Kinerja APBN Kita
Hai, Seperadik!
Ingin mengetahui perkembangan terkini kondisi ekonomi dan kesejahteraan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
Melalui press release berikut ini, Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung secara berkala menyajikan ikhtisar yang jelas dan komprehensif mengenai dinamika pembangunan daerah yang ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial, serta peran strategis kebijakan fiskal melalui APBN yang terus bersinergi dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Informasi yang termuat pada publikasi ini disusun berbasis data aktual dan dapat dijadikan referensi kredibel bagi para pemangku kepentingan di daerah. Adanya press realease ini diharapkan menjadi bahan evaluasi yang mendorong penguatan kolaborasi antar pihak strategis kedepannya demi pembangunan yang kondusif, khususnya di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
|
|
|
Vol II/Februari/2026:
Pendapatan Negara
- Kontribusi terbesar Penerimaan Pajak berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Rp96,82M) yang turun 6,63 persen. Sektor Pertambangan terkontraksi karena setoran masa PPN pada pertambangan Timah dan penurunan setoran PPN akibat penerapan PMK 81 Tahun 2024.
- Penerimaan Bea Cukai Januari sebesar Rp8,13 miliar didominasi bea keluar utamanya berasal dari Eksportasi CPO dengan nilai Bea Keluar sebesar 8,07 milliar. Angka ini meningkat jika dibandingkan Desember 2025 tetapi turun signifikan jika dibandingkan Januari 2025.
- Kontribusi terbesar PNBP bersumber dari PNBP Lainnya yang terealisasi Rp15,68 M. Angka ini turun cukup signifikan sebesar 35,19 persen dibandingkan Januari 2025.
Belanja Negara
- Belanja Modal menjadi satu-satunya jenis belanja yang mengalami kontraksi signifikan, disebabkan karena belum terdapat pergerakan realisasi yang signifikan pada bulan pertama 2026. Realisasi belanja hanya disumbang melalui beberapa satker MTSN terkait pembelian alat sarpras belajar mengajar. Beberapa satker masih terfokus pada penyelesaian belanja modal 2025 melalui RPATA.
- Realisasi Dana Bagi hasil turun dibandingkan tahun lalu didorong penurunan yang signifikan pada belanja DBH Minyak Bumi (-54.28%), Perikanan (70.28%) , dan Pertambangan Umum – Iuran Tetap (80.95%) Kinerja positif DAK Non Fisik didukung realisasi Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah dan Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah.
|
| |
