APBN memiliki peran penting dalam ekonomi nasional dan daerah sebagai instrumen kebijakan fiskal. Agar kebijakan fiskal dapat berjalan dengan efektif, diperlukan standar data fiskal yang selaras dengan berbagai sektor ekonomi, yaitu Government Finance Statistics Manual (GFSM). 

Untuk mengikuti perkembangan transaksi ekonomi global, standar statistik ekonomi perlu terus diperbarui. Pembaruan ini mencakup System of National Accounts 2025 (untuk sektor riil), Balance of Payment Manual 7 (untuk sektor eksternal), dan pembaruan GFSM 2014 yang masih berlangsung (untuk sektor fiskal).

Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti mewakili Menteri Keuangan menyerahkan penghargaan sekaligus memberikan motivasi melalui speech kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta, Selasa (03/06). Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen ini, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan apresiasi untuk kategori Nilai Kinerja Anggaran (NKA) terbaik.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam arahannya menyampaikan bahwa Kemendikdasmen tidak sekadar mengejar penyerapan anggaran atau pencapaian target pelaksanaan program, tetapi kemanfaatan dari setiap rupiah yang digunakan.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2024 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Jakarta, Selasa (27/05). LKPP Tahun 2024 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Capaian opini audit tertinggi terhadap LKPP ini merupakan yang kesembilan kalinya berturut-turut.

Majalah Treasury Indonesia (MTI) kembali meraih penghargaan Bronze untuk kategori Inhouse Magazine Awards (InMA) - The Best of Government Magazine atau predikat perunggu untuk majalah instansi pemerintah dari Serikat Perusahaan Pers (SPS) Indonesia dalam SPS Awards Tahun 2025. Penyerahan penghargaan dilakukan di di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, yang diterima oleh Redaktur MTI, Kepala Bagian Umum Setditjen Perbendaharaan Adi Nugroho.

Kementerian Keuangan memiliki mandat dan tanggung jawab penting dalam pengelolaan negara Republik Indonesia sebagai nagara danarakca atau penjaga dan pengelola keuangan negara. Terdapat tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebab, tidak ada negara yang bisa mencapai cita-citanya tanpa pengelolaan keuangan negara yang baik, akuntabel, transparan, kredibel, dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melantik 22 orang pejabat pimpinan tinggi madya atau eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (23/05). Dalam kesempatan tersebut sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dikukuhkan kembali dalam jabatan semula, termasuk Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan penting dalam memastikan seluruh program pembangunan terlaksana dengan baik. Meski demikian, tensi geopolitik, gejolak harga energi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi menjadi tantangan. 

“Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah senantiasa mengambil kebijakan dengan penuh kehati-hatian demi memastikan tujuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia tercapai. Tentunya kebijakan-kebijakan tersebut perlu dikawal bersama oleh Pemerintah dan BPK,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri Exit Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 di kantor pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta, Rabu (21/05).

Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menyampaikan pokok-pokok keterangan Presiden RI atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (19/05). Permohonan pengujian materiil tersebut diajukan oleh sejumlah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Luar Negeri, yang menuntut hak atas Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) selama bertugas di Perwakilan RI di Luar Negeri.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) tahun 2024, dilakukan forum rekonsiliasi tiga pihak (tripartit) antara Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga (K/L), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Forum ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian data LKKL, LKBUN, dan LKPP, serta menjadi wadah komunikasi antara auditor dan auditee. LKPP tahun 2024 merupakan konsolidasian dari 86 LKKL dan LKBUN dan telah diserahkan oleh Menteri Keuangan kepada Ketua BPK pada tanggal 21 Maret 2025 yang lalu untuk diperiksa.