Kinerja APBN Kita
Hai, Seperadik!
Ingin mengetahui perkembangan terkini kondisi ekonomi dan kesejahteraan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
Melalui press release berikut ini, Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung secara berkala menyajikan ikhtisar yang jelas dan komprehensif mengenai dinamika pembangunan daerah yang ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial, serta peran strategis kebijakan fiskal melalui APBN yang terus bersinergi dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Informasi yang termuat pada publikasi ini disusun berbasis data aktual dan dapat dijadikan referensi kredibel bagi para pemangku kepentingan di daerah. Adanya press realease ini diharapkan menjadi bahan evaluasi yang mendorong penguatan kolaborasi antar pihak strategis kedepannya demi pembangunan yang kondusif, khususnya di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
|
|
|
Vol VI/Juni/2026:
Pendapatan Negara
- Kontribusi terbesar Penerimaan Pajak berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Rp525,27 M) yang tumbuh 18,39% karena kenaikan setoran masa PPN pada komoditas sawit dan kenaikan setoran atas Surat Tagihan Pajak yang tidak berulang. Sektor Pertanian kontraksi 0,15% karena penurunan setoran masa PPN pada sawit.
- Penerimaan Bea Cukai Mei sebesar Rp19,39 miliar, terdiri dari bea keluar yang mayoritas berasal dari Eksportasi CPO sebesar Rp 19,29 M dan Bea Masuk Impor Generator, Mesin dan Parts Industri Sawit sebesar Rp117 juta dan Cukai dari UR Rp3,53 Juta.
- PNBP Lainnya terealisasi Rp104,99 M didominasi Pendapatan Administrasi Hukum Umum yang dikontribusikan oleh kenaikan pendapatan penjualan barang rampasan/hasil sitaan. PNBP BLU terealisasi Rp32,02 M, dikontribusikan oleh penerimaan UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) khususnya pada program Magister, peingkatan jumlah kerja sama dan penyewaan aset.
Belanja Negara
- Belanja Modal mengalami pertumbuhan signifikan, didorong realisasi belanja penambahan nilai jalan dan jembatan untuk rehabilitasi jembatan dan penanganan drainase junction Sp Lima Tj Pandan - Tj Kelayang, infrastruktur irigasi di Rias, dan belanja modal BLU. Belum ada alokasi belanja bansos (menunggu kebijakan pemerintah).
- Realisasi Belanja fungsi Ketertiban dan Keamanan mendominasi sebesar Rp472,47 M (tumbuh 21,21% y-o-y), utamanya berupa Belanja program Dukungan Manajemen pada satker Kepolisian.
- Kinerja positif DAK Non Fisik didorong realisasi Dana BOK Tunjangan Khusus Dokter dan adanya peningkatan signifikan pada realisasi BOK Puskesmas. DBH turun akibat belum adanya realisasi DBH Sawit hingga akhir Mei 2026, dan terjadi penurunan hampir di semua komponen.
|
| |
