Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pandemi COVID-19 membawa dampak kepada berbagai sektor usaha, khususnya sektor UMKM karena terjadi sejumlah penurunan aktivitas ekonomi. Sementara, sektor usaha menjadi salah satu tumpuan dan indikator penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk terus membantu pelaku UMKM yang menghadapi situasi sulit dalam menjalankan usahanya, Pemerintah memberikan sejumlah stimulus ekonomi, antara lain dengan terus menjalankan program pembiayaan ultra mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah berlangsung.

Sampai dengan tanggal 15 September 2020 telah disalurkan KUR sebesar Rp107,28 triliun bagi 3.172.616 debitur yang tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia. Progam KUR memang menggandeng sejumlah lembaga perbankan maupun lembaga penyalur lainnya agar semakin banyak debitur yang dapat dijangkau. Misalnya lembaga penyalur yang merupakan Bank BUMN seperti BRI yang telah menyalurkan 67% dari total realisasi KUR sebesar Rp71,94triliun.

Penyaluran KUR yang terus dijalankan, di samping sejumlah subsidi tambahan, menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meringankan beban UMKM pada situasi yang penuh tantangan.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat sampai dengan tanggal 15 September 2020, dapat dilihat pada infografis berikut. [tap]

Data: Direktorat Sistem Manajemen Investasi DJPb @direktoratsmi

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Sebagai salah satu instansi pengguna barang milik negara (BMN), meningkatkan dan mengoptimalkan nilai manfaat BMN tidak hanya bagi institusi tetapi juga bagi masyarakat menjadi perhatian penting Ditjen Perbendaharaan (DJPb). Hal ini tercermin dari salah satu inisiatif strategis DJPb berupa program optimalisasi pemanfaatan BMN termasuk diantaranya melalui hibah BMN kepada lapisan masyarakat yang membutuhkan.

"Direktorat Jenderal Perbendaharaan ditahun 2020 ini, memiliki beberapa inisiatif strategis salah satunya adalah optimalisasi Barang Milik Negara Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia, hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan aset yang kurang optimal penggunaannya dikarenakan modernisasi lingkungan kerja karena penerapan flexible work space, serta berkurangnya jumlah pegawai” ungkap Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto sebelum  menyerahkan sebagian BMN yang dihibahkan kepada perwakilan lima yayasan penerima hibah secara simbolis, kemarin (Kamis, 10/09) di Pondok Bambu, Jakarta.

BMN yang diserahkan tersebut merupakan bagian dari 1000 lebih unit BMN berupa meubelair pendukung kegiatan, sarana penyimpanan arsip dan sejumlah perabot perkantoran lainnya hasil inventarisasi, reutilisasi dan optimalisasi BMN di lingkungan Kantor Pusat DJPb yang secara bertahap akan dihibahkan kepada 18 yayasan/lembaga pendidikan/lembaga sosial masyarakat di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah. Seluruh penerima hibah telah melalui rangkaian proses verifikasi, survei dan analisa dokumen administrasi, eksistensi dan bidang kegiatan serta kelayakan/kewajaran jumlah kebutuhan secara resmi sesuai ketentuan berlaku oleh Tim Pengelola Aset DJPb. Prinsip akuntabilitas diwujudkan pula melalui tahapan pengawasan dan prosedur kepatuhan internal yang ketat dalam pelaksanaan program ini.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris DJPb, RM. Wiwieng Handayaningsih juga menyampaikan bahwa untuk memastikan insiatif strategis pemanfaatan BMN ini berjalan optimal, optimalisasi BMN dijadikan sebagai salah satu quick win Sekretariat Ditjen Perbendaharaan tahun 2020 dan juga diikut sertakan ke dalam kompetisi optimalisasi pemanfaatan BMN Kementerian Keuangan di tahun ini.
“Seluruh unit kerja DJPb termasuk kantor vertikal selalu dianjurkan dan didorong agar melakukan upaya tersebut baik reutilisasi fungsi ataupun hibah dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi sosial organisasi kepada masyarakat. “ ungkap Wiwieng.
“Saat ini sudah ada tiga satuan kerja yang melaksanakan hibah peralatan meubelair dan elektronik kepada masyarakat, yaitu Kanwil Gorontalo, Kanwil NTB dan Kantor Pusat.” tambahnya.

Mendahului penyerahan hibah BMN secara simbolik, di tempat yang sama Dirjen Perbendaharaan didampingi Sekretaris DJPb dan Pembina TK Kuncup Kencana, Nurul Andin Hadiyanto,melakukan
serah terima hasil bantuan rehabilitasi bangunan dan peresmian operasionalisasi kembali TK Kuncup Kencana, Pondok Bambu, kepada DJPb dari Bank Tabungan Negara melalui Direktur Utama BTN, Pahala N. Mansury yang didampingi Kepala Corporate Social Responsibility BTN, Ari Kurniaman.

TK Kuncup Kencana merupakan lembaga pendidikan pra sekolah dasar yang dikelola oleh Dharma Wanita Persatuan Pusat DJPb. Saat ini mengakomodir pendidikan untuk para siswa/i yang berasal dari warga sekitar komplek perumahan Kementerian Keuangan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dengan telah selesainya rehabilitasi bangunan TK, ke depan diharapkan sekolah ini akan semakin berkembang dan makin besar manfaat keberadaannya bagi masyarakat sekitar. [pw]