Semarang, 23 Januari 2019, Setiap tanggal 14 Januari KPPN Semarang II selaku instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan merayakan sebagai Hari Bakti Perbendaharaan. Untuk tahun 2019 acara tasyakuran Hari Bakti diadakan pada tanggal 23 Januari 2019 di Aula KPPN Semarang II.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditandai sebagai lahirnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Adanya penetapan Hari Bakti Perbendaharaan sebagai sarana untuk memantapkan  jati diri dan identitas institusi baik di lingkungan internal Kementerian Keuangan maupun eksternal atau masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang positif dan relevan dengan tusi KPPN.

Pada sambutannya kali ini Jumiarsih, Kepala KPPN Semarang II menyampaikan bahwa telah banyak inovasi yang diciptakan Ditjen Perbendaharaan dalam mempermudah layanan maupun proses pengelolaan keuangan negara diantaranya aplikasi SPAN, MPN G2 maupun Aplikasi SAKTI. Banyak prestasi yang telah diraih oleh Ditjen Perbendaharaan dan KPPN Semarang II khususnya, semua itu berkat dukungan dan kerja sama dengan Satuan Kerja. Oleh karena itu acara Hari Bakti Perbendaharaan adalah acara bersama KPPN dengan Satuan Kerja sebagai ucapan rasa syukur dan refleksi atas kinerja selama ini. Sebagai ucapan terima kasih KPPN memberikan penghargaan sebagai  Satker Excellent  sebanyak 5 Satker dari 159 dan apresiasi kepada TVRI Jawa Tengah yang telah mendukung publikasi tugas dan fungsi KPPN Semarang II selama ini.

Tak lupa  kesempatan yang baik tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan  visi Ditjen Perbendaharaan adalah menjadi pengelola perbendaharaan negara yang ungguk di tingkat dunia. Oleh karena itu pada tahun 2018 KPPN seluruh Indonesia telah mempunyai sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2015 untuk menjamin bahwa mutu layanan KPPN sudah berstandar internasional. Disamping itu sebagai organisasi yang modern KPPN juga mempunyai target kinerja yang terukur yang dituangkan dalam kontrak kinerja. Capaian kinerja KPPN Semarang II tahun 2018 sebanyak 19 indikator kinerja utama telah melampaui target yang ditetapkan. Namun hal itu tidak membuat kami lupa diri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan layanan dan perbaikan terus menerus, saran dan masukan yang membangun dari Satker sangat diharapkan melalui Tree of Hopes. Satker diberikan buah untuk dituliskan harapannya kemudian digantungkan di pohon harapan.

“Untuk itu mari kita tingkatkan  lagi sinergi di tahun 2019 dan masa mendatang  agar kita selaku pengelola APBN dapat mengawal APBN lebih baik lagi untuk kemakmuran negeri”  demikian akhir dari sambutan Kepala Kantor.

Sebagai lanjutan dari rangkaian kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan IV Tahun 2018 yang digelar pada hari Senin (26/11) di Aula KPPN Semarang II, dilaksanakan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang berfokus pada RPD Bulanan.

Dalam kegiatan FGD lingkup KPPN Semarang II tersebut disampaikan hasil monev pelaksanaan anggaran sampai dengan bulan November 2018 serta diskusi terkait permasalahan pada pelaksanaan anggaran satker mitra kerja KPPN Semarang II.

Agenda Focus Group Discussion (FGD) RPD Bulanan dibuka dan dimoderatori oleh Kepala Seksi MSKI KPPN Semarang II, Gunawan Setiono. Dalam sesi pembukaan tersebut, disampaikan perlunya sinergi yang baik antara KPPN dengan Satker demi kelancaran kerja kedua belah pihak. Beliau mengingatkan pentingnya halaman III sebagai rencana penarikan dana bulanan yang menjadi bagian dari unsur peniliaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker, karena dengan disusunnya rencana penarikan dana bulanan secara akurat berdasarkan rencana kegiatan dalam 1 (satu) tahun maka pelaksanaan anggaran dapat optimal dan tidak seperti kebiasaan selama ini penyerapan anggaran menumpuk pada akhir tahun. Diakhir sambutan bapak Gunawan Setiono mengharapkan satker dapat menyelesaikan penyesuaian revisi halaman III paling lambat tanggal 30 November 2018.

Selanjutnya, pada sesi pemaparan materi oleh Bapak Nasri Efendi dari Bidang PPA I D Kanwil DJPb Prov.Jawa Tengah mengenai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran melalui Indikator Pelaksanaan Anggaran. Beliau mengharapkan pengelola belanja pemerintah yang dilaksanakan oleh K/L sampai dengan tingkat satker dapat berjalan dengan baik serta berkualitas dan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran. Selain itu narasumber memaparkan mengenai prosedur revisi DIPA terutama mekanisme revisi halaman III DIPA.

Narasumber berikutnya oleh Treasury Management Representative (TMR) KPPN Semarang II Mukhamad Basori mengenai teknis penyesuaian halaman III DIPA dengan mengambil data dari aplikasi SAS, SAIBA, laporan capaian output serta OMSPAN. Pada kesempatan tersebut disimulasikan penyesuaian halaman III DIPA dengan menggunakan data dari OMSPAN.

Sebagai penutup, sinergi antara Satker, Kementerian/Lembaga, KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan tidak hanya diharapkan dapat peningkatan kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran saja. Namun lebih dari itu, idealnya segala upaya tersebut dapat mendukung optimalisasi peran belanja pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semarang, Senin 19 November 2018

Resonansi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) hampir di semua kementerian dan lembaga. Demikian halnya yang terjadi di Aula Makodam IV Diponegoro, Senin 19 November 2018 telah dicanangkan zona integritas oleh Panglima Kodam IV/Diponegoro

.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dan KPPN Semarang II telah menjadi saksi pencanganan zona integritas, yang dihadiri pula seluruh Organik Kodam IV/Diponegoro, Irwasda Polda Jateng, Inspektorat Provinsi Jateng, BPK, Perbankan, Perguruan Tinggi, MUI maupun Uskup Agung Semarang. Diawali dengan pembacaan deklarasi oleh Pangdam IV Diponegoro, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Pangdam dengan Kepala Kanwil dan Kepala KPPN Semarang II serta penandatanganan pakta integritas Pangdam dengan jajaran dibawahnya.

Pada kesempatan tersebut Pangdam IV, Mayor Jenderal TNI Wuryanto, S.Sos., M.Si menyampaikan bahwa momen tersebut tidak hanya sebatas penandatanganan pakta integritas saja, namun seluruh jajaran harus betul-betul melaksanakan dan mewujudkannya. Hadirin bukan hanya menjadi saksi acara pencanangan tapi menjadi saksi keberhasilannya nanti. Adanya pengawasan internal memberikan dukungan untuk mewujudkan pembangunan zona integritas.

Kepala Kanwil DJPb Jateng, Sulaimansyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa KPPN se-Jawa Tengah telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 sebagai wujud dalam menjamin mutu layanan KPPN. Disamping itu ada KPPN yang telah mendapatkan predikat WBK, WBBM maupun akselerasi zona integritas. Untuk itu kami memberikan dukungan secara penuh atas pencanangan zona integritas pada Makodam IV beserta jajarannya. Pencanangan  tersebut sebagai wujud nyata melaksanakan program nawacita yang kedua yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik.

Semarang, Jum’at 7 Desember 2018

Korupsi dapat menghancurkan sendi-sendi perekonomian dan pembangunan negara, oleh karena itu setiap tahun momen peringatan hari anti korupsi sedunia dilaksanakan di KPPN Semarang II. Dengan tema Mengawal APBN Tanpa Korupsi, Membangun Negeri dengan Hati. Jum’at 7 Desember 2018 lalu KPPN Semarang II memperingati hari anti korupsi sedunia.

Dengan menyebarluaskan slogan anti korupsi kepada masyarakat melalui pembagian gantungan kunci dan kipas kepada pengguna jalan bahwa anti korupsi jati diri kami. Benda yang sederhana tapi sarat makna tersebut juga dibagikan kepada satuan kerja yang datang ke KPPN Semarang II.

Acara peringatan hari anti korupsi tersebut tidak hanya di outdoor namun juga di indoor. Kepala KPPN Semarang II, Jumiarsih mengemas acara secara sederhana  di ruang layanan. Tanggal 7 Desember 2018 adalah hari terakhir Satker mengajukan SPM UP, GUP dan TUP sehingga banyak satker yang sudah datang. Diawali dengan penyampaian visi DJPb yang menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia, sehingga KPPN Semarang II telah memperoleh sertifikat ISO 9001: 2015. Kemudian predikat WBK/WBBM yang telah diraih tahun 2014 serta prestasi yang diraih oleh Kementerian Keuangan sebagai instansi dengan penerapan LHKPN terbaik Tahun 2018 oleh KPK.

Satker merasa senang karena selain mengajukan SPM, mereka dapat gantungan kunci atau kipas anti korupsi juga hadiah apabila satker dapat menjawab kuis yang diberikan oleh Kepala KPPN dan Kepala Seksi.

Diakhir acara Kepala KPPN mengucapkan terima kasih kepada satker atas dukungannya sehingga KPPN Semarang II dapat memperoleh dan mempertahankan prestasi WBK/WBBM. “Apabila layanan kami sangat memuaskan beritahukan kepada orang lain tapi apabila ada yang kurang , bilang langsung ke saya supaya bisa kami perbaiki”, pesan Kepala kantor ke Satker.

Pada hari Kamis 15 November 2018 KPPN Semarang II selaku unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengadakan ujian sertifikasi bendahara. Ujian yang bertempat di ruang rapat KPPN KPPN Semarang II ini diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri atas 4 (empat) orang bendahara penerimaan, 11 (sebelas) orang bendahara pengeluaran, dan 5 (lima) orang bendahara pengeluaran pembantu. Sebelumnya telah dilakukan uji verifikasi berkas oleh KPPN Semarang II selaku Unit Penyelenggara Sertifikasi (UPS) dan dinyatakan 20 orang bendahara tersebut lulus verifikasi berkas sehingga berhak mengikuti ujian sertifikasi bendahara. Para peserta ujian sertifikasi bendahara ini merupakan bendahara satuan kerja/kantor pengelola dana APBN yang berlokasi di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kota Salatiga.

Penyelenggaran ujian sertifikasi bendahara ini dibuka oleh Plh. Kepala KPPN Semarang II Bapak Adi Kristanto. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan agar para peserta dapat mengerjakan soal ujian sertifikasi bendahara dengan tenang serta mengungkapkan sertifikasi bendahara ini sebagai pengakuan negara bahwa para peserta berkompeten untuk mengemban tugas sebagai bendahara negara.

Sebelum ujian dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan kegiatan refreshment berupa pemaparan beberapa materi diklat bendahara kepada para peserta dengan narasumber Treasury Management Representative (TMR) KPPN Semarang II. Selanjutnya dimulailah ujian sertifikasi bendahara yang dilaksanakan secara online melalui mekanisme ujian sertifikasi bendahararefreshment/Computer Based-Test (CBT) dan Internet Based-Test (IBT) selama 1 (satu) jam.

Para peserta yang dinyatakan lulus nantinya akan diberikan sertifikat bendahara dengan nomor register yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Bagi para peserta yang belum lulus diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang sebanyak 2 (dua) kali. Dalam hal peserta ujian masih gagal setelah dua kali ujian ulang, maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan memberikan rekomendasi kepada kepala kantor/KPA satker tersebut untuk tidak mengangkat yang bersangkutan menjadi bendahara, Sertifikat Bendahara ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengikuti ujian sertifikasi lagi.

KPPN Semarang II telah melakukan internalisasi gratifikasi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan serta pembagian brosur.  Acara diadakan di Ruang Rapat KPPN Semarang II  hari selasa, 30 Oktober 2018 yang diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan integritas pegawai dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang gratifikasi serta  prosedur pelaporannya ke Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) KPPN Semarang II. Penanganan dan pengelolaan gratifikasi pada KPPN Semarang II  dilaksanakan oleh seksi MSKI.

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yang dapat berbentuk uang, barang atau fasilitas lainnya. Gratifikasi menjadi sesuatu yang terlarang ketika pihak penerima adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, penerimaan berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban penerima,  maka gratifikasi itulah yang   dianggap pemberian suap.  UU 30 Tahun 2002 mengamanatkan kewajiban bagi setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat risiko pelanggaran hukum.

Pegawai KPPN Semarang II berkomitmen dan wajib menghindari serta mencegah terjadinya gratifikasi melalui pemahaman yang baik mengenai gratifikasi dan  mekanisme pelaporannya melalui UPG atau KPK.