Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Sense of Crisis, adalah hal penting yang harus dimiliki oleh seluruh pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan demi menjaga integritas dalam melayani masyarakat khususnya di masa pandemi ini. “Kita harus sadar bahwa di Indonesia terdapat banyak pemutusan hubungan kerja, kegiatan ekonomi yang menurun, sehingga apa yang dilakukan pemerintah dalam membantu masyarakat melalui bantuan sosial, bantuan pada UMKM, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pegawai Ditjen Perbendaharaan dalam melayani masyarakat harus menempatkan hati pada masyarakat, sehingga kita dapat melaksanakan tugas lebih tulus lagi” ungkap Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, dalam kata sambutan pembukaan Webinar Pembangunan Zona Integritas dengan tema utama “ Menjaga Integritas di Masa Pandemi Covid-19” pada selasa, 7 Juli 2020.

Pada kesempatan tersebut, Andin mengatakan bahwa Pemerintah sangat serius dalam upaya penanganan Covid-19, salah satunya adalah dengan cara menyusun perpu dan melaksanakan refocussing anggaran serta penambahan anggaran yang digunakan untuk beberapa hal, antara lain : fokus pada kesehatan, program jaringan pengamanan sosial, stimulus fiskal terutama untuk usaha kecil dan menengah dalam rangka menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. “Anggaran APBN dinaikkan menjadi lebih dari Rp 2738 T, defisit naik dari 1,78% menjadi 6,2%, serta anggaran untuk Pertumbuhan ekonomi nasional lebih dari Rp 695T. Andin berharap seluruh pegawai Ditjen perbendaharaan yang menjadi ujung tombak pencairan dana lebih dari Rp 2738T , dimana  setiap rupiahnya keluar melalui DJPb, harus dikawal sebaik-baiknya agar tidak terjadi permasalahan dalam proses pencairan dana tersebut.

Selain Direktur Jenderal Perbendaharaan, acara yang digagas oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tersebut juga dihadiri Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Supradiono, dan  Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangaun, Robert Gonijaya”. Acara Webinar tersebut dilaksanakan melalui media virtual dengan menggunakan aplikasi zoom yang juga di siarkan secara langsung melalui kanal Youtube resmi milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta.

Dalam acara tersebut Dirjen Perbendaharaan, Andin hadiyanto, menyampaikan apresiasi kepada Kanwil DJPb D.I.Yogyakarta atas tercapainya predikat zona WBK pada seluruh kantor pelayanan dan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Andin menambahkan bahwa semangat integritas yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tidak hanya  dilakukan sendiri, melainkan harus dilakukan di seluruh lingkungan. Andin menyambut baik segala upaya agar seluruh kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaanya kedepannya akan mendapat WBK, lalu selanjutnya secara bertahap akan mendapatkan WBBM. [asm]

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pengaruh pandemi Covid-19 sudah menjalar di semua sektor sehingga perekonomian dan keuangan negara pun terpukul cukup keras. Dalam rangka meredam dampak tersebut, pemerintah melakukan berbagai kebijakan fiskal yang salah satunya terkait dengan belanja negara. Pengeluaran pemerintah diprioritaskan untuk kesehatan, jaring pengaman sosial dan dukungan untuk dunia usaha sehingga diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat. Karenanya, pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan yang signifikan.

Pemerintah berupaya menjaga kualitas, kesinambungan, dan kredibilitas APBN Tahun 2020 untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Sampai dengan tanggal 26 Juni 2020, Belanja Negara mencapai Rp 1.002,5 triliun atau tumbuh 6,6% yoy atau relatif setara dengan pertumbuhan tahun 2019 yang sebesar 6,7%. Hal ini terutama dipengaruhi Belanja K/L yang mulai tumbuh positif sebesar 2,7% yoy meski masih mengalami tekanan.

Secara lebih rinci, terlihat bahwa realisasi belanja pemerintah pusat dan TKDD lebih tinggi secara nominal dan persentase dibandingkan tahun 2019. Belanja bansos tumbuh signifikan 38,6% (yoy) karena pemerintah pada tahun 2020 fokus dalam mengatasi dampak Covid-19 dengan sejumlah program perlindungan sosial.

Ditjen Perbendaharaan melalui KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia berkomitmen untuk mengawal APBN agar tersalurkan dengan tepat, cepat dan transparan, ke rekening penerima. Melalui KPPN, bantuan sosial masih terus disalurkan oleh pemerintah melalui skema-skema bantuan sosial seperti Program Keluaraga harapan (PKH) dan Kartu Sembako. Di pedesaan, bantuan diberikan melalui Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa. Sementara di bidang kesehatan, pemerintah masih fokus menjaga keselamatan masyarakat dan menangani masalah kesehatan utamanya dari pandemi Covid-19 dengan merealisasikan insentif tenaga kesehatan dan klaim-klaim biaya perawatan pasien Covid-19.

Berapa uang yang telah disalurkan pemerintah? Simak informasi belanja negara selengkapnya dalam infografis di atas. [itw]


Sumber data: @ditpa.djpb