Ternate, 16 November 2021- Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara menghadiri rapat koordinasi ALCo Regional Maluku Utara dan Program Sinergi yang diselenggarakan oleh Kanwil DJBC Maluku di Aula KPPBC TMP C Ternate, Selasa (16/11).
Kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk konkret sinergi dan harmonisasi data dalam penyusunan laporan ALCo Regional ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Keuangan agar ALCo Pusat tidak terputus dengan kondisi regional.
“Sinkronisasi dan harmonisasi data di daerah diperlukan untuk kevalidasian data yang diterima pusat dalam pembuatan kebijakan,” ujar Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Maluku Leni Nurlaeni.
Paparan oleh masing-masing unit Kementerian Keuangan dan pembahasan data AlCo menjadi inti acara dari kegiatan ini. Leni Nurlaeni selaku perwakilan dari Kanwil DJBC Maluku dalam paparannya menyampaikan hasil arahan dari Kantor Pusat DJBC terkait dengan latar belakang penyusunan ALCo, yaitu menciptakan data yang harmonis dan seragam antar unit Kementerian Keuangan agar validitas data dapat teruji.
Dari segi belanja, data pendukung akan dipersiapkan oleh Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, KPPN Ternate, dan KPPN Tobelo. Sedangkan dari segi pendapatan, data pendukung akan dipersiapkan oleh DJBC, DJP, serta KPKNL. Sementara pemenuhan data I-Account yang merupakan bagian dari ALCo, akan diambil dari Pemerintah Daerah.
“Isu-isu teknis harus didiskusikan bersama-sama dengan layer-layer yang ditentukan. Dimana ada cross culture sebagai bentuk saling memahami instansi-instansi lain di Kementerian Keuangan,” ungkap Leni Nurlaeni dalam kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Kanwil DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Sulutenggomalut), KPPBC TMP C Ternate, KPPN Ternate, KPP Pratama Ternate, dan KPPN Pratama Tobelo ini.
Dengan Forum ALCo Regional ini, Kementerian Keuangan melalui unit-unit yang ada di daerah diharapkan dapat memotret data potensi, kendala, hambatan, maupun tantangan yang ada yang selanjutnya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi setiap daerah. Dengan demikian, peran Kementerian Keuangan dapat ditingkatkan demi kemajuan daerah.
