Berkenaan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-4160/PB/2018 tanggal 14 Mei  2018 hal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018 serta sebagai upaya untuk mengukur tingkat kepuasan para pengguna layanan, KPPN Pelaihari telah mengadakan survei Kepuasan Pengguna Layanan (IKM) pada bulan Juni 2018.

Salah satu tools yang dipersiapkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa adalah Aplikasi OMSPAN yang dapat digunakan sebagai penghubung antara KPPN selaku KPA Penyalur dan pemerintah daerah/kabupaten/kota.

Alokasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Peningkatan dana APBN yang cukup signifikan tersebut harus diikuti dengan perbaikan kualitas belanja (value for money) yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan pelayanan publik.

Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegrasi, berkinerja tinggi, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Inisiasi pembentukan Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan dilatarbelakangi oleh peran Menteri Keuangan selaku Bendara Umum Negara. Selaku BUN, Menteri Keuangan memiliki kewenangan melakukan pembinaan terhadap para pengelola keuangan APBN di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L). Peran Menteri Keuangan selaku BUN didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kuasa BUN) yang melaksanakan tugas sebagai pembina pengelola perbendaharaan.

Jumat di hari ke-9 bulan Maret 2018, KPPN Pelaihari menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Bendahara Tahap I Tahun 2018 bagi para Bendahara Pengeluaran mitra kerja KPPN Pelaihari.