Jakarta, 01/12/2022 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan target pendapatan negara untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.463,0 triliun. Menurutnya, target ini akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif serta pendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan.
“Ini adalah sebuah target yang mencerminkan kehati-hatian di dalam mengantisipasi. Pertama ketidakpastian dari harga-harga komoditas; kedua kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia,” ujar Menteri Keuangan pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah di Jakarta, Kamis (01/12).
Selanjutnya, Menkeu juga menyampaikan target belanja negara untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp3.061,2 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun. Menkeu menjelaskan, belanja pendidikan dan kesehatan masih tetap memiliki alokasi terbesar di dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan produktif, yaitu mencapai Rp612,2 triliun.
“Kedua adalah belanja di bidang kesehatan. Selama 3 tahun ini memang menjadi prioritas karena tantangan pandemi. Tahun depan mencapai Rp178,7 triliun. Belanja pemerintah pusat Rp118,7 triliun, transfer ke daerah sebesar RP 60 triliun,” ungkapnya.
Selain itu, juga terdapat alokasi anggaran untuk perlindungan sosial dimana APBN sebagai shock absorber yaitu sebesar Rp476 triliun, berupa alokasi anggaran subsidi sebesar Rp454,7 triliun, transfer ke daerah Rp17 triliun serta pembiayaan Rp4,3 triliun.
Di sisi lain, Menkeu juga menjelaskan kenaikan alokasi anggaran untuk ketahanan pangan menjadi sebesar Rp104,2 triliun dari Rp94 triliun tahun ini, dan alokasi anggaran untuk ketahanan energi mencapai Rp341,3 triliun. Hal itu dimaksud sebagai respon APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat.
“Ketahanan energi termasuk untuk menjaga masyarakat dan perekonomian dari ketidakpastian harga energi dengan subsidi energi dan kompensasi serta belanja di bidang energi mencapai Rp341,3 triliun,” terang Menkeu.
Dari sisi Infrastruktur, pemerintah mengarahkan kepada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional, termasuk ibukota negara baru nusantara dan penguatan hilirisasi industri yang membutuhkan dukungan belanja sebesar Rp392,1 triliun, serta belanja di bidang pertahanan dan keamanan mencapai Rp316,9 triliun.
Dengan begitu, APBN 2023 diarahkan untuk dapat terus meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan negara di tengah ketidakpastian perekonomian global, serta melindungi masyarakat.
“APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus menjaga pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan di dalam merespon gejolak global yang akan terus berlangsung pada tahun depan,” pungkasnya. (feb/hpy)
