Pangkalpinang, 28 Januari 2026 — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya tersebut tercermin dalam audiensi strategi antara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kanwil DJPb Babel, Selasa (28/1/2026), membahas berbagai peluang kolaborasi program kerja, penguatan pengelolaan keuangan daerah, serta dukungan terhadap pelaksanaan program strategis nasional di wilayah Bangka Belitung.
Kepala Kanwil DJPb Babel Ibu Syukriah H.G menerima kunjungan langsung Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Babel beserta jajarannya. Dalam audiensi tersebut, kedua pihak menekankan pentingnya koordinasi lintas institusi sebagai landasan penguatan ekonomi daerah, khususnya di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional.
Sejumlah isu strategi yang menjadi fokus pembahasan, antara lain pengembangan desa devisa, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengendalian inflasi daerah, pembangunan kawasan industri dan perdagangan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi lokal.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Babel Bapak Subekti Saputra menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung dan menyukseskan program-program strategi dan prioritas pemerintah pusat yang dikawal oleh Kementerian Keuangan di Bangka Belitung. Salah satu peluang yang dinilai potensial adalah pengembangan desa devisa berbasis komoditas unggulan daerah untuk meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD).
Bapak Subekti menyatakan bahwa komoditas lada sebagai salah satu komoditas strategis Bangka Belitung mencatat prestasi yang menggembirakan. Komoditas ini menjadi penyumbang PAD pertama di tahun 2026 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui peran UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Lada sebagai komoditas tanaman pangan unggulan Babel terbukti mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD dengan menjadi penyetor PAD pertama untuk daerah. Melalui UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, kami memastikan mutu produk lada dan komoditas strategis lainnya seperti beras dan CPO memenuhi standar, sehingga memiliki nilai jual dan daya saing yang lebih tinggi,” ujar Subekti.
Dalam kesempatan tersebut, Ibu Syukriah H.G menghimbau agar penguatan peran UPTD sebagai pusat layanan teknis dan revenue generator daerah menjadi bagian penting dalam strategi penggalian potensi PAD berbasis sektor riil. Dengan mutu produk yang terjamin, akses pasar termasuk pasar ekspor dapat diperluas, sehingga memberikan dampak berkelanjutan bagi perekonomian daerah.
Beliau juga menyampaikan bahwa peningkatan PAD, khususnya penerimaan daerah yang bersumber dari aktivitas ekspor membutuhkan kontribusi bersama. Menurutnya, peningkatan nilai dan volume ekspor daerah tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah. Oleh karena itu, dengan memastikan semua produk yang keluar dari Bangka Belitung tercatat dalam dokumen eskpor menjadi sangat penting.
Beliau juga menyampaikan bahwa pada tahun 2026, secara nasional belanja pemerintah pusat yang langsung disalurkan kepada masyarakat mengalami peningkatan sekitar Rp400 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, di sisi lain terjadi penyesuaian terhadap dana Transfer ke Daerah (TKD), yang difokuskan untuk gaji dan tunjangan melekat ASND, operasional kantor, serta pelayanan publik seperti operasional sekolah dan puskesmas.
Ibu Syukriah juga menambahkan, penguatan sinergi antarpemangku kepentingan, termasuk kerja sama dengan satuan kerja vertikal serta Special Mission Vehicle (SMV) di lingkungan Kementerian Keuangan, menjadi salah satu strategi yang dapat ditempuh. Optimalisasi alokasi anggaran daerah serta peningkatan literasi keuangan dan ekonomi masyarakat juga dinilai penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Audiensi ini diharapkan menjadi titik awal di tahun 2026 bagi penguatan kolaborasi berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kementerian Keuangan dalam mendukung transformasi ekonomi daerah yang lebih tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Kontributor: Bidang PPA II
Informasi lebih lanjut hubungi:
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung
Jl. Sungai Selan No. 91, Kota Pangkalpinang
Call Center: 0812-7345-2957
Telp: (0717) 433405
Fax: (0717) 435802
