Ternate, 24 Juni 2022 – Kasus COVID-19 memasuki babak baru. Setelah sempat menurun
selama tiga bulan terakhir, kini kasusnya kembali naik seiring munculnya varian omicron baru
yaitu subvarian BA.4 dan BA.5. Disisi lain, pemulihan ekonomi global sedikit tertahan seiring
berlanjutnya risiko goepolitik, inflasi, gejolak pasar keuangan dan disrupsi supply. Hal ini juga
membayangi pemulihan ekonomi domestik. Pemerintah kembali dihadapkan pada kondisi yang
sangat menantang untuk merespon dampak dari kedua isu tersebut. APBN menjadi instrumen
penting sebagai shock absorber dalam menjaga dan melindungi perekonomian dan rakyat dari
dampak kenaikan harga pangan dan energi global. Demikian disampaikan Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto dalam acara Media Briefing Torang
Pe APBN Edisi Bulan Mei 2022 Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, Jumat (24/6).
“Surplus APBN bulan Mei meningkat karena kinerja pendapatan yang baik. Namun dampak
resiko global terhadap belanja dan pembiayaan tetap perlu dimitigasi. Hal yang sama terjadi di
Provinsi Maluku Utara yang menunjukkan kinerja APBN sangat baik. Sampai dengan 31 Mei
2022, pendapatan telah terealisasi sebesar Rp971,97 Miliar atau 45% dari target, sedangkan
belanja telah terealisasi sebesar Rp5,28 Triliun atau 35,84% dari pagu,” ungkap Adnan pada
acara yang menghadirkan Forum Wartawan di Provinsi Maluku Utara.
Lebih lanjut, Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara menerangkan bahwa kinerja pendapatan
wilayah Maluku Utara sampai dengan 31 Mei 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp135,24 Miliar
atau 15,68% (y-o-y) dibandingkan tahun 2021. Kenaikan terbesar disumbang oleh pajak
penghasilan non migas yang naik sebesar Rp137,84 Miliar. “Proyeksi Penerimaan pada bulan
Mei understated sebesar Rp31,82 Miliar (proyeksi lebih rendah dari realisasi) dengan rincian
realisasi Pajak lebih tinggi Rp22,80 Miliar dari proyeksinya disebabkan antara lain adanya
pembayaran PPh Final pasal 21 atas honorarium dan kenaikan dari sektor pertambangan serta
adanya peningkatan penerimaan PPN Dalam Negeri,” ujarnya.
Sementara itu, penerimaan Bea Cukai, pada bulan Mei 2022 mengalami understated
proyeksi sebesar Rp4,28 Miliar yang disebabkan disebabkan adanya importasi di luar prediksi.
Sedangkan untuk deviasi PNBP dan hibah pada bulan Mei 2022 sebesar Rp4,74 miliar yang
disebabkan adanya penerimaan hibah yang masuk sebesar Rp3,25 M berasal dari satker Rolog
Polda Maluku Utara dan Lanal Ternate.
Dari sisi belanja, akselerasi dan optimalisasi belanja terus dilakukan untuk mendorong
percepatan pemulihan ekonomi dan memitigasi risiko global. “Di Provinsi Maluku Utara, realisasi
belanja sampai dengan Mei 2022 untuk Belanja K/L mengalami penurunan sebesar Rp199,84
Miliar atau 12,59% (y-o-y) yang disebabkan adanya penurunan belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar Rp104,64 Miliar (18,24%) y-o-y dan Rp127,57 Miliar (32,90%) y-o-y. Sedangkan pada Belanja TKDD secara y-o-y terjadi penurunan sebesar Rp258,63 miliar (6,22%). Penyebab terbesar adalah adanya penurunan realisasi DBH dan DAK Fisik masing-masing sebesar 43,73% dan 28,10%.” Ungkap Adnan.
Beralih ke sisi APBD, realisasi Pendapatan Daerah tercatat sebesar Rp5,01 Triliun (39,36%
dari pagu), Belanja Daerah Rp6,66 Triliun (48,80% dari pagu), dan pembiayaan daerah sebesar
Rp247,49 Miliar. Akumulasi SiLPA yang dihasilkan sebesar Rp305,46 Miliar. Realisasi
Pendapatan APBD Provinsi Maluku Utara s.d Mei 2022 didominasi oleh komponen dana transfer
mencapai 73,18% dari total pendapatan APBD. Besarnya proporsi dana transfer dalam
komponen pendapatan APBD menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih rendah. Untuk
itu perlu adanya upaya dari Pemda dalam menggali lebih dalam lagi potensi-potensi yang ada di
Maluku Utara untuk meningkatkan PAD. Lebih rinci, realisasi DBH per 31 Mei 2022 Rp208,72 M,
DAU sebesar Rp2.916,01 M, DAK Fisik Rp210,39 M, DAK Non fisik sebesar Rp328,80 M, dan
DID sebesar 3,46 M.
Dalam kesempatan yang sama, selain kondisi Fiskal di Maluku Utara, Adnan juga
menjelaskan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang memberikan sinyal positif prospek
ekonomi di tahun 2022 dan meningkatkan keyakinan pelaku pasar terhadap pemulihan ekonomi
Indonesia. “Berbagai indikator ekonomi di wilayah Maluku Utara mengalami perkembangan yang
sangat baik seperti pertumbuhan ekonomi di Triwulan I 2022 yang mampu tumbuh sebesar
29,63% (y-o-y) jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69%. Kontribusi tertinggi
disumbang sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian. Dari sisi
produksi, industri pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 138,92% (y-o-y). Dari
sisi pengeluaran, komponen PMTB mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 170,97% (y-o-y),”
jelas Adnan.
“Tingkat inflasi Maluku Utara pada bulan Mei 2022 sebesar 1,65% (y-o-y) di bawah inflasi
nasional sebesar 3,47% (y-o-y). Inflasi terjadi di empat kelompok pengeluaran yang disumbang
oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau (0,31%); perumahan, air, listrik, dan Bahan
Bakar RT (0,36%); perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin RT (0,09%); dan
transportasi (0,83%),” tambahnya.
Sementara untuk Indikator Petani (NTP) dan Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Mei
2022, data menunjukkan NTP di Maluku Utara berada di angka 107,30 di atas NTP Nasional
yang nilainya sebesar 105,37, sedangkan NTN Maluku Utara berada di angka 104,58 di bawah
nilai nasional sebesar 106,33. Untuk Neraca Perdagangan Regional Maluku Utara per Mei 2022
mencatatkan hasil positif pada ekspor (nilai ekspor lebih besar dari pada impor). Pada komponen
Ekspor pada bulan Mei 2022 tercatat USD760,92 juta, naik 11,33% dibandingkan bulan
sebelumnya. Total ekspor Januari-Mei 2022 tercatat USD3.580,85 juta. Adapun Komoditas yang
paling banyak diekspor s.d Mei 2022 adalah Ferro Nickel (USD3.322,17 juta), dan perusahaan
penyumbang hasil ekspor terbesar adalah PT Yashi Indonesia Investment (USD619,01 juta).
Pada komponen impor dicatat sebesar USD200,21 juta, turun sebesar 16,08% dibandingkan bulan sebelumnya. Total impor selama Januari-Mei 2022 sebesar USD776,21 juta. Komoditas yang paling banyak diimpor s.d Mei 2022 adalah Batu Bara/Semi Coke (US$124,81 juta), dan perusahaan penyumbang devisa hasil impor terbesar s.d Mei 2022 adalah PT Kai Raha Smelters (US$159,70 juta).
Tumbuhnya perekonomian merupakan dampak dari adanya peningkatan aktivitas ekonomi.
Capaian-capaian yang diraih provinsi Maluku Utara tersebut tentu tidak terlepas dari instrumen APBN dan APBD dalam mengintervensi program dan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga
mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Untuk isu strategis di Maluku Utara saat ini yaitu berupa Program Pengungkapan Sukarela
(PPS), PPS merupakan pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau
mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. PPS bertujuan
untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas
kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan dan sekaligus mendorong investasi.
Sampai dengan Mei 2022, realisasi penerimaan dari keikutsertaan wajib pajak dalam PPS adalah
sebesar Rp3,72 Miliar. Diharapkan dengan adanya program ini akan tercipta keadilan pengenaan
pajak (khususnya pajak penghasilan) atas masyarakat yang memiliki harta/orang kaya (high
wealth individual dan secara nasional membantu proses pembangunan melalui tambahan
penerimaan pajak.
Adapun isu lokal yang dibahas adalah isu terkait Kartu Kredit Pemerintah (KKP), KKP
merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan Satker, untuk
melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara dalam penggunaan Uang Persediaan
(UP) Kartu Kredit Pemerintah. Sampai dengan Mei 2022, terdapat beberapa satker yang belum
mendapatkan KKP. Meskipun terdapat beberapa kendala dialami, diharapkan satker yang belum
memperoleh KKP dapat menyelesaikan administrasi dan kendala-kendala yang dihadapi.
Terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara
selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara, diantaranya berupa
pengarahan belanja APBN dan APBD ke area-area strategis, penguatan program dukungan
UMKM, akselerasi penyelesaian penerbitan KKP, peran aktif dan masif dalam penggunaan KKP,
serta sosialisasi terkait PPS yang lebih luas.
“Melihat capaian APBN, APBD, dan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, kita harus tetap
optimis bahwa pemulihan ekonomi di tahun 2022 tetap terjaga walaupun pandemi COVID-19 dan
risiko geopolitik global masih belum berakhir. Kebijakan demi kebijakan yang berpihak kepada
masyarakat terus dilakukan guna mendukung terwujudnya pemulihan ekonomi nasional di tahun
2022. Kerja keras APBN selama ini diharapkan dapat terus berperan secara optimal, agar tetap
menjadi instrumen kebijakan yang sustainable dan kredibel dalam menghadapi ketidakpastian
ekonomi global dan ketegangan geopolitik yang makin meningkat.” tutup Adnan dihadapan para
media dan para Kepala Unit Instansi Vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku Utara.(itw/22/06)
