Kinerja APBN Kita
Hai, Seperadik!
Ingin mengetahui perkembangan terkini kondisi ekonomi dan kesejahteraan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
Melalui press release berikut ini, Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung secara berkala menyajikan ikhtisar yang jelas dan komprehensif mengenai dinamika pembangunan daerah yang ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial, serta peran strategis kebijakan fiskal melalui APBN yang terus bersinergi dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Informasi yang termuat pada publikasi ini disusun berbasis data aktual dan dapat dijadikan referensi kredibel bagi para pemangku kepentingan di daerah. Adanya press realease ini diharapkan menjadi bahan evaluasi yang mendorong penguatan kolaborasi antar pihak strategis kedepannya demi pembangunan yang kondusif, khususnya di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
|
|
|
Vol V/Mei/2026:
Pendapatan Negara
- Kontribusi terbesar Penerimaan Pajak berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Rp402,49 M) yang tjumbuh 12,53% karena kenaikan setoran masa PPN pada komoditas sawit dan kenaikan setoran atas Surat Tagihan Pajak yang tidak berulang. Sektor Pertanian kontraksi 0,15%
karena penurunan setoran masa PPN pada sawit.
- Penerimaan Bea Cukai April sebesar Rp13,90 miliar, terdiri dari bea keluar yang berasal dari Eksportasi CPO sebesar Rp 13,84 M dan bea masuk Impor Mesin dan Perkakas Industri sawit sebesar Rp37,24 juta dan Cukai dari UR Rp15,62 juta.
- PNBP Lainnya yang terealisasi Rp83,66 M didominasi Pendapatan Administrasi Hukum Umum yang dikontribusikan oleh kenaikan pendapatan penjualan barang rampasan/hasil sitaan. PNBP BLU terealisasi Rp28,05 M, dikontribusikan oleh Pendapatan Jasa Layanan Umum sedangkan hasil kerja sama menurun karena penurunan kerja sama praktikum dengan Universitas Terbuka.
Belanja Negara
- Belanja Modal mengalami pertumbuhan signifikan, didorong realisasi belanja penambahan nilai jalan dan jembatan untuk rehabilitasi jembatan dan penanganan drainase junction Sp Lima Tj Pandan - Tj Kelayang sebesar Rp3,42 miliar.
- Belum ada alokasi belanja bansos (menunggu kebijakan pemerintah).
- Kinerja positif DAK Non Fisik didorong realisasi Dana BOK Tunjangan Khusus Dokter, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Dana Tambahan Penghasilan ASN Daerah, dimana tahun sebelumnya belum terdapat realisasi hingga bulan Maret. Selain itu, terjadi juga peningkatan signifikan pada Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (241,76% yoy).
|
| |
