Dalam rangka persiapan pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Kementerian Keuangan tahun 2019 pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II menyelenggarakan kegiatan rutin tahunan Stakeholders' Day Tahun 2019 pada hari Jumat, 16 Agustus 2019, bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara Surabaya II. Kegiatan yang mengambil tema “Melalui Stakeholders Gathering, Kita Tingkatkan Sinergi Untuk meraih Prestasi Terbaik”, dihadiri oleh 75 orang perwakilan dari satuan kerja (satker) terbaik mitra KPPN Surabaya II.
Dalam sambutannya, Kepala KPPN Surabaya II, Moch. Nurhidayat, mengatakan bahwa tujuan diadakannya kegiatan Stakeholders’ Day antara lain untuk menciptakan sinergi antara KPPN Surabaya II sebagai penyedia layanan dengan satker mitra kerja sebagai pengguna layanan. Selain itu, juga untuk meningkatkan kinerja layanan KPPN Surabaya II sesuai dengan highlights langkah-langkah peningkatan kinerja layanan DJPb yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-368/PB/2019.
“Agar pelayanan yang kami berikan tidak stagnan, tahun ini kami akan memberikan sesuatu yang lebih untuk memenuhi harapan Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan saran, masukan, dan kritik yang membangun dari Bapak dan Ibu, karena tahun lalu Bapak dan Ibu telah memberikan nilai atau predikat yang sempurna atau memuaskan atas layanan yang kami berikan; baik layanan penerbitan SP2D, layanan rekonsiliasi, dan layanan bimbingan teknis. Diharapkan tahun ini penilaian tersebut terulang kembali seperti tahun lalu,” ujar Nurhidayat.
Pada pelaksanaan SKPL tahun 2018 oleh tim Universitas Gadjah Mada (UGM) pada bulan September sampai dengan Oktober 2018, DJPb berhasil meraih indeks kepuasan tertinggi di antara seluruh unit eselon I Kemenkeu tahun 2018. Selain itu, Kota Surabaya juga berhasil meraih indeks kepuasan tertinggi dari keseluruhan wilayah obyek survei. Secara ringkas, hasil SKPL tahun 2018 dijabarkan sebagai berikut:
- Indeks kepuasan pengguna layanan pada DJPb tahun 2018 adalah sebesar 4,72 yang meningkat dari tahun 2017 sebesar 4,56 (naik sebesar 0,16) dan berada di atas rata-rata Indeks Kemenkeu sebesar 4,43;
- Aspek layanan dengan indeks kepuasan tertinggi adalah "Kesesuaian prosedur dengan ketentuan" sebesar 4,78 dan tidak ada praktik pemberian imbalan atas layanan DJPb;
- Wilayah Surabaya meraih indeks kepuasan tertinggi, yaitu 4,84 dari keseluruhan wilayah obyek survei;
- Indeks kepuasan untuk masing-masing jenis layanan utama DJPb adalah sebagai berikut:
No. Jenis Layanan Indeks Kepuasan 1. Penerbitan SP2D Belanja Non Pegawai pada KPPN 4,74 2. Pelayanan Rekonsiliasi Tingkat KPPN melalui e-Rekon LK 4,70 3. Pelayanan Revisi DIPA pada Kanwil 4,73 - Hasil tersebut kembali menempatkan DJPb sebagai peraih indeks kepuasan tertinggi selama lima tahun berturut-turut (2014-2018) di antara unit eselon I Kemenkeu yang memiliki kantor vertikal. Sebagai catatan, DJPb meraih indeks kepuasan tertinggi di antara seluruh unit eselon I Kemenkeu tahun 2018.
Lebih lanjut, Nurhidayat menjabarkan terkait inovasi layanan yang akan diterapkan pada KPPN Surabaya II mulai tahun 2019 dalam bidang teknologi informasi, yaitu penunjukan Liaison Officers (LO), dalam hal ini diwakili oleh para Treasury Management Representatives (TMR) aktif pada KPPN Surabaya II yang saat ini berjumlah 6 (enam) orang. Nantinya, setiap TMR akan mewakili 25-30 satker binaan dalam sebuah grup WhatsApp. Sedangkan di ruang layanan, akan disediakan tombol ‘TMR 135’. Satker yang membutuhkan layanan bimbingan teknis dan konsultasi bisa menekan tombol tersebut yang terhubung dengan LO yang menjadi perwakilannya.
Inovasi layanan lain pada KPPN Surabaya II terkait dengan penyelesaian/pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) maksimal 180 menit dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) maksimal 60 menit setelah dokumen persyaratan beserta lampirannya diterima lengkap dan benar. Sesuai Standard Operating Procedures (SOP) Seksi Pencairan Dana KPPN tipe A1, pengesahan SKPP adalah 1 dan/atau 3 hari kerja, tergantung jenis SKPP. Sedangkan layanan unggulan berupa penerbitan SP2D maksimal 60 menit, KPPN Surabaya II berhasil memperoleh nilai Janji Layanan sebesar 98,37%, merupakan nilai tertinggi secara nasional. Sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-7283/PB/2018 tanggal 20 September 2018 hal Penegasan Norma Waktu Penyelesaian SP2D, penerbitan SP2D merupakan salah satu produk layanan unggulan DJPb sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 187/KMK.01/2010 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan. Janji Layanan atas penyelesaian SP2D pada KPPN adalah satu jam sejak Arsip Data Komputer (ADK) SPM masuk ke Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sampai dengan approval Kepala Seksi Bank.
Terkait dengan dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung kenyamanan petugas satker, KPPN Surabaya II telah menyediakan Ruang Bermain Anak yang dilengkapi dengan beberapa mainan anak; ruang Laktasi untuk ibu menyusui; mesin pencetak (printer) untuk petugas satker; Banner TV, yaitu layar televisi yang menyajikan infografis proses bisnis, dan dokumentasi kegiatan KPPN Surabaya II; penyediaan sarana Wi-Fi dengan kapasitas data tidak terbatas; layanan self charging untuk gawai pintar, komputer jinjing, atau alat elektronik lain; dan penerapan go-green atau kantor ramah lingkungan dengan mengganti gelas plastik menjadi gelas kaca yang bisa digunakan berulang.
Di akhir kegiatan, para tamu undangan yang hadir menuliskan harapan, saran, dan kritik untuk KPPN Surabaya II, pada selembar kertas dan menempelkannya pada Pohon Harapan (Wish Tree). Semua harapan dan saran ini akan menjadi tolok ukur dan ditindaklanjuti oleh KPPN Surabaya II.
“Kami berharap prestasi tahun 2018 dapat terulang kembali di tahun ini, caranya satker tak perlu segan memberikan penilaian dengan indeks 5, yaitu sempurna atau sangat memuaskan atas pemberian layanan oleh KPPN. KPPN Surabaya II sebagai penyedia layanan akan terus berupaya menjadi lebih baik lagi,” tutup Nurhidayat.
Ditulis oleh: Arisandy Joan Hardiputra, S.E.
