Selasa, 29 Juli 2025. Bertempat di rumah dinas Bupati Bangka Tengah, rombongan Kemenkeu satu yang dipimpin oleh Ibu Syukriah HG, bersama dengan para pimpinan tinggi lingkup Kemenkeu lingkup Babel disambut dengan hangat oleh Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman dan jajarannya. Agenda pertemuan tersebut merupakan pertemuan perdana Ibu Syukriah HG yang juga merupakan kepala perwakilan Kemenkeu Babel sekaligus Kepala kanwil DJPb Provinsi Babel dengan jajaran pimpinan pemda Bangka Tengah sejak beliau dilantik pada akhir bulan Juni 2025 yang lalu. Banyak hal yang menjadi topik pembicaraan dari pertemuan tersebut, antara lain pemanfaatan aset idle, peningkatan ekspor komoditas unggulan Bangka Tengah, penyaluran dana transfer, investasi daerah serta kesiapan daerah dalam mendukung program unggulan presiden seperti Koperasi Desa Merah putih, sekolah rakyat, Makan Bergizi Gratis dan program ketahanan pangan. Kegiatan ini juga untuk melanjutkan sinergi dan pelaksanaan Kerja sama kelembagaan yang telah ditandatangani oleh Kanwil DJPb Provinsi Babel dengan Pemkab Bangka Tengah.

Sebagai daerah yang urat nadi perekonomiannya sebagian besar dipengaruhi oleh aktivitas pertambangan dan penggalian khususnya komoditas timah, Kepala Kanwil DJPb memiliki concern yang sangat tinggi terhadap keberlangsungan pertumbuhan perekonomian provinsi Babel di masa yang akan datang. Penambangan timah yang saat ini masih menjadi primadona masyarakat Babel pada pada akhirnya akan habis sehingga dari sekarang pemerintah daerah perlu memikirkan potensi unggulan lainnya untuk peningkatan PAD Pemda. Investasi sebagai salah satu modal dasar dalam peningkatan pendapatan daerah perlu terus di genjot oleh pemda agar tidak bergantung kepada sepenuhnya terhadap dana transfer dari pemerintah pusat tutur Kepala Kanwil DJPb dalam kesempatan tersebut. Dengan pemanfaatan dan optimalisasi aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, perlu inovasi dan gagasan baru yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah dalam peningkatan PAD-nya. Seperti kerja sama pemanfaatan lahan untuk usaha bersama, peningkatan nilai guna aset/barang milik daerah untuk usaha dan lain sebagainya bisa dilakukan oleh daerah.

Pemerintah pusat mendorong pemda untuk secara aktif meningkatkan kerja sama dengan swasta atau BUMN melalui skema KPBU untuk proses percepatan pembangunan berkelanjutan dan pemerataan wilayah. Kementerian Keuangan melalui SMV (Special Mission Vehicle) juga menyediakan dukungan bagi daerah yang membutuhkan bantuan untuk proses percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Seperti PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) yang merupakan salah satu BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang bisa membantu pembiayaan infrastruktur, LPEI (Lembaga penyediaan Ekspor Indonesia) memiliki tusi dalam peningkatan ekspor daerah ataupun BPDLH (Badan Pengelola dana Lingkungan Hidup) yang bertugas terhadap pemberian kompensasi dari kredit karbon terhadap daerah yang memiliki kawasan hutan seperti daerah Bangka Tengah ini.

Bupati Bangka Tengah menjelaskan bahwa yang menjadi persoalan pemda saat ini adalah  pemanfaatan lahan, lahan di wilayah bangka Tengah 53 persen termasuk kawasan hutan dan Sebagian besar termasuk hutan lindung. Faktanya, berdasarkan kondisi existing di lapangan, hutan tersebut sudah gundul. Pemkab Bangka Tengah telah mengajukan permohonan ke pemerintah pusat untuk menjadikan kawasan hutan kita ini menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana mestinya, pungkasnya.

Terkait komoditas timah sebagai penyumbang komoditi ekspor terbesar di provinsi Babel, pada dasarnya banyak hasil timah berasal dari wilayah Bangka Tengah. Namun sebagian besar timah tersebut dikirim secara ilegal sehingga kabupaten Bangka Tengah tidak mendapatkan pembagian royalti dari Dana Bagi Hasil. Bupati Bangka Tengah menyampaikan kepada rombongan Kemenkeu, bagaimana caranya daerah Bangka Tengah juga berhak mendapatkan pembagian royalti sesuai dengan haknya. Mengingat dampak buruk dari penambangan timah tersebut sangat dirasakan oleh Pemkab Bangka Tengah. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah pada saat melakukan ekspor harus membuat Surat Keterangan Asal (SKA) agar daerah penghasil bisa mendapatkan royalty. Alternatif lainnya adalah tersedianya pelabuhan yang memiliki akses langsung ekspor keluar, ungkap Ibu Syukriah.

Terkait Pembangunan Pelabuhan, Pemkab Bangka Tengah juga tengah melakukan penjajakan dan diskusi dengan beberapa investor swasta. Diperkirakan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk Pembangunan Pelabuhan tersebut memakan Rp1,3 T. Pelabuhan tersebut rencananya akan menggantikan Pelabuhan Pangkal Balam yang kondisi saat ini cepat mengalami pendangkalan dan kapasitas bongkar muat barang masih sangat lambat. Dengan kondisi geografis dan letak kabupaten bangka tengah yang strategis, diharapkan pembangunan pelabuhan di wilayah bangka tengah akan sangat menguntungkan dan mampu mendorong Pembangunan dan perekonomian sehingga mampu menaikkan pendapatan per kapita Masyarakat bangka tengah khususnya dan Babel pada umumnya, jelas Bupati yang sempat menjadi anggota DPRD Provinsi tersebut.

Pemerintah daerah harus memetakan dan menyajikan data-data yang akurat dan cepat apabila mau bersaing dengan wilayah lain. Komoditas unggulan, potensi masing-masing desa, data UMKM di daerah maupun data-data lainnya bisa tersaji dengan lengkap dan cepat. Data-data tersebut akan dibutuhkan oleh para investor yang mau menanamkan modal ke daerah, karena tanpa dukungan data yang akurat, kemudahan serta iklim investasi yang tidak di support oleh Pemda hal tersebut akan sia-sia, terang Kakanwil DJPb Provinsi Babel sekaligus Ketua tim Regional Chief Economist (RCE) di Babel tersebut.

Kementerian Keuangan akan terus bersinergi dengan pihak-pihak terkait untuk memajukan ekonomi di daerah dengan dukungan penuh dari unit-unit kerja Kemenkeu di daerah. Bentuk-bentuk dukungan seperti pengembangan ekonomi regional, kelancaran belanja transfer, penilaian dan pemanfaatan aset, dukungan perpajakan sampai kemudahan ekspor komoditas akan terus diberikan oleh seluruh jajaran Kemenkeu di wilayah Babel ini. Bupati Bangka Tengah berharap Kemenkeu satu Babel terus memberikan dukungan dan sinerginya untuk membantu daerah di dalam mengembangkan potensi daerah menuju pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung yang merata dan berkelanjutan.

 kontributor : Rino Radiansyah (Kepala Seksi PPA II B)

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung

Jl. Sungai Selan No. 91, Kota Pangkalpinang

Call Center: 0812-7345-2957

Telp: (0717) 433405

Fax: (0717) 435802