Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Tak hanya mengejar pemulihan ekonomi nasional yang sempat melambat karena terdampak pandemi Covid-19, pemerintah juga mendukung pengendalian pandemi melalui sejumlah program. Salah satu bentuk dukungan ini diwujudkan dengan diperpanjangnya pembayaran insentif bulanan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan hingga bulan Desember 2020. Meski kita berharap kurva dapat menurun, tetapi penanganan pandemi memerlukan proses yang bisa jadi tidak singkat, dan kerja keras seluruh tenaga kesehatan yang telah berjuang patut untuk diapresiasi.

Sampai dengan tanggal 31 Juli 2020, telah dibayarkan insentif tenaga kesehatan pusat sebesar Rp343,74 miliar dan santunan kematian seebsar Rp14,10 miliar. Insentif untuk tenaga kesehatan pusat dan santunan kematian tenaga kesehatan ini disalurkan melalui PPSDM Kementerian Kesehatan.

Di bidang perlindungan sosial, belanja negara difokuskan antara lain untuk bansos seperti Program Keluarga Harapan yang telah tersalurkan hingga 71,85 persen dari target nominal yang dialokasikan. Adapun program sembako telah mencapai realisasi 59,07 persen, dan Bansos Tunai Non-Jabodetabek 51,05 persen. Ini menujukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat yang terkena efek sosial dan ekonomi dari pandemi Covid-19.

Untuk mendukung pembangunan yang harus tetap berjalan sekaligus untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, sejumlah kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pun masih menjalankan Program Padat Karya. Melalui program ini, antara lain dihasilkan unit pengolahan pupuk organik, pembukaan lahan tanpa bakar, rehabilitasi terminal, dan rehabilitasi ekosistem mangrove.

Detail realisasi belanja pemerintah dimaksud dapat disimak pada infografis berikut ini.[lrn, itw]

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Di masa pandemi sekarang ini, pernahkah terlintas pertanyaan : jika sampai ada kantor layanan DJPb yg harus ditutup karena temuan kasus covid19, lantas bagaimana dengan proses pencairan anggaran? Berhentikah layanan DJPb karena kantornya tutup?

DJPb sebagai salah satu unit eselon 1 Kementerian Keuangan sudah memiliki yang namanya BCP (Business Continuity Plan) atau MKB (Manajemen Keberlangsungan Bisnis). BCP ini menjamin layanan perbendaharaan tetap berjalan walaupun salah satu unit kerjanya mengalami kendala tertentu.

Tergantung situasi dan kondisinya, BCP diljalankan baik itu melalui pengalihan sementara lokasi layanan, penerapan prosedur layanan darurat, modifikasi proses bisnis maupun alternatif-alternatif lainnya, yang intinya menjamin tugas dan fungsi DJPb utamanya layanan perbendaharaan dan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan tidak terganggu karena situasi yang terjadi.

Dengan mekanisme BCP, layanan perbendaharaan tetap bisa berjalan karena telah didukung oleh otomasi proses bisnis dan SOP layanan perbendaharaan yang sudah tertata dan berjalan dengan baik di seluruh unit kerja/kantor vertikal DJPb.

Jadi, jika ada salah satu KPPN yang ditutup sementara, bukan berarti kebutuhan pengguna layanan KPPN tersebut akan terbengkalai atau jadi kesulitan karena pengguna layanan harus mengakses layanan ke KPPN lain yang lebih jauh lokasinya. Pengguna layanan dan pemangku kepentingan KPPN yang bersangkutan pasti akan diinfokan mengenai alternatif BCP yang sesegera mungkin dijalankan guna memenuhi kebutuhannya.

Lewat aplikasi dan sistem teknologi informasi yang andal, layanan perbendaharaan di kala BCP tetap akan berjalan lancar, pencairan anggaran dan pelaksanaan APBN jalan terus, program-program pemerintah (termasuk penanganan covid19) pun diharap tetap gas pol.

Semoga kita semua tetap sehat dan senantiasa dijauhkan dari bencana.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berkomitmen menjaga Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) berkualitas sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2019 dapat dipertahankan di masa mendatang. Hal tersebut mengemuka dalam keynote speech  Menkeu Sri Mulyani Indrawati  pada webinar KEMENKEU CORPU TALK EP. 13 - Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 di Jakarta, Selasa(28/07).

“Pemerintah terus melakukan perbaikan, walaupun mendapatkan WTP kita tetap meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dengan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK terkait LKPP. Kita terus menyempurnakan sistem aplikasi terintegrasi dalam penyusunan LKPP, dengan demikian validitas data dari LKPP dapat memenuhi standar kualitas yang lebih baik,” ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan juga telah membentuk task force, untuk mempercepat penyelesaian permasalahan penyebab opini tidak menyatakan pendapat(disclaimer) pada 1 LKKL dan juga penyebab pengecualian pada 4 LKKL dengan demikian dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan.

Pada kesempatan yang sama Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto menyampaikan capaian positif pengelolaan keuangan negara tahun 2019 diantaranya yang berkaitan dengan LKPP adalah nilai aset Pemerintah meningkat secara signifikan Rp4.142,2 triliun. Peningkatan ini  terutama berasal dari hasil revaluasi BMN sebesar Rp4.113,2 triliun yang dengan disajikannya hasil revaluasi BMN tersebut, maka aset Pemerintah yang disajikan dalam LKPP Tahun 2019 telah mencerminkan nilai yang wajar.

Pada webinar KEMENKEU CORPU TALK EP. 13 - Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 yang diselenggarakan secara online ini Dirjen Perbendaharaan didampingi Direktur APK R. Wiwin Istanti. Turut mengisi acara Kepala BPPK Rionald Silaban dan Ketua Ikatan Widyaiswara Indonesia Marwanto Harjowiryono. Dalam acara tersebut Wiwin Istanti juga mengatakan bahwa sistem aplikasi yang terintegrasi, pembaruan peraturan dan pedoman akuntansi, serta hubungan komunikasi yang baik antara K/L dengan pemeriksa dan Kemenkeu turut mendukung kualitas LKPP. [dk]