Kinerja APBN Kita
Hai, Seperadik!
Ingin mengetahui perkembangan terkini kondisi ekonomi dan kesejahteraan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
Melalui press release berikut ini, Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung secara berkala menyajikan ikhtisar yang jelas dan komprehensif mengenai dinamika pembangunan daerah yang ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial, serta peran strategis kebijakan fiskal melalui APBN yang terus bersinergi dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Informasi yang termuat pada publikasi ini disusun berbasis data aktual dan dapat dijadikan referensi kredibel bagi para pemangku kepentingan di daerah. Adanya press realease ini diharapkan menjadi bahan evaluasi yang mendorong penguatan kolaborasi antar pihak strategis kedepannya demi pembangunan yang kondusif, khususnya di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
|
|
|
Vol III/April/2026:
Pendapatan Negara
- Kontribusi terbesar Penerimaan Pajak berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Rp270,76 M) yang tumbuh 10,23% karena kenaikan setoran masa PPN pada komoditas sawit dan kenaikan setoran PPh Badan atas pembayaran Surat Tagihan Pajak. Sektor Pertambangan kontraksi 6,98% karena penggunaan deposit pada industri timah.
- Penerimaan Bea Cukai Maret sebesar sebesar
Rp8,19 miliar, terdiri dari bea keluar Rp7,64 miliar dari Eksportasi CPO dan bea masuk Rp0,54 miliar dari impor antrasit. Kontraksi bea keluar disebabkan turunnya harga referensi CPO & produk turunannya.
- PNBP Lainnya yang terealisasi Rp62,46 M didominasi Pendapatan Administrasi Hukum Umum yang dikontribusikan oleh kenaikan pendapatan penjualan barang rampasan/hasil sitaan. PNBP BLU terealisasi Rp23,20 M, dikontribusikan oleh adanya kerja sama penyelenggaraan praktikum antara Universitas Bangka Belitung dan Universitas Terbuka.
Belanja Negara
- Belanja Modal §mengalami pertumbuhan signifikan, didorong realisasi belanja penambahan nilai jalan dan jembatan untuk rehabilitasi jembatan dan penanganan drainase junction Sp Lima Tj Pandan - Tj Kelayang sebesar Rp3,42 miliar. Belum ada alokasi belanja bansos (menunggu kebijakan pemerintah)
- Realisasi Dana Desa turun signifikan dikarenakan sampai dengan akhir Maret 2026, Dana Desa baru disalurkan kepada beberapa desa di dua Kabupaten, yaitu Kab. Bangka Selatan (Rp7,39 M) dan Kab. Belitung (Rp 7,23 M). Kontraksi DBH disebabkan belum adanya realisasi pada DBH Kehutanan – Dana Reboisasi dan kontraksi pada seluruh komponen DBH lainnya
|
| |
