Kamis (29/02) yang lalu, KPPN Tanjung Pandan bersama dengan KPP Pratama Tanjung Pandan menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Penyetoran Pajak-Pajak Pusat atas Belanja Daerah periode Semester I Tahun 2023. Kegiatan ini tak luput deari keterlibatan pemerintah daerah Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur, dalam hal ini Kepala BPPRD Kab. Belitung, Kepala BPKAD Kab. Belitung Timur, serta Inspektorat Kab. Belitung dan Inspektorat Kab. Belitung.

Kepala KPPN Tanjung Pandan menyampaikan pentingnya kegiatan Penandatanganan BAR Penyetoran Pajak-Pajak Pusat atas Belanja Daerah Semester II Tahun 2023 karena hal ini merupakan salah satu syarat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur untuk memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) dari PBB dan PPh di Triwulan I Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Tercatat jumlah pajak-pajak pusat atas belanja daerah selama periode Semester II TA 2023 yang disetorkan oleh Pemda Belitung senilai 30,4 miliar rupiah dan oleh Pemda Belitung Timur senilai 29,1 miliar rupiah.

Selain agenda penandatanganan BAR, kegiatan ini juga menjadi ajang diskusi bagi KPPN, KPP, serta pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan dan kualitas pelaporan dan penyetoran pajak pusat, sehingga diharapkan penyetoran pajak pusat di masa mendatang dapat meningkat. (RNAG)

Memperingati hari Ibu, KPPN Tanjung Pandan mengadakan kegiatan Fashion Show menggunakan pakaian adat Nusantara dan kompetisi tenis meja antar pegawai pada Jumat (22/12/2023). Hal ini mencerminkan sosok ibu yang harmoni antara peran ibu yang penuh kelembutan dan keanggunan dengan tetap mengekspresikan ruang geraknya dengan penuh percaya diri. Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala KPPN Tanjung Pandan, Firza Yuliani, yang mengingatkan betapa luar biasa peran ibu dalam memberikan yang terbaik untuk setiap anak-anaknya.

Tak hanya itu, menggunakan pakaian adat juga memberikan kesan bangga pada budaya negara Indonesia. Maka dari itu, pegawai didorong untuk terus memunculkan rasa bangga tersebut melalui himbauan memakai pakaian adat di beberapa kegiatan salah satunya di Hari Ibu. Pemakaian pakaian adat tentu tidak membatasi ruang gerak bagi para pegawai untuk melakukan kegiatan lain tak terkecuali beradu kompetisi tenis meja. Para pegawai begitu menikmati setiap sesi permainan tenis meja tersebut. Hal tersebut terlihat dari sorakan dan teriakan pegawai dalam mendukung pegawai lainnya.

Sehubungan dengan penerapan RPATA melalui PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran, KPPN Tanjung Pandan memberikan pendampingan kepada satuan kerja yang berpotensi menggunakan RPATA. Satuan kerja tersebut ialah Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pandan, dan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bangka Belitung. Ketiga satker tersebut antusias mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan pada Selasa (18/12/2023) tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa pertanyaan yang diajukan ketiga satker kepada narasumber dalam hal ini Erna Kartikasari selaku Kepala Seksi PDMS dan Rega Prasetya Amrullah selaku pejabat PTPN KPPN Tanjung Pandan.

RPATA merupakan salah satu bentuk Langkah-Langkah Akhir Tahun yang digunakan sebagai rekening penampungan tagihan kontraktual dengan nilai kontrak lebih dari Rp50 juta dan BAST tanggal 21 Desember s.d. 31 Desember 2023. Hal ini tentu lebih sederhana dibandingkan dengan mekanisme SPM konvensional yang mana memerlukan bank garansi. SPM dalam rangka penerapan RPATA terbagi menjadi SPM Penampungan RPATA, SPM Pembayaran RPATA, dan SPM Nihil RPATA. Pelaksanaan mekanisme terus dilakukan perbaikan guna menjaga kualitas pengeluaran negara tetap optimal.

Dalam menjalankan fungsi sebagai financial treasurer yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, KPPN Tanjung Pandan senantiasa menjalin koordinasi yang intens dengan pemerintah daerah dalam menyalurkan dana transfer ke daerah. Hal tersebut dilaksanakan dalam berbagai format, salah satunya melalui Rapat Evaluasi Penyaluran Transfer ke Daerah Tahun 2023 serta Persiapan Pelaksanaan Transfer ke Daerah Tahun 2024 pada Kab. Belitung. Rapat tersebut diselenggarakan pada Selasa (9/1) lalu di Ruang Rapat Bappeda Kab. Belitung.

Dalam kesempatan tersebut, Juni Setyawati selaku Kepala Seksi Bank menyampaikan realisasi TKD tahun 2023 pada Kab. Belitung sebesar 99,28%. Disampaikan juga evaluasi dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penyaluran TKD tahun 2024, seperti terus melaksanakan koordinasi dan sinergi dengan pihak-pihak terkait, melakukan penjadwalan pelaksanaan DAK Fisik untuk mencegah penyaluran di akhir waktu, serta hal-hal teknis lainnya yang perlu dicermati.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terus terjalin koordinasi dan sinergi yang baik antara KPPN Tanjung Pandan dan Pemerintah Daerah Kab. Belitung sehingga terwujud penyaluran TKD tahun 2024 yang prudent dan akuntabel.

*AG

Dalam rangka mengawal pelaksanaan anggaran berjalan optimal, KPPN Tanjung Pandan melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran s.d. Triwulan III Tahun 2023 disertai dengan pemberian penghargaan kepada satker dengan nilai IKPA per triwulan III terbaik dengan beberapa kategori, yakni kategori pagu dibawah Rp2 Miliar, pagu Rp2 s.d. Rp10 Miliar, dan pagu lebih dari Rp10 Miliar. Selain itu, bendahara penerimaan dan penerimaan terbaik juga diberikan penghargaan atas penyampaian LPJ yang diajukan kepada KPPN Tanjung Pandan. Pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur turut memberikan kemampuan terbaik dalam mengelola anggaran dari pusat melalui penyaluran Dana Desa dan Dana Fisik Tercepat.

Firza Yulianti selaku Kepala KPPN menyampaikan sambutan mengenai kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja dalam kurun waktu Triwulan III Tahun 2023. Alat ukur pengoptimalan salah satunya dengan memperhatikan nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Satker dengan nilai ketiga tertinggi di masing-masing kategori berhak mendapat apresiasi dari Kuasa BUN agar perbaikan yang berkelanjutan dapat berjalan baik. Hal ini tentu juga dapat memotivasi satker lain untuk terus maju meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran selama tahun anggaran berjalan. Melalui kegiatan ini, diharapkan satker maupun pemerintah daerah terus memberikan perbaikan sehingga penyaluran anggaran negara semakin lebih baik.