Ternate, 2 Juni 2021 – Tren kasus harian Covid-19 di Provinsi Maluku Utara mulai melandai selama libur Idul Fitri. Namun perlu diwaspadai gelombang baru pasca libur lebaran mengingat riwayat kasus harian sebelumnya yang selalu meningkat setelah libur panjang. Percepatan program vaksinasi terus ditingkatkan sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan pandemic dan memulihkan ekonomi Provinsi Maluku Utara.

Di sisi lan, perkembangan ekonomi Provinsi Maluku Utara yang positif terus berlanjut dan menunjukkan optimisme yang cukup tinggi. Meski demikian, beberapa faktor risiko perlu diwaspadai. Seperti munculnya varian baru kasus Covid-19, belum meratanya akses vaksinasi, serta sebaran pemulihan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang belum merata.

Hal tersebut didukung oleh kerja keras APBN melalui belanja negara yang terus dijaga untuk mendorong pemulihan ekonomi khususnya di Provinsi Maluku Utara. Ekonomi yang semakin membaik itu dapat dimanfaatkan untuk lebih mendorong pendapatan negara supaya lebih baik lagi.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Bayu Andy Prasetya menyampaikan bahwa realisasi belanja negara Provinsi Maluku Utara sampai dengan akhir Mei 2021 mencapai Rp2,236 triliun atau 28,76 persen dari APBN 2021. Realisasi ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1,587 triliun dan TKDD sebesar Rp648,704 miliar. Realisasi belanja pemerintah pusat tumbuh tinggi terutama didukung oleh belanja bantuan sosial yang terserap sebesar 43,15 persen dari pagu APBN 2021.

Untuk belanja modal, memiliki penyerapan anggaran sebesar 27,26 persen dari pagu. Realisasi ini paling rendah di antara belanja negara lainnya. Hal tersebut antara lain dikarenakan satuan kerja masih menunggu penetapan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dari Eselon I masing-masing. Mengingat juknis belum ada, maka pejabat pengadaan masih belum bisa mengadakan lelang secara offline atau online melalui aplikasi e-catalogue. Selain itu, aplikasi lelang e-catalogue masih sering terdapat permasalahan ketika digunakan dan ada beberapa barang yang dibutuhkan tidak tersedia disana. “Permasalahan yang dihadapi ini disampaikan langsung oleh pejabat perbendaharaan dan operator satuan kerja pada saat Bacarita Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan secara marathon mulai tanggal 21 sampai dengan 28 Mei 2021” ungkap Bayu Andy Prasetya.

Selanjutnya, realisasi di bidang perlindungan sosial dalam Program PEN Tahun 2020 relatif tepat sasaran dan cukup efektif dalam menjaga tingkat konsumsi rumah tangga kelompok miskin dan rentan. Kontribusi program PEN di Maluku Utara tetap dilanjutkan pada tahun 2021. Untuk beberapa item, di bidang kesehatan, sudah terealisasi Rp21,03 miliar. Untuk perlindungan sosial, sudah terealisasi Rp74,74 miliar. Semua program perlindungan sosial diperpanjang hingga Desember meskipun ada beberapa bantuan tunai yang diturunkan besarannya dari Rp600.000 jadi Rp300.000. Kartu Prakerja sudah mulai jalan, BLT Desa juga," tambahnya.

Kemudian untuk bantuan Sektoral sudah terealisasi Rp52,34 miliar terutama untuk program padat karya Kementerian PUPR dan Perhubungan, serta Bantuan Produktif Presiden untuk usaha mikro. Sedangkan bantuan Pemda berupa BLT Desa terealisasi Rp23,27 miliar. 

Bayu Andy Prasetya berharap para satuan kerja mitra Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara dapat melaksanakan APBN lebih baik lagi. Hal tersebut dapat didukung dengan percepatan realisasi anggaran dengan tetap memperhatikan target output yang akan dicapai. Selain itu, belanja pemerintah pusat perlu difokuskan untuk percepatan pemulihan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, bantuan yang tepat sasaran serta penggunaan produk-produk lokal khususnya dari Provinsi Maluku Utara. “Satuan kerja diharapkan tetap menjaga integritas dan profesionalisme dalam penggunaan anggaran” pungkasnya.