Kabupaten Bangka Selatan - Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melaksanakan Audiensi Strategis pada tanggal 5 Agustus 2025 yang bertempat di Kantor Bupati Bangka Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Ibu Syukriah HG sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung dan Perwakilan Kemenkeu Satu Provinsi Bangka Belitung hadir bersama jajarannya.

Kedatangan perwakilan Kementerian Keuangan disambut hangat oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan, Bapak Riza Herdavid dan Ibu Debby Vita Dewi, beserta jajaran perangkat daerah. Dalam pertemuan tersebut berfokus berbagai program yang mendukung Asta Cita seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Kabupaten Bangka Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi produsen utama dalam sektor pertanian dan perikanan, seperti beras, ikan, dan sayur. Hal ini didukung dengan sawah seluas 13 ribu hektare dan telah ditanami padi sebanyak 8 ribu hektare, yang membuktikan Kabupaten Bangka Selatan memiliki potensi sebagai produsen beras. Selain itu, akan dilangsungkan panen raya di Desa Rias yang direncanakan pada akhir Agustus ini, semakin memperkuat potensi dalam mendukung ketahanan pangan di daerah. Di samping padi, Kabupaten Bangka Selatan memiliki produksi ikan laut yang cukup besar. Untuk mempertahankan jumlah produksi tersebut, perlu diimbangi dengan pengelolaan yang optimal.

Dengan didukung potensi hasil tanam dan hasil laut, Kabupaten Bangka Selatan dapat memanfaatkan potensi tersebut sebagai pemasok bahan baku dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berharap dapat menjadi daerah percontohan dalam program ini, dengan menyiapkan desa-desa yang bisa menjadi produsen sesuai dengan potensi lokal. Dalam pelaksanaan MBG, masih dibutuhkan koordinasi lebih lanjut antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berharap terdapat arahan yang lebih jelas agar mempercepat pembentukan produsen MBG untuk mendukung keberlanjutan ekonomi.

“Kabupaten Bangka Selatan disarankan untuk menjadi produsen beras dan komoditas lainnya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujar Syukriah. Di sisi lain, Koperasi Merah Putih turut berperan dalam menyokong kesuksesan MBG. Melalui KDMP, diharapkan dapat menjadi pendorong ekonomi lokal dan mempercepat distribusi hasil komoditas untuk MBG.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, Ibu Syukriah HG, memberikan masukan terkait pentingnya data yang bersih. “Pembersihan dan pembenahan data menjadi langkah fundamental untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan dapat dipercaya,” ujarnya. Data yang tepat juga memungkinkan pemantauan dan evaluasi kebijakan yang lebih efisien, sehingga memastikan sumber daya yang dialokasikan digunakan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam hal pembiayaan, Kabupaten Bangka Tengah disarankan menggunakan konsep pembangunan berbasis KPBU untuk mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi dalam proyek-proyek daerah. Hal ini bertujuan untuk membuka titik perekonomian baru yang dapat berdampak langsung ke masyarakat.

Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan bersama-sama berkomitmen untuk melanjutkan langkah-langkah konkret guna menjadikan Kabupaten Bangka Selatan sebagai daerah percontohan untuk program Koperasi Merah Putih serta program Makan Bergizi Gratis. Melalui penguatan ketahanan pangan, menjadi suatu langkah bagi Kabupaten Bangka Selatan untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

Kontributor : Bunga Putri Damara (Pelaksana Subbagian TURT)

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung

Jl. Sungai Selan No. 91, Kota Pangkalpinang

Call Center: 0812-7345-2957

Telp: (0717) 433405

Fax: (0717) 435802

Selasa, 29 Juli 2025. Bertempat di rumah dinas Bupati Bangka Tengah, rombongan Kemenkeu satu yang dipimpin oleh Ibu Syukriah HG, bersama dengan para pimpinan tinggi lingkup Kemenkeu lingkup Babel disambut dengan hangat oleh Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman dan jajarannya. Agenda pertemuan tersebut merupakan pertemuan perdana Ibu Syukriah HG yang juga merupakan kepala perwakilan Kemenkeu Babel sekaligus Kepala kanwil DJPb Provinsi Babel dengan jajaran pimpinan pemda Bangka Tengah sejak beliau dilantik pada akhir bulan Juni 2025 yang lalu. Banyak hal yang menjadi topik pembicaraan dari pertemuan tersebut, antara lain pemanfaatan aset idle, peningkatan ekspor komoditas unggulan Bangka Tengah, penyaluran dana transfer, investasi daerah serta kesiapan daerah dalam mendukung program unggulan presiden seperti Koperasi Desa Merah putih, sekolah rakyat, Makan Bergizi Gratis dan program ketahanan pangan. Kegiatan ini juga untuk melanjutkan sinergi dan pelaksanaan Kerja sama kelembagaan yang telah ditandatangani oleh Kanwil DJPb Provinsi Babel dengan Pemkab Bangka Tengah.

Sebagai daerah yang urat nadi perekonomiannya sebagian besar dipengaruhi oleh aktivitas pertambangan dan penggalian khususnya komoditas timah, Kepala Kanwil DJPb memiliki concern yang sangat tinggi terhadap keberlangsungan pertumbuhan perekonomian provinsi Babel di masa yang akan datang. Penambangan timah yang saat ini masih menjadi primadona masyarakat Babel pada pada akhirnya akan habis sehingga dari sekarang pemerintah daerah perlu memikirkan potensi unggulan lainnya untuk peningkatan PAD Pemda. Investasi sebagai salah satu modal dasar dalam peningkatan pendapatan daerah perlu terus di genjot oleh pemda agar tidak bergantung kepada sepenuhnya terhadap dana transfer dari pemerintah pusat tutur Kepala Kanwil DJPb dalam kesempatan tersebut. Dengan pemanfaatan dan optimalisasi aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, perlu inovasi dan gagasan baru yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah dalam peningkatan PAD-nya. Seperti kerja sama pemanfaatan lahan untuk usaha bersama, peningkatan nilai guna aset/barang milik daerah untuk usaha dan lain sebagainya bisa dilakukan oleh daerah.

Pemerintah pusat mendorong pemda untuk secara aktif meningkatkan kerja sama dengan swasta atau BUMN melalui skema KPBU untuk proses percepatan pembangunan berkelanjutan dan pemerataan wilayah. Kementerian Keuangan melalui SMV (Special Mission Vehicle) juga menyediakan dukungan bagi daerah yang membutuhkan bantuan untuk proses percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Seperti PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) yang merupakan salah satu BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang bisa membantu pembiayaan infrastruktur, LPEI (Lembaga penyediaan Ekspor Indonesia) memiliki tusi dalam peningkatan ekspor daerah ataupun BPDLH (Badan Pengelola dana Lingkungan Hidup) yang bertugas terhadap pemberian kompensasi dari kredit karbon terhadap daerah yang memiliki kawasan hutan seperti daerah Bangka Tengah ini.

Bupati Bangka Tengah menjelaskan bahwa yang menjadi persoalan pemda saat ini adalah  pemanfaatan lahan, lahan di wilayah bangka Tengah 53 persen termasuk kawasan hutan dan Sebagian besar termasuk hutan lindung. Faktanya, berdasarkan kondisi existing di lapangan, hutan tersebut sudah gundul. Pemkab Bangka Tengah telah mengajukan permohonan ke pemerintah pusat untuk menjadikan kawasan hutan kita ini menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana mestinya, pungkasnya.

Terkait komoditas timah sebagai penyumbang komoditi ekspor terbesar di provinsi Babel, pada dasarnya banyak hasil timah berasal dari wilayah Bangka Tengah. Namun sebagian besar timah tersebut dikirim secara ilegal sehingga kabupaten Bangka Tengah tidak mendapatkan pembagian royalti dari Dana Bagi Hasil. Bupati Bangka Tengah menyampaikan kepada rombongan Kemenkeu, bagaimana caranya daerah Bangka Tengah juga berhak mendapatkan pembagian royalti sesuai dengan haknya. Mengingat dampak buruk dari penambangan timah tersebut sangat dirasakan oleh Pemkab Bangka Tengah. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah pada saat melakukan ekspor harus membuat Surat Keterangan Asal (SKA) agar daerah penghasil bisa mendapatkan royalty. Alternatif lainnya adalah tersedianya pelabuhan yang memiliki akses langsung ekspor keluar, ungkap Ibu Syukriah.

Terkait Pembangunan Pelabuhan, Pemkab Bangka Tengah juga tengah melakukan penjajakan dan diskusi dengan beberapa investor swasta. Diperkirakan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk Pembangunan Pelabuhan tersebut memakan Rp1,3 T. Pelabuhan tersebut rencananya akan menggantikan Pelabuhan Pangkal Balam yang kondisi saat ini cepat mengalami pendangkalan dan kapasitas bongkar muat barang masih sangat lambat. Dengan kondisi geografis dan letak kabupaten bangka tengah yang strategis, diharapkan pembangunan pelabuhan di wilayah bangka tengah akan sangat menguntungkan dan mampu mendorong Pembangunan dan perekonomian sehingga mampu menaikkan pendapatan per kapita Masyarakat bangka tengah khususnya dan Babel pada umumnya, jelas Bupati yang sempat menjadi anggota DPRD Provinsi tersebut.

Pemerintah daerah harus memetakan dan menyajikan data-data yang akurat dan cepat apabila mau bersaing dengan wilayah lain. Komoditas unggulan, potensi masing-masing desa, data UMKM di daerah maupun data-data lainnya bisa tersaji dengan lengkap dan cepat. Data-data tersebut akan dibutuhkan oleh para investor yang mau menanamkan modal ke daerah, karena tanpa dukungan data yang akurat, kemudahan serta iklim investasi yang tidak di support oleh Pemda hal tersebut akan sia-sia, terang Kakanwil DJPb Provinsi Babel sekaligus Ketua tim Regional Chief Economist (RCE) di Babel tersebut.

Kementerian Keuangan akan terus bersinergi dengan pihak-pihak terkait untuk memajukan ekonomi di daerah dengan dukungan penuh dari unit-unit kerja Kemenkeu di daerah. Bentuk-bentuk dukungan seperti pengembangan ekonomi regional, kelancaran belanja transfer, penilaian dan pemanfaatan aset, dukungan perpajakan sampai kemudahan ekspor komoditas akan terus diberikan oleh seluruh jajaran Kemenkeu di wilayah Babel ini. Bupati Bangka Tengah berharap Kemenkeu satu Babel terus memberikan dukungan dan sinerginya untuk membantu daerah di dalam mengembangkan potensi daerah menuju pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung yang merata dan berkelanjutan.

 kontributor : Rino Radiansyah (Kepala Seksi PPA II B)

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung

Jl. Sungai Selan No. 91, Kota Pangkalpinang

Call Center: 0812-7345-2957

Telp: (0717) 433405

Fax: (0717) 435802

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bangka Belitung menjadi salah satu narasmber dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan yang berlangsung pada 4 Agustus 2025 di Gedung Graha Maras, Kompleks Perkantoran Bupati Bangka, menjadi perantara bagi Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung dalam mengemban perannya sebagai Financial Advisor bagi pemerintah daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bangka Belitung, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintah Desa, Kepala Pusat Data dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Prov. Kep. Bangka Belitung, Jajaran BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta jajaran Pemerintah Daerah dan Kepala Desa Kabupaten Bangka.

Workshop dibuka secara resmi oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, Bapak Thony Marza, dan diawali dengan sambutan dari Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Deddy Yudistira. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa khususnya bagi pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bangka Tengah.

Dalam acara tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bangka Belitung, Ibu Dr. Syukriah HG, S.H., M.Hum., turut hadir sebagai salah satu narasumber. Beliau menyampaikan paparan tentang “Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025”, yang mencakup kebijakan pengalokasian, penggunaan, penyaluran, hingga tata cara pinjaman untuk koperasi desa/kelurahan.Materi yang disampaikan Ibu Syukriah ini memberikan panduan strategis dan teknis bagi para kepala desa dan jajaran pemerintah daerah dalam mengelola dana desa secara akuntabel dan efektif

Selain Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, workshop ini juga menghadirkan narasumber lain yang kompeten di bidangnya, antara lain:

• Ibu Dinda Rembulan, BA (Anggota Komite IV DPD RI)
• Bapak Dr. Arman Sahri Harahap, S.E., M.M. (Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintah Desa)
• Bapak Fajar Tri Suprapto, S.E., M.Si. (Kepala Pusat Data dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI)
• Bapak Dr. Muslim El Hakim Kurniawan, S.T., M.M (Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Prov. Kep. Bangka Belitung)

Sesi diskusi berlangsung interaktif dan penuh antusias. Beberapa hal penting yang menjadi sorotan adalah kebutuhan para kepala desa akan informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pembagian insentif desa, serta pentingnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi perangkat desa secara berkelanjutan.

Keterlibatan Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung dalam workshop ini menunjukkan perannya sebagai Financial Advisor, yang terus berkomitmen untuk memberikan rekomendasi dan kontribusi nyata demi perbaikan pengelolaan keuangan negara, dimulai dari pengelolaan keuangan tingkat desa.

Kontributor : Bunga Putri Damara (Pelaksana Subbagian TURT)

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung

Jl. Sungai Selan No. 91, Kota Pangkalpinang

Call Center: 0812-7345-2957

Telp: (0717) 433405

Fax: (0717) 435802

Pangkalpinang, 28 Juli 2025 - Dalam rangka mengawal APBN, Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bangka Belitung dan Kantor Bea Cukai Pangkalpinang meningkatkan koordinasi dan pertukaran data dengan tujuan membangun bersama Provinsi Bangka Belitung. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan, Ibu Syukriah HG beserta jajaran Pejabat Administrator melangsungkan pertemuan dengan Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalpinang, Bapak Junanto Kurniawan yang bertempat di Kantor Bea Cukai Pangkalpinang.

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Keuangan harus mendukung Asta Cita. Langkah yang diambil harus berdasarkan data, saat ini Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung dan Kantor Bea Cukai Pangkalpinag bersinergi dalam mengumpulkan data khususnya terakit potensi Provinsi Bangka Belitung yang salah satunya adalah potensi ekspor. Untuk mendukung terealisasinya sinergi tersebut dapat dilakukan melalui joint program.

Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalpinang, Bapak Junanto Kurniawan menyampaikan “Komditas yang dieskpor paling banyak di Provinsi Bangka Belitung adalah Komoditas Timah”, menanggapi hal tersebut Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung Ibu Syukriah HG menyampaikan “Pemegang data ekspor adalah Bea Cukai, dengan data tesebut dapat melihat lebih detail potensi ekspor di Bangka Belitung”. Melalui data tersebut diharapkan dapat melihat dan mengembangkan potensi pelabuhan-pelabuhan yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Selain itu, hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana agar daerah yang melakukan ekspor dapat mendapatkan Dana Bagi hasil (DBH) atas komoditas yang berasal dari daerahnya.

Dalam rangka penguatan sinergi, Kemenkeu Satu Provinsi Bangka Belitung harus mendukung Asta Cita. Salah satu niai Asta Cita adalah “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemeratan ekonomi dan pemberatasan kemiskinan”, hal ini diwujudkan dengan Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan. Kemenkeu Satu Provinsi Bangka Belitung sebagai perwakilan Menteri Keuangan di daerah harus turut mengawal Koperasi Desa/Kelurahan di Provinsi Bangka Belitung. Melalui koperasi diharapkan desa-desa dapat mengoptimalkan komoditas daerahnya, untuk itu diperlukan edukasi dan pendampingan bagi pengurus koperasi dalam menentukan sektor yang akan diberdayakan. Melalui pendampingan, diharapkan koperasi di Provinsi Bangka Belitung diharapkan dapat menjadi pemasok dari Program Makan Bergizi Gratis, sehingga  dapat mendorong multiplier effect.

Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung dan Kantor Bea Cukai Pangkalpinang akan terus bersinergi sebagai Kemenkeu Satu Provinsi Bangka Belitung dalam mengawal pembangunan provinsi Bangka Belitung.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung

Jl. Sungai Selan No. 91, Kota Pangkalpinang

Call Center: 0812-7345-2957

Telp: (0717) 433405

Fax: (0717) 435802