Bogor, djpb.kemenkeu.go.id,- Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto menekankan kembali pentingnya selalu menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Menjaga kesehatan harus berjalan seiring dengan memelihara semangat menjalankan tugas mengawal pelaksanaan APBN yang saat ini sedang sangat dibutuhkan negara & masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan saat mengunjungi KPPN Bogor pada Kamis (03/09).

Dirjen Perbendaharaan juga menyinggung potensi ketersediaan ruang kantor KPPN Bogor yang ke depannya dapat dimanfaatkan menjadi salah satu sarana pelaksanaan  edukasi seperti bimbingan teknis atau sosialisasi bagi satuan kerja dan mitra kerja serta bagi internal Ditjen Perbendaharaan.

Disamping meninjau kondisi layanan, proses kerja dan sarana perkantoran di KPPN Bogor, Dirjen Perbendaharaan Andin yang didampingi  Direktur Pengelolaan Kas Negara Didyk Choirul, Direktur Sistem Perbendaharaan Agung Yulianta, Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan Catur Ariyanto dan  Plt.Kepala KPPN Bogor Agus Walfaizin, juga berdialog dengan para pegawai yang sedang  bertugas, termasuk sejumlah pegawai on the job training(OJT) di KPPN Bogor yang tidak lama lagi akan menjalankan penempatan tugas ke daerah-daerah di seluruh nusantara. [pw]

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Surfactan dan Bioenergi (SBRC) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institute Pertanian Bogor dalam rangka pembuatan sabun cair dan hand sanitizer berbahan sawit.

“Ini menjadi upaya nyata dari implementasi kebijakan yang diarahan oleh Menteri Keuangan agar Badan Layanan Umum (BLU) turut berupaya aktif dalam penanggulangan Covid-19,” ungkap Andin dalam sambutannya pada acara Penyerahan Sabun Cair dan Hand Sanitizer kepada Rumah Sakit Badan Layanan Umum di Kawasan Jabotabek pada hari Jumat (4/9) di Gedung Jusuf Anwar, Jakarta.

BPDPKS mengadakan kerjasama dengan SBRC IPB dalam produksi sabun cair dan hand sanitizer berbahan sawit yang pada bulan Juli 2020 telah diproduksi masing-masing sejumlah 12.500 kemasan. Dirut BPDPKS, Eddy Abdurrachman, mengungkapkan bahwa produk tersebut akan terus diproduksi dan disalurkan melalui tiga tahap. “Untuk tahap awal saat ini akan disalurkan kepada masyarakat melalui BLU Rumah Sakit wilayah Jabodetabek,” papar Eddy.

Tahap berikutnya, distribusi akan dilakukan ke Rumah Sakit di seluruh Indonesia yang masih zona merah penyebaran Covid-19. Sedangkan tahap akhir, produksi akan dilakukan secara massal bekerja sama dengan UMKM yang berada di wilayah produksi sawit dan dipasarkan sebagai produk turunan sawit yang baru.

Dalam acara tersebut, sabun cair dan hand sanitizer berbahan sawit secara simbolik diserahkan oleh Andin kepada sejumlah perwakilan Rumah Sakit BLU kawasan Jabodetabek. “Ini riset sangat baik yang harus kita dukung, karena dapat memanfaatkan cadangan sawit kita yang melimpah untuk membantu penanggulangan pandemi,” tambah Andin.

Acara tersebut turut dihadiri oleh pejabat di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi IPB, Kepala SBRC, dan sejumlah pimpinan BLU Rumah Sakit dan Ditjen Pelayanan Kesehatan kementerian Kesehatan.

BPDPKS merupakan BLU bidang pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang pembinaan pengelolaan keuangan maupun teknisnya berada di bawah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, serta berperan dalam melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [dn]

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pada masa pandemi seperti saat ini, dunia usaha menghadapi tantangan untuk bertahan, termasuk UMKM. Pemerintah berkomitmen membantu meringankan beban dengan terus menyalurkan berbagai fasilitas dan insentif, misalnya Kredit Usaha Rakyat. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ekonomi dapat bergerak ke arah yang positif dan mendorong akselerasi bangkitnya pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III dan IV 2020.

Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020, Pemerintah telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp89,680 triliun yang telah menjangkau 2.571.179 debitur tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia.
Kredit yg tetap tersalurkan/terserap debitur ini diharapkan menjadi perranda bahwa geliat ekonomi UMKM di masa pandemi ini tetap bertahan dan mampu pulih ke depannya.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020, dapat dilihat pada infografis berikut.

Data: Direktorat Sistem Manajemen Investasi DJPb @direktoratsmi