Pada tanggal 14 Agustus 2024, KPPN Purworejo menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Taman Matoa. Acara yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan satuan kerja kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, praktisi kebencanaan, serta media massa. Forum ini mengangkat tema “Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Rangka Pelayanan Berkualitas, Cepat, Mudah, Akuntabel, Partisipatif, dan Berkeadilan yang Inklusif.” Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen KPPN Purworejo dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui keterlibatan masyarakat secara langsung dalam diskusi dan dialog yang konstruktif.
Acara dimulai dengan pemutaran video anti-korupsi yang menjadi pengingat bagi seluruh peserta mengenai pentingnya peran aktif dalam pemberantasan korupsi, terutama dalam lingkup kerja masing-masing. Setelah itu, suasana acara semakin meriah dengan penampilan tarian budaya nusantara yang menggambarkan kekayaan budaya Indonesia. Kemudian, Kepala KPPN Purworejo, dalam sambutannya, menegaskan kembali pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas di instansi masing-masing, serta mengingatkan bahwa pelayanan publik yang baik dan terpercaya hanya dapat tercapai melalui dedikasi dan kejujuran dalam bekerja.
Selanjutnya, Kepala KPPN Purworejo memberikan pemaparan materi yang mencakup berbagai hal terkait pelayanan publik di KPPN Purworejo. Dalam materi yang disampaikan, beliau menjelaskan mengenai visi dan misi KPPN Purworejo, jenis layanan yang disediakan, serta informasi terkait tarif, jam, dan janji layanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. Selain itu, beliau juga menyampaikan mengenai kompensasi yang diberikan terhadap pelanggaran standar layanan yang dilakukan oleh pegawai KPPN Purworejo. Penjelasan lebih lanjut disampaikan mengenai prinsip-prinsip Standar Pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan, serta metode evaluasi yang digunakan untuk memastikan penerapan standar pelayanan yang tepat dan efektif.
Tema khusus yang dibahas dalam forum ini meliputi beberapa topik penting, antara lain kualitas pelayanan perbendaharaan yang disediakan oleh KPPN Purworejo, pelayanan untuk penyandang disabilitas, serta pelayanan dalam keadaan darurat atau bencana. Tidak ketinggalan, partisipasi KPPN Purworejo dalam mendukung kearifan lokal dan kebutuhan informasi publik mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga menjadi fokus utama dalam diskusi. Forum ini diharapkan dapat menghasilkan masukan yang berguna untuk penyempurnaan layanan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), dengan tetap mengedepankan prinsip standar pelayanan yang berlaku di Kementerian Keuangan.
Acara berlanjut dengan sesi diskusi yang diikuti oleh lima elemen penting, yaitu perwakilan satuan kerja, pemerintah daerah, akademisi, praktisi, dan media massa. Setiap elemen diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan, pendapat, serta saran yang dapat memperkaya pembahasan mengenai pelayanan publik yang lebih baik dan inklusif. Diskusi ini menjadi salah satu bagian integral dari kegiatan FKP yang mengutamakan partisipasi aktif dari masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan publik, serta untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai tantangan dan harapan publik terhadap pelayanan yang diberikan.
Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini juga melibatkan berbagai stakeholder yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas KPPN Purworejo. Beberapa di antaranya adalah perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, BPS Purworejo, Kejaksaan Negeri Kebumen, serta perwakilan dari instansi pemerintah lainnya seperti BPKPAD Kabupaten Purworejo dan BPKPD Kabupaten Kebumen. Selain itu, turut hadir juga akademisi dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, praktisi kebencanaan dari BPBD Kabupaten Purworejo, serta perwakilan dari Bank BRI Cabang Purworejo dan beberapa desa di Kabupaten Purworejo. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan bahwa kegiatan FKP KPPN Purworejo memang merupakan usaha bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
Sebagai penutupan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara oleh perwakilan instansi yang hadir. Setelah itu, dilaksanakan Office Tour yang dipandu oleh Kepala KPPN Purworejo untuk memberikan wawasan lebih dalam mengenai tata kelola dan proses pelayanan di kantor KPPN Purworejo. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang untuk mempererat hubungan antara KPPN Purworejo dengan berbagai stakeholder, tetapi juga sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Dengan adanya FKP ini, diharapkan kualitas pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dapat semakin ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
