Jakarta, 27 Januari 2026 – Guna memperluas literasi keuangan negara bagi generasi muda, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan kembali menggelar kegiatan edukasi publik “Treasury, Go Inspire Future!” (TGIF).

Dalam TGIF ini, sebanyak 30 mahasiswa dari Jurusan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, bersama 5 dosen pendamping berkunjung ke DJPb dalam rangka Kuliah Kerja Lapangan. 

Magelang – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin dialog strategis dengan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) pada Sabtu (24/01) di Aula KPPN Magelang. Dialog ini melibatkan Kepala Kantor Wilayah DJPb lingkup Pulau Jawa serta Kepala KPPN dan Pimpinan Kemenkeu Satu lingkup wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

Jakarta – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyelenggarakan kegiatan Bilateral Experience Sharing bersama delegasi dari Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak di Jakarta pada tanggal 20 hingga 22 Januari 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan berbagi pengalaman bilateral untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan publik di wilayah serumpun.

Jakarta - Dalam rangka memperingati Hari Bakti Perbendaharaan (HBP) ke-22 Tahun 2026, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian sosial dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 21 Januari 2026, mulai pukul 08.00 WIB, bertempat di Aula KPPN Jakarta II.  

Jakarta – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) secara resmi merayakan puncak peringatan Hari Bakti Perbendaharaan (HBP) ke-22 pada hari Rabu, (14/01). Bertempat di Aula Jusuf Anwar, Jakarta, kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan dan insan Intress di seluruh Indonesia baik secara luring maupun daring.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memimpin rapat kerja bersama jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) pada Selasa (13/01) di Kantor Pusat DJPb, Jakarta. Rapat kerja tersebut membahas isu strategis perbendaharaan dan current issues fiskal sebagai upaya menyelaraskan kebijakan perbendaharaan dalam menghadapi tantangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rapat kerja dihadiri oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, seluruh Direktur Kantor Pusat DJPb, Sekretaris DJPb, para Direktur Utama Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan DJPb, Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan (TPBP), Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta, serta jajaran Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar Dialog Akhir Tahun dan Tutup Kas Tahun Anggaran 2025, Rabu (31/12) secara hybrid di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Kemenkeu. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Thomas A.M. Djiwandono, pimpinan unit eselon I termasuk Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, serta diikuti secara virtual oleh para pejabat Kemenkeu dari seluruh Indonesia. 

Dalam kegiatan ini, para Kepala Kantor Wilayah (kakanwil) dari empat regional yaitu Regional Sumatera; Regional Jawa dan Kalimantan; Regional Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara; serta Regional Papua dan Maluku yang mewakili berbagai unit vertikal Kemenkeu menyampaikan pemaparan dan laporan secara daring. Hal ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja fiskal dan perekonomian nasional sepanjang tahun 2025.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap batas waktu penyelesaian pekerjaan pada akhir tahun anggaran. Penegasan tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I dan KPPN Jakarta II pada hari kerja terakhir Tahun Anggaran 2025, Rabu (31/12), guna memantau langsung kelancaran proses pencairan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam kunjungan tersebut, Menkeu meninjau pelaksanaan tugas KPPN yang meliputi penyaluran dana atas permintaan satuan kerja kementerian negara/lembaga (satker K/L), pembukuan dan akuntansi keuangan negara, serta pembinaan satker dalam pelaksanaan anggaran.