Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2026 pada KPPN Sintang

KPPN Sintang memiliki concern terhadap keberlanjutan dalam penguatan integritas dengan menunjukan komitmen tinggi melalui berbagai upaya, salah satunya diwujudkan melalui implementasi ISO 37001:2016 SMAP. Dalam mendukung kontinuitas implementasi ISO SMAP dilakukan pemenuhan seluruh klausul ISO dengan mengacu pedoman implementasi ISO SMAP di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-300/PB/2021 tentang Pedoman Implementasi ISO 37001:2016 SMAP pada Unit Kerja Lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Apa itu Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016?

Adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk pembentukan, implementasi, operasional, pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Sistem Manajemen Anti Penyuapan adalah sistem manajemen yang dirancang untuk membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyuapan serta mematuhi undang-undang anti penyuapan.

Sepuluh Klausul ISO 37001:2016

Enam Prinsip Dasar SMAP ISO 37001:2016

1. Komitmen Manajemen Puncak (Top Management Commitment)
   Manajemen puncak harus mendemonstrasikan komitmen, menetapkan kebijakan anti-suap, dan memberikan keteladanan.
2. Identifikasi dan Analisis Risiko Penyuapan (Risk Assessment)
   Organisasi harus menilai potensi risiko suap secara berkala dalam proses bisnis untuk merancang mitigasi yang tepat.
3. Uji Kelayakan (Due Diligence)
   Proses pengumpulan data untuk mengevaluasi rekam jejak mitra kerja, proyek, atau pihak ketiga yang berisiko tinggi terhadap suap.
4. Kebijakan dan Prosedur yang Proporsional (Proportional Procedure)
   Penerapan kebijakan yang disesuaikan dengan tingkat risiko suap, budaya, dan skala organisasi agar efektif, tidak hanya administratif.
5. Komunikasi dan Pelatihan
   Sosialisasi kebijakan anti-penyuapan secara berkala kepada internal (pegawai) dan eksternal (mitra) untuk membangun budaya integritas.
6. Monitoring dan Evaluasi
   Pemantauan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan sistem dan tindakan perbaikan (tinjauan manajemen) jika ditemukan ketidaksesuaian.

Susunan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) dan Auditor Internal dalam SMAP ISO 37001:2016 pada KPPN Sintang Tahun 2026

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala KPPN Tipe A2 Sintang Nomor KEP-18/KPN.1705/2026.

Download:

Buku Saku dan Materi SMAP KPPN Sintang

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, KPPN Sintang melaksanakakan kegiatan Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak Pusat atas Belanja Daerah yang Disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) untuk Semester II Tahun Anggaran 2025 lingkup Pemda Sintang, pada tanggal 6 Februari 2026, bertempat di Kantor BPKAD Sintang.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala KPPN Sintang, Bpk Sukarno, Kepala BPKAD Kab. Sintang Bpk Harysinto Linoh, serta perwakilan KPP Pratama Sintang Ibu Melina Harfeyanti.

Melalui kegiatan penandatanganan BAR Pajak Pusat ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memastikan akurasi dan transparansi data perpajakan serta sinergi yang solid antara pemerintah daerah dan instansi vertikal di bidang keuangan negara.

Kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi dan konsolidasi terkait peningkatan kepatuhan OPD dalam melaporan SPT masa bulanan, sinergi penyaluran TKD, serta peningkatan pemberdayaan UMKM dan pelaksanaan program-program strategis pemerintah di Daerah.

#intress
#KemenkeuSatu
#KemenkeuTerpercaya
#DJPbHAnDAL
#DJPbKalbarPRIMA

#KPPNSintangKawalAPBN

SIGAP (Sinergi Gerak Cepat) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

SIGAP adalah forum pertemuan secara hybrid (luring dan daring) bersama Pemda Kabupaten Sintang dan Melawi yang dilaksanakan setiap bulan, dengan materi pembahasan mencakup realisasi penyaluran, diskusi kendala, dan langkah tindak lanjut, serta langsung menyasar pihak pengelola anggaran, menjadikannya sebagai pendekatan kolaboratif yang lebih intensif dan efisien di lingkungan KPPN

• Tujuan inovasi: mempercepat proses penyaluran TKD, mengidentifikasi permasalahan secara dini, serta meningkatkan koordinasi lintas pihak.
• Penerima manfaat inovasi: Perangkat daerah pengelola DAK Fisik dan Dana Desa serta masyarakat secara tidak langsung lingkup Kab Sintang dan Kab Melawi.

Dampak yang diharapkan dengan adanya inovasi ini berupa peningkatan akurasi data, percepatan penyaluran dana, dan efisiensi waktu serta sumber daya.

Press Release Kinerja APBN Per 28 Februari 2026

Hingga 28 Februari 2026, KPPN Sintang mencatat kinerja APBN yang optimal, Kinerja perekonomian pada sisi fiskal APBN lingkup Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi semakin membaik, hal tersebut terwujud pada kondisi Realisasi Pendapatan Negara mencatatkan realisasi sebesar Rp101,04 Miliar yang menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Prov. Kalimantan Barat.

Realisasi Belanja Negara pun terserap dengan baik, transfer ke daerah berjalan lancar dibuktikan dengan penyaluran belanja sebesar Rp731, 27 Miliar dengan realisasi TKD sebesar Rp500,54 Miliar

Pelaksanaan anggaran yang terencana dengan baik tentunya akan lebih memberikan manfaat dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Mari kita kawal bersama pengelolalaan APBN ini✨🤝

Simak postingan di atas untuk mengetahui realisasi anggaran sampai akhir bulan Februari 2026➡️
#intress
#KemenkeuSatu
#KemenkeuTerpercaya
#DJPbHAnDAL
#DJPbKalbarPRIMA
#KPPNSintang
#KawalAPBN
----—————️ KPPN Sintang 2026
🌎 https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sintang/id/
📱 Media Sosial :
Instagram @kppnsintang
Twitter @kppnsintang
Fb & Youtube : KPPN Sintang

Sebagai wujud komitmen atas implementasi Visi, Misi, dan Tujuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta Nilai-Nilai Kementerian Keuangan (Integritas-Profesional-Sinergi-Pelayanan-Kesempurnaan), KPPN Sintang melaksanakakan kegiatan Penandatanganan SKP dan Pakta Integritas seluruh pegawai Tahun 2026.

SKP merupakan dokumen kesepakatan antara atasan dan pimpinan yang memuat antara lain sejumlah Indikator Kinerja Individu (IKI) beserta target yang harus dicapai oleh setiap pegawai hingga akhir tahun. Sedangkan, Pakta Integritas merupan dokumen pernyataan dari setiap pejabat dan pegawai untuk menghindari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2026, sedangkan kegiatan seremonial Penandatanganan SKP dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2026 bertempat di Ruang Rapat KPPN Sintang, dengan dipimpin oleh Kepala KPPN Sintang Bpk. Sukarno.

Dalam pengarahannya, Kepala KPPN Sintang mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan integritas, serta menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pegawai atas kinerja, sinergi dan kontribusi yang positif, sehingga kinerja KPPN Sintang pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup positif, tercermin dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 119,10, lebih tinggi dibanding NKO Tahun 2024 sebesar 116,83.

Dengan momen Penandatanganan SKP dan Pakta Integritas diharapkan menjadi pijakan awal bagi seluruh komponen organisasi di KPPN Sintang untuk terus menjaga integritas serta meningkatkan layanan dan kinerjanya dalam mengawal pelaksanaan APBN Tahun 2026, khususnya di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.

#intress
#KemenkeuSatu
#KemenkeuTerpercaya
#DJPbHAnDAL
#DJPbKalbarPRIMA

#KPPNSintangKawalAPBN

SEPAKAT (Seputar Evaluasi Kinerja dan Aksi Terarah)

Tujuan inovasi ini adalah untuk meningkatkan koordinasi KPPN Sintang dengan satuan kerja dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran. Penerima manfaat atas inovasi SEPAKAT adalah seluruh satker mitra kerja KPPN Sintang.

Dampak atas penerapan inovasi ini yakni adanya peningkatan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran setiap triwulan, serta adanya peningkatan penggunaan pelaksanaan anggaran lainnya. Cara kerja inovasi ini adalah adanya pertemuan melalui media daring Zoom Meeting KPPN Sintang setiap sekali dalam satu bulan. Dalam kegiatan tersebut, KPPN menyampaikan evaluasi kinerja satker sebagai feedback atas pelaksaan anggaran satuan kerja serta penyampaian berbagai kebijakan terkini.

Selanjutnya diberikan kesempatan kepada satuan kerja untuk menyampaikan apabila terdapat kendala dan permasalahan yang dialami dalam hal pelaksanaan anggaran untuk dicarikan solusi.