Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI menerima kunjungan delegasi Ditjen Perbendaharaan Timor Leste yang melakukan study visit guna menimba pengalaman dan memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Timor Leste yang selama ini telah berjalan dengan baik. Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam sambutannya menjelaskan peran dan tugas DJPb dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan fiskal dan makroekonomi pemerintah Indonesia. Selain itu, Dirjen Perbendaharaan juga menyampaikan ruang lingkup tugas DJPb yang merepresentasikan hampir keseluruhan siklus pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

​Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewakili Pemerintah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 (unaudited) kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Isma Yatun yang didampingi oleh Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2024 di Jakarta, Jumat (21/03). Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan Kementerian/Lembaga serta tamu undangan, di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, jajaran pimpinan Kementerian Keuangan, serta Anggota BPK RI.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menghadiri kegiatan Penyerahan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) Tahun 2024 di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (20/03). Dalam acara tersebut, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan Hasil Reviu LKjPP Tahun 2024 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

Menteri PANRB mengungkapkan bahwa penyusunan LKjPP menjadi bagian tidak terpisahkan dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan dan capaian program prioritas bidang pendidikan, pemerintah meluncurkan mekanisme baru tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) langsung ke rekening guru pada Kamis (13/03) bertempat di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta. 

Kementerian Keuangan menyesuaikan aturan penyaluran tunjangan guru ASND yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Pendidikan dari yang semula dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD, menjadi penyaluran secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening guru.

Perum Bulog telah ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) mulai 24 Januari 2025 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan bertugas untuk mengevaluasi kinerja OIP, sehingga Perum Bulog diharapkan terus berkolaborasi dengan Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) DJPb dalam optimalisasi tata kelola investasi. Hal ini dijelaskan oleh Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti saat menyampaikan sambutan dalam Penyerahan Perjanjian Investasi antara Kementerian Keuangan dan Perum Bulog di kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, Jakarta, Selasa (11/03).

Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 Tahun 2025 untuk Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/03).

“Pemerintah menyadari bahwa saat bulan Ramadan dan liburan Idulfitri mobilitas masyarakat akan sangat tinggi dan juga dalam tingkat konsumsi. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat yaitu, satu, penurunan harga tiket pesawat setidaknya sebesar 13 s.d. 14% selama 2 minggu masa liburan Idulfitri.

Sebagai awal dimulainya proses pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Bagian Anggaran (BA) 015 Kementerian Keuangan dan LK BA Bendahara Umum Negara (BUN), Kementerian Keuangan bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menggelar entry meeting di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/02). Kegiatan ini untuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) terus meningkatkan sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) untuk meningkatkan kualitas penyaluran pembayaran pensiun dari kas negara kepada penerima. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kamis (06/02) di Jakarta.