Sungailiat, 15 April 2026 – Tekanan fiskal yang kian berat, ketergantungan pada dana transfer pusat menjadi topik dalam audiensi strategis antara Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Muhamad Mufti Arkan dan jajaran dengan Bupati Bangka, Fery Insani, di ruang kerja Bupati Bangka. Pertemuan tersebut menjadi forum terbuka untuk menjajaki langkah-langkah strategis guna memperkuat ketahanan fiskal dan arah pembangunan ekonomi ke depan.
Dalam pertemuan ini, Bupati Bangka memaparkan kondisi fiskal daerah yang tengah menghadapi tantangan karena penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. “Kondisi APBD saat ini berada dalam tekanan yang cukup signifikan. Penurunan transfer pusat serta tingginya belanja pegawai mempengaruhi ruang fiskal daerah” pungkasnya. Ia menambahkan, alokasi untuk belanja pembangunan menjadi sangat terbatas. Bahkan, untuk sektor infrastruktur seperti pekerjaan umum, anggaran fisik yang tersedia dinilai tidak sebanding dengan luas wilayah dan kebutuhan riil di lapangan. Menurut Fery, kondisi ini menempatkan pemerintah daerah pada posisi sulit. Di satu sisi dituntut meningkatkan kemandirian, namun di sisi lain sumber-sumber pendapatan lokal belum mampu menutup kebutuhan. Fery juga menyoroti ketergantungan tinggi daerah terhadap dana transfer, khususnya dana bagi hasil (DBH) dari sektor sumber daya alam. Namun, realisasi DBH dinilai kerap mengalami penyesuaian setelah proses rekonsiliasi dan audit.
Dalam diskusi yang berlangsung dinamis, Bupati Bangka juga menyampaikan terkait diperlukannya peningkatan manfaat ekonomi diantaranya melalui penguatan hilirisasi pada sektor ekstraktif seperti timah dan sawit. Selain persoalan fiskal, keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian untuk meningkatkan daya saing daerah sehingga diperlukan tingkat partisipasi
pendidikan tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, Muhamad Mufti Arkan menyampaikan bahwa pemerintah pusat memahami tantangan yang dihadapi daerah. Ia menekankan pentingnya optimalisasi sumber pendapatan daerah serta pemanfaatan skema pembiayaan alternatif di luar APBD.
“Ada peluang untuk mendorong optimalisasi penerimaan daerah melalui Special Mission Vehicle (SMV) yang Kemenkeu miliki, daerah bisa melakukan kerja sama PIP untuk program pemberdayaan UMKM, penyaluran pembiayaan melalui PT SMI untuk pembiayaan proyek strategis daerah, termasuk akses ke lembaga pembiayaan seperti PT. LPEI,” ujar Mufti. Peran Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat perekonomian daerah, terutama di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. SMV diharapkan mampu menjadi katalis transformasi ekonomi daerah dari yang bergantung pada transfer pusat menuju kemandirian fiskal yang lebih berkelanjutan. Melalui peran SMV PT. LPEI tersebut, Kemenkeu Bangka Belitung juga telah menginisiasi program Desa Devisa yang melingkupi 3 (tiga) komoditas unggulan yang ada di Babel yakni Lada, Olahan Ikan dan Lidi Nipah. Terdapat sebanyak 53 (lima puluh tiga) desa yang telah diidentifikasi ke LPEI sebagai calon Desa Devisa. Kabupaten Bangka sendiri terdapat 3 (tiga) desa yang masuk ke dalam desa yang diidentifikasi yakni Desa Kota Kapur, Desa Kace timur dan Desa Jelitik.
Audiensi ini menjadi momentum penting bagi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi fiskal, peningkatan efektivitas belanja, serta penciptaan iklim ekonomi yang lebih kompetitif dan inklusif. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk merumuskan solusi konkret yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika kebijakan nasional dan global. Dalam konteks ini, tekanan fiskal yang dialami saat ini dipandang sebagai peluang untuk mendorong inovasi kebijakan dan mempercepat transformasi ekonomi Kabupaten Bangka menuju kemandirian yang lebih kokoh.
Kontributor: Bidang PPA II
Informasi lebih lanjut hubungi:
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung
Jl. Sungai Selan No. 91, Kota Pangkalpinang
Call Center: 0812-7345-2957
Telp: (0717) 433405
Fax: (0717) 435802
