Kapasitas fiskal daerah adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Peta kapasitas fiskal daerah tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 37/PMK.07/2016 dengan katagori Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) ≥ 2 = sangat tinggi, 1 ≤ IKF < 1 = tinggi, 0,5 < IKF < 1 = sedang dan IKF < 0,5 = rendah.

Selengkapnya dapat diakses melalui tombol Download.

Kebijakan fiskal pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD maupun alokasi dana APBN di daerah, merupakan salah satu variabel pendorong pertumbuhan ekonomi daerah disamping konsumsi dan investasi. Perekonomian Jawa Barat pada triwulan I-2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp395,29 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp306,99 triliun.

Selengkapnya dapat diakses melalui tombol Download.

Kinerja perekonomian suatu wilayah dapat terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yang secara umum diukur dengan peningkatan PDRB atas dasar harga konstan. Perekonomian Jawa Barat tahun 2015 tumbuh 5,03% melambat dibanding tahun 2014 yang tumbuh 5,09%. Sepanjang tahun 2015, kinerja perekonomian Jawa Barat bergerak positif dan masih cukup stabil di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif lebih melambat sebagai akibat dari perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2015 tumbuh 4,79% melambat dibanding pertumbuhan tahun 2014 yang tumbuh 5.02%

Selengkapnya dapat diakses melalui tombol Download.

Tahun 2015 merupakan tahun penuh tantangan dengan terjadinya perlambatan ekonomi global yang berdampak pada ekonomi nasional dan regional. Berkaca pada krisis ekonomi tahun 1997 dan 2008, UMKM merupakan kelompok masyarakat yang mampu bertahan dan menjadi penyelamat ekonomi nasional. Lingkup Nasional sektor UMKM menyumbang 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja. Dari UMKM yang ada 99% masih berstatus informal. Sektor UMKM di Jawa Barat tercatat 9.166.503 unit sedangkan sektor usaha besar tercatat 1.853 unit. UMKM ini mampu menyerap 80% tenaga kerja serta menyumbang 54,5% PDRB Jawa Barat. Sampai dengan September 2015 dana yang telah di salurkan perbankan kepada UMKM di Jawa Barat sebesar Rp94.815,6 miliar. Permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah persaingan, permodalan, pemasaran dan tingginya biaya produksi.

Selengkapnya dapat diakses melalui tombol Download.