Salah satu tools yang dipersiapkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa adalah Aplikasi OMSPAN yang dapat digunakan sebagai penghubung antara KPPN selaku KPA Penyalur dan pemerintah daerah/kabupaten/kota.

Alokasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Peningkatan dana APBN yang cukup signifikan tersebut harus diikuti dengan perbaikan kualitas belanja (value for money) yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan pelayanan publik.

KPPN Pelaihari  pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 bertempat di Aula lantai 2 mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Persiapan Uji Petik Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan.

Inisiasi pembentukan Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan dilatarbelakangi oleh peran Menteri Keuangan selaku Bendara Umum Negara. Selaku BUN, Menteri Keuangan memiliki kewenangan melakukan pembinaan terhadap para pengelola keuangan APBN di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L). Peran Menteri Keuangan selaku BUN didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kuasa BUN) yang melaksanakan tugas sebagai pembina pengelola perbendaharaan.

Jumat di hari ke-9 bulan Maret 2018, KPPN Pelaihari menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Bendahara Tahap I Tahun 2018 bagi para Bendahara Pengeluaran mitra kerja KPPN Pelaihari.

KPPN Pelaihari, BPJS Cabang Banjarmasin dan Pemda Kabupaten Tanah Laut ber-sinergi satu meja-satu forum, berkoordinasi menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.