Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah. Usaha ultramikro umumnya belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga sebelum keberadaan Program UMi mengalami kesulitan dalam memperoleh bantuan modal usaha.

Dalam masa pandemi Covid-19, sejumlah relaksasi pun diberikan, misalnya penundaan pembayaran pokok untuk debitur UMi yang memenuhi kriteria.

Sampai dengan 31 Oktober 2020, realisasi penyaluran Pembiayaan UMi telah mencapai Rp5,79 triliun untuk 1.739.366 debitur, artinya telah melampaui target pertumbuhan debitur tahun 2020 yang awalnya ditetapkan sebesar 1.600.000 debitur. Penambahan jumlah debitur Pembiayaan UMi tersebut memperlihatkan pertumbuhan UMKM yang semakin baik dan semakin luasnya akses UMKM terhadap bantuan yang telah disediakan oleh pemerintah.

Dengan melibatkan lembaga keuangan non-bank sebagai penyalur, Program Pembiayaan UMi terus meluaskan sebaran debiturnya. Misalnya melalui PT PNM (Perrsero), telah disalurkan 68% dari total realisasi Pembiayaan UMi yaitu sebesar Rp7,20 triliun. Penyaluran Pembiayaan UMi kepada UMKM secara luas dapat memperkuat ekonomi dari pelaku bisnis terkecil untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai realisasi penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020, dapat dilihat pada infografis berikut.

Realisasi Pembiayaan UMi ini merupakan bagian dari langkah yang diambil Pemerintah sebagai bentuk perhatian bagi UMKM, untuk membantu UMKM bertahan di tengah pandemi. Masih terdapat sejumlah program lain dari pemerintah yang juga menyasar sektor UMKM, seperti Bantuan untuk Pengusaha Ultra Mikro (BPUM), subsidi margin, dan subsidi bunga. Simak terus postingan kami untuk info perkembangan realisasi penyalurannya.

Data: Direktorat Sistem Manajemen Investasi DJPb @direktoratsmi

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Situasi yang tidak biasa karena pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan yang luar biasa besar pada seluruh elemen kehidupan dari bidang kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Pemerintah pun bergerak sebagai respons terhadap situasi tersebut.

"Pemerintah melakukan berbagai langkah dengan menggunakan APBN dalam mengatasi dampak pandemi dan menolong masyarakat yang sedang menghadapi kondisi yang luar biasa sulit," sebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keynote speech dalam Kemenkeu Corpu Talk (KCT) Episode 19 yang dilaksanakan secara daring, Senin (26/10). KCT kali ini membahas buku Treasury Indonesia: Modernisasi Pengelolaan Perbendaharaan Berkelas Dunia karya Widyaiswara Utama BPPK yang juga Direktur Jenderal Perbendaharaan periode 2013 - 2016, Marwanto Harjowiryono.

Menkeu menyampaikan apresiasi atas upaya Ditjen Perbendaharaan yang telah melakukan reformasi total dan modernisasi mulai dari bidang pelayanan, juga pengembangan sistem seperti Modul Penerimaan Negara (MPN), Treasury Single Account (TSA), Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), hingga Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang menerapkan basis akrual pun telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

"Itu semua adalah modal yang luar biasa saat kita menghadapi kondisi yang tidak biasa karena Covid-19. Karena telah memiliki sistem yang reliable dari sisi keuangan negara, kita mampu segera melakukan adjustment," tegas Menkeu.

Ditegaskan oleh Menkeu, pemahaman mengenai APBN masih perlu terus ditingkatkan sehingga masyarakat mengetahui bagaimana caranya berpartisipasi, memahami pertanggungjawaban, dan ikut mengawasi pelaksanaannya. Oleh karenanya, Menkeu mendorong agar para pejabat Kementerian Keuangan menuangkan pengalamannya dalam tulisan. Tujuannya, ilmu yang "menempel" pada seseorang (tacit knowledge) ini tidak hilang begitu saja, tetapi justru bisa terus dibagikan dan dikembangkan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto yang menjadi pembahas pada kesempatan tersebut menyampaikan ulasannya atas buku Treasury Indonesia. "Buku ini unggul karena ditulis berdasarkan pengalaman penulis selama menjabat sebagai Dirjen Perbendaharaan. Manfaatnya, selain menjadi referensi bagi penyusunan kebijakan perbendaharaan agar semakin efektif dan efisien, juga dapat meningkatkan pengetahuan publik dan partisipasi masyarakat," terang Andin.

Buku Treasury Indonesia: Modernisasi Pengelolaan Perbendaharaan Berkelas Dunia yang terbit setebal 464 halaman ini mengulas tiga topik besar yaitu sejarah perbendaharaan, modernisasi di bidang perbendaharaan, serta tantangan yang dihadapi.

"Buku ini antara lain menceritakan perkembangan perbendaharaan dari masa ke masa. Ada pula bahasan tentang perbendaharaan menyongsong masa depan, karena treasury tidak akan statis. Modernisasi Treasury adalah sebuah keniscayaan," tutur Marwanto Harjowiryono selaku penulis buku Treasury Indonesia dalam pemaparannya.

Kemenkeu Corpu Talk merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara berkala oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan maupun satuan kerja kementerian/lembaga dari dalam dan luar negeri, pejabat/pegawai pemerintah daerah, juga para akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum.