Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus memperkuat transformasi organisasi dengan menekankan peran strategis pejabat fungsional di seluruh level. Dalam arahannya saat pelantikan Pejabat Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya di Jakarta (25/9), Direktur Jenderal Perbendaharaan (Dirjen Perbendaharaan), Astera Primanto Bakti, menyampaikan bahwa ke depan, tulang punggung Kementerian Keuangan akan bertumpu pada pejabat fungsional.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 menjadi UU APBN 2026 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Selasa (23/09). 

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan apresiasi pemerintah terhadap Pimpinan dan seluruh anggota DPR yang telah memberikan dukungan serta persetujuan terhadap RAPBN 2026 menjadi Undang-Undang. Proses pembahasan dinilai sangat konstruktif serta mampu menampung berbagai aspirasi dan harapan masyarakat.  

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Semester II Tahun 2025 bersama Kementerian Keuangan di Aula Ex-Ma Jusuf Anwar Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (27/8). Pertemuan ini menjadi forum untuk menyelaraskan persepsi terkait pemeriksaan yang akan dilakukan sekaligus menandai dimulainya rangkaian pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) serta berbagai aspek pengelolaan keuangan negara.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, memberikan arahan strategis kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dalam Amplifikasi RAPBN Tahun Anggaran 2026, yang diselenggarakan di KPPN Bogor (21/8). Arahan ini berfokus pada pengawalan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026, yang merupakan RAPBN pertama yang disampaikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo, serta penyesuaian strategi komunikasi dan operasional di era transisi pemerintahan.

DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) TA 2024 untuk disahkan menjadi Undang-undang (UU P2 APBN TA 2024) pada Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (21/08). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewakili pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPR RI atas dukungan dan kerja samanya dalam serangkaian siklus APBN dari mulai perencanaan, penetapan, pelaksanaan, hingga proses pertanggungjawaban APBN TA 2024.

Jakarta, 17 Agustus 2025 – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dengan penuh semangat kebersamaan. Dari Sabang sampai Merauke, pegawai DJPb di seluruh penjuru tanah air melaksanakan upacara bendera serta perlombaan khas 17-an sebagai wujud rasa syukur dan cinta kepada Ibu Pertiwi.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Target ini didasarkan pada empat pilar strategis yang akan menjadi fondasi pembangunan, yaitu penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), percepatan hilirisasi industri, deregulasi untuk investasi, dan optimalisasi peran lembaga pengelola investasi.

Pengelolaan anggaran yang efektif dan transparan bukan hanya soal angka, tetapi tentang bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, dalam sambutannya pada kegiatan “Webinar Literasi Keuangan: Perkuat Kualitas Anggaran untuk Kesejahteraan Nasional” yang dilaksanakan secara daring (14/8).