Menindaklanjuti Temuan BPK dalam LHP Tahun 2023 terkait Pengelolaan Kas dan Rekening Pada Kementerian Negara/Lembaga yang dinilai belum sepenuhnya memadai, direkomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan upaya peningkatan kompetensi bendahara dengan memperhatikan standar kompetensi bendahara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN.

Guna mendukung hal tersebut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tasikmalaya mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) berupa Refreshment Bendahara terkait Pengelolaan Kas dan Rekening kepada seluruh Bendahara pada Satuan Kerja. Selain Refreshment Bendahara, pada kegiatan kali ini sekaligus dilaksanakan Sosialisasi terkait Implementasi Platform Pembayaran Pemerintah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 19 September 2024 secara daring yang diikuti sebanyak 146 Satuan Kerja yang terdiri dari 65 Satuan Kerja dil uar Kementerian Agama dan 85 Satuan Kerja lingkup Kementerian Agama.

Bapak Zaenal Abidin selaku Kepala KPPN Tasikmalaya dalam sambutanya menyampaikan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara dalam hal pengelolaan kas dan rekening yang dikelola dalam pelaksanaan APBN. Hal ini sejalan dengan asas umum pengelolaan kas bendahara yang terdiri dari penatausahaan kas, pembukuan bendahara, pemeriksaan kas dan penyampaian LPJ bendahara.

      Selanjutnya Kepala KPPN juga menyampaikan agar para bendahara senantiasa siap dalam pelaksanaan digitalisasi pembayaran pemerintah dan mendorong para bendahara untuk memaksimalkan penggunaan dan pengelolaan kas secara cashless dengan mengoptimalkan transaksi menggunakan Virtual Account melalui fitur Cash Managemet System (CMS) yang disediakan perbankan serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam setiap transaksi keuangan guna meminimalisir kesalahan dan memudahkan pembukuan serta monitoring dalam pertanggungjawaban bendahara.

Lebih lanjut Kepala KPPN menyampaikan bahwa saat ini pemerintah telah menerapkan sebuah Platform Pembayaran Pemerintah (PPP). Platform Pembayaran Pemerintah adalah interkoneksi sistem  antara Core System dengan Sistem Pendukung, Sistem Mitra, dan Sistem Monitoring dalam rangka pelaksanaan pembayaran pemerintah. Manfaat dengan adanya platform pembayaran pemerintah, yaitu dapat memberikan kemudahan atas pekerjaan Pejabat Perbendaharaan, dengan membuat pekerjaan menjadi lebih efisien, membantu mempermudah proses pembayaran kepada mitra (PLN dan Telkom), serta dapat dilakukan pemanfaatan data dengan menganalisis transaksi pembayaran atas common expenses pada unit kerja. Dalam waktu dekat implementasi perluasan common expenses ke seluruh K/L yang dilaksanakan untuk pembayaran tagihan PLN dan Telkom setelah sebelumnya sudah diterapkan pada seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan dan 5 Kementerian Negara/Lembaga. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan seluruh satuan kerja senantiasa siap dan  mendukung implementasi Platform Pembayaran Pemerintah. KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara tentunya akan selalu siap dalam mengawal dan melakukan pendampingan kepada seluruh satuan kerja.

      Dalam kegiatan ini materi disampaikan oleh Pembina Teknis Perbendaharaan Negara pada KPPN Tasikmalaya yakni Siti Nur Azizah dan Dicky Muhamad Sidik selaku Narasumber. Pada kesempatan tersebut narasumber menyampaikan hal-hal terkait pengelolaan kas dan rekening bendahara serta langkah-langkah dalam menghadapi implementasi Platform Pembayaran Pemerintah. Acara diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang diikuti secara antusias oleh seluruh peserta yang hadir.

        Kegiatan ini diikuti oleh unit Kemenkeu Satu lingkup Priangan Timur yang terdiri atas : Kepala KPPN Tasikmalaya, Kepala KPBC Tasikmalaya, Kepala KPP Pratama Tasikmalaya, Kepala KPKNL Tasikmalaya. Selain itu juga dihadiri oleh Kepala BPS Kota Tasikmalaya, Kepala Dinas Koperasi danUMKM Kota Tasikmalaya, Kepala BPKAD Kota Tasikmalaya, Kepala BPKPD Kabupaten Tasikmalaya, Kepala BPKD Kabupaten Ciamis, Kepala BPKPD Kota Banjar, Kepala BKAD Kabupaten Pangandaran, Kepala BPMD Kabupaten Tasikmalaya, Kepala BPMD Kabupaten Ciamis, Kepala BPMD Kota Banjar, Kepala BPMD Kabupaten Pangandaran, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Tasikmalaya, Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Tasikmalaya, Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, perwakilan OJK Tasikmalaya, serta perwakilan satuan kerja yang berasal dari SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Citanduy, Politeknik Kesehatan Tasikmalaya dan Universitas Siliwangi.

Kepala KPPN Tasikmalaya, Zaenal Abidin selaku pemateri pertama menyampaikan materi seputar belanja APBN & APBD Semester I Tahun 2024 dan Policy Response Pendapatan Negara, Ekonomi dan Sosial, Belanja Negara, Pemberdayaan UMKM. Secara ringkas pemaparan materi tersebut adalah sebagai berikut:

Perkembangan Fiskal Dan Ekonomi Makro
      Di tengah tantangan Kondisi Ekonomi Global, Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat sampai dengan Q2 sebesar 4,95 % (YOY) dibawah pertumbuhan ekonomi tahun lalu sebesar 5,25%, Inflasi Provinsi Jawa Barat s.d. Q2 terkendali sebesar 2,38% (yoy) dibawah Tingkat inflasi tahun lalu sebesar 3,88% Inflasi kota Tasimalaya Juni 2024 2,07% (yoy).

Kinerja belanja APBN dan APBD
      APBN Regional Priangan Timur T.A. 2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada sisi pendapatan negara realisasinya melebihi target. Kinerja Belanja Negara juga mampu tumbuh positif dan lebih baik dari tahun lalu. Pendapatan Negara sd 31 Juli 2024 terealiasi Rp1,08 T atau 54,38% dari pagu. Capaian ini meningkat 18,27% (yoy) dan Belanja Negara sd 31 Juli 2024 telah terealisasi sebesar Rp9,65T atau 61,11% dari pagu anggaran yang ditetapkan, capaian ini naik 11,87% (yoy). Terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat 63,39% dan TKD 60,21%.

Proyeksi Belanja
      Persentase deviasi proyeksi belanja atas realisasi tahun 2024 setiap bulannya memiliki nilai yang variatif. Hal ini menunjukan bahwa satuan kerja belum dapat merealisasikan belanja sesuai dengan rencana yang disusun. Secara rata rata-rata sd Juli 2024, nilai proyeksi diatas realisasi dengan deviasi sebesar 10,41%. Sementara itu nilai deviasi tinggi terjadi di bulan Maret. Proyeksi belanja merupakan hal yang penting disusun dan direalisasi dengan baik sebagai data bagi BUN untuk dapat memproyeksikan berapa estimasi Kas Negara yang perlu disediakan untuk kebutuhan belanja setiap bulannya. Proyeksi belanja merupakan bagian dari penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran terkait deviasi halaman 3 DIPA.

Kontribusi TKD terhadap ABPD 2024
      Secara total pendapatan APBD di Priangan Timur tercatat kontribusi TKD mencapai 80,14%, Kab. Garut memiliki Tingkat ketergantungan terbesar terhadap TKDD sebesar 84,38%, disusul Kab. Ciamis 82,99%, dan Kab. Tasikmalaya 82,95%, Kota Tasikmalaya memiliki PAD dengan persentase kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerahnya sebesar 21,69%, disusul Kab. Pangandaran sebesar 18,68%, dan Kota Banjar 18,30%, Kab Pangandaran memiliki Pendapatan lain-lain dengan persentase kontribusi terbesar pendapatan daerahnya sebesar 13,48%, disusul Kota Tasikmalaya 9,16%, dan Kab. Tasikmalaya 8,34%. Diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD melalui penggalian potensi-potensi secara lebih optimal sehingga mengurangi ketergantungan atas TKD.

Penyaluran KUR dan UMi
      Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan pembiayaan yang didesain khusus untuk pelaku usaha ultra mikro. Kontribusi mereka terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga termasuk signifikan. Namun, mereka umumnya belum mampu mengakses pembiayaan perbankan atau belum bankable. Pembiayaan UMi bertujuan agar Pelaku Usaha Ultra Mikro tidak terjerat rentenir, dapat berkembang dan mendorong untuk naik kelas sehingga berkontribusi terhadapperekonomian Indonesia. Realisasi UMi s.d. Juli 2024 sebesar Rp19,9 miliar yang disalurkan kepada 4.566 debitur, didominasi oleh Kab. Tasikmalaya sebesar 46,92 persen dari total penyaluran. Berdasarkan Lembaga Penyalur, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan lembaga penyalur tertinggi dengan nilai 25,36 M dengan 5.742 debitur.

      KUR adalah pembiayaan modal kerja atau investasi yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif. KUR merupakan program pembiayaan/ kredit bersubsidi pemerintah dengan bunga rendah melalui Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Penyalur KUR dan disalurkan dalam bentuk dana keperluan modal kerja serta investasi. Kredit Usaha Rakyat (KUR) s.d. Juli 2024 terealisasi sebesar Rp2.302 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 68.590 debitur

·       Penetapan Target KUR

Target penyaluran KUR tahun 2024 sebesar 300 Triliun atau sesuai dengan ketersediaan SB/SM KUR tahun 2024 Target 1.838.806 debitur baru dan 1.425.535 debitur Graduasi. Optimalisasi peran Pemerintah Daerah untuk mengunggah data calon debitur KUR baru, melakukan monev dan pemberdayaan calon debitur. Penyelesaian CO Subsidi ditargetkan seluruh tagihan carry s.d. 2023 diselesaikan di tahun 2024. Pengintegrasian sistem SIKP dengan sistem lain (sistem Kepegawaian, SLIK OJK, OSS BKPM). Percepatan Implementasi KUA (Kredit Usaha Alsintan). Penyiapan sarana dan prasarana untuk percepatan implementasi KUA, bunga 3 %, plafond sd 2 M. Redefinisi kredit yang dikecualikan dan bisa akses KUR kredit konsumsi keperluan RT/skala Umi plafon maks. 20 jt, kredit s.d. 500 jt yang dinyatakan sebagai kredit produktif, pernah menerima KMK/KI kredit program pemerintah non KUR sepanjang telah melunasi.

·       Dukungan PEMDA dalam Pelaksanaan KUR

Membentuk dan mengoptimalkan Tim Monitoring KUR, Mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk program KUR, Mengoptimalkan proses Pengunggahan data calon Debitur KUR Potensial, Gubernur melaksanaan monev pelaksanaan SE tersebut dan melakukan pelaporan berjenjang hasil monitoring dan evaluasi KUR setiap 6 bulan sekali. Pemda berperan dalam membantu mengidentifikasi dan menjaring debitur Baru KUR (Calon debitur Potensial melalui upload data Cadeb ke SIKP). Proporsi debitur baru perlu ditingkatkan untuk perluasan akses pembiayaan dalam rangka inklusi keuangan

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Sektor Korporasi Publik

      Dalam rangka mendukung analisis dan kajian fiskal di tingkat wilayah, diperlukan pengumpulan data BUMD pada masing-masing pemerintah daerah dengan melibatkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), untuk diinput ke SIKRI-KP. Ruang Lingkup nya diantaranya Entitas Pusat, BUMN, Entitas Pusat, BUMN dan entitas lainnya. Laporan keuangan yang dihasilkan yaitu Neraca atau Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas (LAK), LaporanPerubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Policy Response

• Pendapatan Negara : a) Dimulainya operasional Core Tax System (CTAS) dan b) Implementasi NIK-NPWP terhadap aplikasi perpajakan
• Belanja Negara : a) Mendorong Satuan Kerja untuk melakukan akselerasi belanja sesuai dengan rencana penarikan dan b) Melakukan asistensi dan pendampingan kepada satuan kerja KL dan SKPD apabilamendapat kendala dalam melakukan realisasi belanja.
• Ekonomi dan Sosial : a) KPPN ikut berperan aktif dalam berbagai forum ekonomi regional, b) Mendorong Pemda untuk mengakselerasi penyaluran TKD agar dapat memberikanmanfaat lebih optimal pagu perekonomian daerah; c) Untuk mengurangi ketergantungan atas dana TKD, pemerintah daerah perlu extraeffort untuk meningkatkan PAD melalui penggalian potensi penerimaan.
• Pemberdayaan UMKM : a) Melakukan kerjasama dan sinergi dengan berbagai stakeholder untuk mengembangkan kualitas UMKM di daerah dan b) Bekerjasama dengan lembaga penyalur sebagai upaya memberikan solusi atas masalah pembiayaan bagi para pelaku UMKM

      Selasa 10 September 2024, KPPN Tasikmalaya selenggarakan bimbingan mental (bintal) pegawai dan bakti sosial. Bertempat di aula KPPN Tasikmalaya, kegiatan pengajianan bakti Sosial yang dikemas dalam bentuk talk show ini mengangkat tema Menjaga Integritas Sebagai Cerminan Buah Keimanan.

Acara diselenggarakan rutin secara hybrid, para peserta yang hadir secara offline selain seluruh pegawai KPPN Tasikmalaya juga dihadiri perwakilan unit Kemenkeu Satu di Tasikmalaya, para pensiunan, dharmawanita, perwakilan stakeholder dan masyarakat sekitar. Selain itu, KPPN Tasikmalaya juga mengundang pegawai Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, Seluruh KPPN Lingkup Provinsi Jawa Barat dan satuan kerja lingkup KPPN Tasikmalaya bahkan Kanwil/KPPN se-Indonesia yang hadir secara online. Kegiatan ini diselenggarakan secara rutin selain untuk meningkatkan keimanan dan pemahaman tentang islam juga sebagai ajang silaturahmi serta memupuk kepedulian sosial dengan warga sekitar.

Dalam sambutannya kepala KPPN Tasikmalaya Zaenal Abidin menyampaikan bahwa Integritas harus terus dijaga dan dipupuk secara terus menerus sehingga tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Integritas tidak terlepas dari keimanan, apabila seseorang memiliki iman yang baik tentu akan memiliki nilai integritas yang kuat. Kegiatan menjaga integritas merupakan perjuangan sepanjang Hayat.  Beliau juga meminta Ustadz Heri Iman Santoso yang menjadi penceramah dalam kegiatan tersebut dapat menjelaskan tentang hubungan antara keimanan dengan integritas dan bagaimana kiat-kiat untuk menjaga dan meningkatkan keimanan/Integritas.

Ustadz yang juga pengajar di Ma’had Ihya As-Sunah Tasikmalaya (alumni darul Hadits Yaman) ini memaparkan secara rinci dan jelas tentang hubungan Integritas dan Keimanan. Dipandu oleh moderator Achmad Lutfi Tunggul Baroto acara talk show religi ini berjalan interaktif, menarik sehingga memantik pertanyaan baik yang hadir secara offline maupun online.

Poin utama yang disampaikan ustaz:

A.      Integritas dan Keimanan: Integritas erat dengan iman. Orang beriman dianjurkan bergaul dengan orang jujur (shiddiqin), yang berada di derajat tertinggi setelah para nabi.

B.      Tingkatan Integritas: Integritas memiliki tingkatan, mulai dari nabi, shiddiqin, syuhada, hingga shalihin.

C.      Perjuangan Meraih Integritas: Meliputi:

1.      Muamalah dengan Allah: Takwa sebagai landasan, menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

2.      Muamalah dengan Diri Sendiri: Syukur atas nikmat, sabar dalam kesulitan, dan taubat atas dosa.

3.      Muamalah dengan Orang Lain dan Lingkungan: Akhlak yang baik, menjauhi kezhaliman, khianat, dan kebohongan.

D.      Renungan penting: Integritas tercapai dengan lillah (ikhlas), billah (memohon pertolongan Allah), dan fillah (selaras dengan aturan Allah).

Pada akhir acara diberikan juga paket sembako sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian dari para pegawai KPPN Tasikmalaya untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan.