Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2022 hingga 2024 kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Penyerahan ini ditujukan secara khusus kepada tiga unit utama di Kemenkeu yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), serta Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN).

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mewujudkan program-program prioritas Asta Cita yang dalam pelaksanaannya memerlukan keuangan negara, sehingga keuangan negara harus senantiasa dikelola dengan baik agar mampu menjadi instrumen penting dalam mendukung tujuan nasional. Kementerian Keuangan bertugas untuk memastikan bahwa seluruh rupiah yang dikumpulkan dan dibelanjakan dikelola untuk kemakmuran masyarakat demi mencapai keadilan dan kemakmuran bagi Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melantik para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di Lingkungan Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (03/06).

APBN memiliki peran penting dalam ekonomi nasional dan daerah sebagai instrumen kebijakan fiskal. Agar kebijakan fiskal dapat berjalan dengan efektif, diperlukan standar data fiskal yang selaras dengan berbagai sektor ekonomi, yaitu Government Finance Statistics Manual (GFSM). 

Untuk mengikuti perkembangan transaksi ekonomi global, standar statistik ekonomi perlu terus diperbarui. Pembaruan ini mencakup System of National Accounts 2025 (untuk sektor riil), Balance of Payment Manual 7 (untuk sektor eksternal), dan pembaruan GFSM 2014 yang masih berlangsung (untuk sektor fiskal).

Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti mewakili Menteri Keuangan menyerahkan penghargaan sekaligus memberikan motivasi melalui speech kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta, Selasa (03/06). Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen ini, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan apresiasi untuk kategori Nilai Kinerja Anggaran (NKA) terbaik.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam arahannya menyampaikan bahwa Kemendikdasmen tidak sekadar mengejar penyerapan anggaran atau pencapaian target pelaksanaan program, tetapi kemanfaatan dari setiap rupiah yang digunakan.

Kementerian Keuangan memiliki mandat dan tanggung jawab penting dalam pengelolaan negara Republik Indonesia sebagai nagara danarakca atau penjaga dan pengelola keuangan negara. Terdapat tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebab, tidak ada negara yang bisa mencapai cita-citanya tanpa pengelolaan keuangan negara yang baik, akuntabel, transparan, kredibel, dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melantik 22 orang pejabat pimpinan tinggi madya atau eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (23/05). Dalam kesempatan tersebut sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dikukuhkan kembali dalam jabatan semula, termasuk Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan penting dalam memastikan seluruh program pembangunan terlaksana dengan baik. Meski demikian, tensi geopolitik, gejolak harga energi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi menjadi tantangan. 

“Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah senantiasa mengambil kebijakan dengan penuh kehati-hatian demi memastikan tujuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia tercapai. Tentunya kebijakan-kebijakan tersebut perlu dikawal bersama oleh Pemerintah dan BPK,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri Exit Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 di kantor pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta, Rabu (21/05).

Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menyampaikan pokok-pokok keterangan Presiden RI atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (19/05). Permohonan pengujian materiil tersebut diajukan oleh sejumlah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Luar Negeri, yang menuntut hak atas Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) selama bertugas di Perwakilan RI di Luar Negeri.

Memperingati Hari Kartini 2025, DJPb menyelenggarakan gelar wicara “Kartini untuk Indonesia: Membangun Ruang Aman dan Inklusif bagi Semua” di Gedung Jusuf Anwar, Jakarta, Senin (21/04). Dalam arahannya, Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti mengungkapkan pentingnya kesetaraan.
“Ini juga suatu hal yang perlu menjadi pemikiran kita semua, bagaimana supaya para perempuan di DJPb ini benar-benar jadi Kartini yang tough. Dalam arti, termasuk untuk penugasan juga sehingga semuanya mendapatkan kesempatan yang sama dan kompetitif,” tegas Dirjen Perbendaharaan dalam kegiatan yang juga diikuti secara daring oleh seluruh kantor vertikal DJPb ini.