KPPN Pangkalan Bun 
Jalan Sutan Syahrir No.09 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74111
Profil

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Untuk mengetahui kualitas pelayanan di KPPN Pangkalan Bun sebagai salah satu penyedia layanan publik di wilayah kerja mencakup Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik. Hasil SKM diharapkan dapat memberikan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Metode pengukuran dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat/pengguna layanan sehingga didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

 

Survei IKM Triwulan IV Tahun 2025

Survei IKM Triwulan III Tahun 2025

Survei IKM Triwulan II Tahun 2025

Survei IKM Triwulan I Tahun 2025

Survei IKM Semester II Tahun 2024

Survei IKM Semester I Tahun 2024

Survei IKM Semester II Tahun 2023

Survei IKM Semester I Tahun 2023

Survei IKM Semester II Tahun 2022

Survei IKM Semester I Tahun 2022

Profil

Standar Pelayanan KPPN Pangkalan Bun sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-83/PB/2025 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharan.

 

 

Informasi selengkapnya dapat dilihat pada dokumen berikut:

Download

 

Profil

Motto

Kami memberikan Layanan "Terbaik": Tepat, Ramah, Berkualitas, dan Inklusif.

 

Maklumat Pelayanan

 

 

Janji Layanan

SEGA : Solutif, Efektif dan Efisien, Gesit, dan tAnpa Biaya.

 

Profil

PREDIKAT KANTOR RAMAH LINGKUNGAN KATEGORI PLATINUM

 

PENGHARGAAN DOKUMENTASI ASET INTELEKTUAL TERBAIK PERTAMA KATEGORI KEPATUHAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL

 

 

PENGHARGAAN ATAS NILAI IKPA SEMPURNA PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2025

 

PENGHARGAAN ATAS PENCAPAIAN NILAI IKPA SEBAGAI KUASA BUN DENGAN PREDIKAT SANGAT BAIK SEMESTER I TAHUN 2025

 

 

PENGHARGAAN ATAS NILAI IKPA SEMPURNA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

 

 

PENGHARGAAN TERBAIK KETIGA ATAS RENKAS PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

 

 

SERTIFIKAT ISO 9001:2015

 

 

PREDIKAT WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

 

 

PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI

 

 

  

 

PERINGKAT III LOMBA IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KANTOR VERTIKAL DJPB

 

PERINGKAT II UJI COBA PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN PADA SISTEM MARKETPLACE

DAN DIGITAL PAYMENT PADA SATUAN KERJA TAHAP I-III KATEGORI SATKER KPPN TIPE A2

 

 

 

PERINGKAT V KINERJA PENGELOLAAN KAS KUASA BUN DAERAH TAHUN 2021

KATEGORI SATKER KPPN TIPE A2

 

 

 

PARTISIPASI AKTIF DALAM MENDORONG PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

 

 

 

PERINGKAT I PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BUN DAERAH LINGKUP KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

 

 

 

PERINGKAT I NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) LINGKUP KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

 

 

 

PERINGKAT III KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP) LINGKUP KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

 

 

 

PERINGKAT I NILAI IKPA LINGKUP KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

KATEGORI KPPN SEBAGAI KUASA BUN

 

 

 

PERINGKAT I NILAI IKPA SEBAGAI BENDAHARA UMUM NEGARA (BUN) LINGKUP KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

 

 

 

PERINGKAT II PEMBINAAN DIGIPAY TERBAIK LINGKUP KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

 

 

 

PERINGKAT I REALISASI PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA LINGKUP KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

 

 

 

PERINGKAT I NILAI TINGKAT KUALITAS PENGELOLAAN KINERJA BERBASIS STRATEGY FOCUSED ORGANIZATION LINGKUP KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023


 

 

PERINGKAT I NILAI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL LINGKUP KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

 

 

Profil

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Pasal 25, KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.

Sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Pasal 31, sebagai KPPN Tipe A2, KPPN Pangkalan Bun mempunyai tugas yaitu:

  1. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara;
  2. Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran; dan
  3. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, KPPN Pangkalan Bun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kas Negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
  3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
  4. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
  5. Penyusunan laporan pelaksanaan APBN;
  6. Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
  7. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNBP;
  8. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
  9. Pelaksanaan manajemen mutu layanan;
  10. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);
  11. Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative);
  12. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
  13. Pengelolaan rencana penarikan dana;
  14. Pengelolaan rekening pemerintah;
  15. Pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
  16. Pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara;
  17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
  18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program;
  19. Pelaksanaan Kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan
  20. Pelaksanaan administrasi KPPN.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Pasal  25, KPPN Pangkalan Bun dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang terdiri dari:

  1. Subbagian Umum;
  2. Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker;
  3. Seksi Bank;
  4. Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional (Pasal 29).

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
KPPN Pangkalan Bun
Jalan Sutan Syahrir No.09 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74111
Email kppnpangkalanbun@kemenkeu.go.id
Telp: 0532-21047 Fax: 0532-21393

IKUTI KAMI

LAYANAN PENGADUAN

 

Hubungi Kami

Call Center Pelayanan :

0811 5201 792

Call Center Layanan Pengaduan :

0811 521 460

 

 

Search