif, peduli untuk menangani dan mengatasi Covid-19 ini, untuk mendorong kebangkitan ekonomi Indonesia kembali. Banyak yang tetap melakukan kegiatan sosial, donor darah, memberikan bantuan, dan membeli produk UKM Indonesia. Di dalam pengelolaan keuangan negara, instrumen APBN juga adaptif untuk merespons kondisi tantangan Covid-19 ini. Kita merespons kebutuhan masyarakat dari mulai kesehatan jaminan sosial, bantuan kepada usaha kecil menengah, bantuan ke dunia usaha, bantuan kepada pemerintah daerah untuk bangkit kembali," ungkap Menkeu.

Dalam kesempatan yang sama, Menkeu juga secara simbolis membuka Oeang Run sebagai salah satu cabang olahraga dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari ORI. Selain Oeang Run, sejumlah kegiatan olah raga maupun seni juga diselenggarakan untuk memeriahkan Hari ORI. Menkeu mengingatkan bahwa dalam kegembiraan juga ada elemen syukur yang diwujudkan dalam kebersamaan serta tekad untuk mengisi kemerdekaan. Secara lebih spesifik, Kementerian Keuangan perlu menggunakan keuangan negara dengan baik untuk mengatasi Covid-19 dan memulihkan kembali perekonomian Indonesia maupun kesejahteraan rakyat.

"Peduli tidak hanya dari sisi keuangan negara, tetapi juga sikap kita. Kita semua melakukan adjustment untuk kemampuan menjaga resiliensi bangsa Indonesia dan keuangan negara agar bisa mengatasi Covid-19 yang luar biasa menantang, luar biasa berat, namun insya Allah dengan ikhtiar dan doa kita akan bisa mengatasinya," lanjut Menkeu pada sambutan yang menjadi pembuka rangkaian Peringatan Hari Oeang yang tahun ini mengambil tema "Peduli, Responsif, Adaptif, Atasi Pandemi Bangkitkan Ekonomi".

Menkeu juga mengingatkan bahwa tanggal 30 Oktober diperingati sebagai sebagai Hari ORI karena pada tanggal 30 Oktober 1946, wakil presiden saat itu Moh. Hatta menyampaikan bahwa Indonesia harus menerbitkan uang sendiri sebagai simbol kedaulatan. Tanggal tersebut juga menandai berfungsinya tugas Kementerian Keuangan sebagai salah satu institusi penting untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatan, serta mengisi dengan berbagai kegiatan pembangunan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan.

"Mari kita bersama-sama membulatkan, menyatukan tekad, saling memberi semangat, saling peduli, saling memberikan dukungan. Kita semua bertanggung jawab untuk terus menjaga protokol kesehatan. Meskipun ini berat, semangat optimisme akan membuat daya tahan  lebih baik sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Semangat menjaga misi dan tugas sebagai bendahara negara," pungkas Menkeu. [lrn/tap]

#HORI74
#ORI
#DJPbKawalAPBN

Kondisi perlambatan ekonomi yang telah memasuki resesi membuat pemerintah terus melakukan upaya dalam menahan dampaknya. Salah satunya dalam bidang ekonomi untuk sisi supply, sejumlah bantuan terus diberikan untuk mengurangi kesulitan ekonomi masyarakat.

Salah satu bantuan yang terus dijalankan dan diperluas adalah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Tahun ini, realisasi penyaluran Kredit UMi menunjukan kinerja yang cukup baik dibandingkan dengan tahun 2019. Walaupun sempat turun karena terpengaruh oleh pandemi Covid-19, penyaluran Kredit UMi terus meningkat pada kuartal ketiga. Hal tersebut menunjukkan adanya geliat UMKM yang terus berusaha bangkit dan tumbuh, khususnya pada UMKM yang telah memanfaatkan stimulus Kredit UMi.

Sampai dengan 25 September 2020, kinerja penyaluran UMi tahun 2020 telah menjangkau 1.499.953 debitur dengan nilai Rp4,85triliun.  Capaian ini telah mencakup 94% dari target debitur pada 2020 yaitu sebanyak 1.600.000 debitur.

Dengan tujuan menyasar UMKM yang belum bankable, Program UMi disalurkan melalui Koperasi dan Lembaga Keuangan bukan bank agar semakin banyak debitur yang dapat dijangkau. Misalnya melalui PT PNM (Persero), telah disalurkan 68% dari total realisasi Kredit UMi yaitu sebesar Rp6,63 triliun.

Luasnya jangkauan UMi menunjukkan perhatian pemerintah terhadap seluruh masyarakat Indonesia yang terdampak secara ekonomi dengan adanya pandemi Covid-19, khususnya para pengusaha Ultra Mikro agar dapat segera bergerak kembali. Bertumbuhnya perekonomian masyarakat akan memberikan harapan bahwa Indonesia dapat bangkit kembali melewati tantangan resesi, dan sekaligus menjaga kesejahteraan rakyat.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai realisasi penyaluran Kredit Ultra Mikro sampai dengan tanggal 25 September 2020, dapat dilihat pada infografis berikut.

Data: Direktorat Sistem Manajemen Investasi DJPb