Sesuai Peraturan Menteri keuangan nomor PMK-262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan fungsi Kehumasan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam menjalankan fungsi Kehumasan tersebut, Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta menggunakan media sosial berupa Website, facebook, Instagram dan Youtube untuk mempublish berita, informasi layanan, peraturan-peraturan terbaru dan kegiatan Kanwil berupa foto, poster, video maupun tulisan.

Dalam melaksanakan fungsi kehumasan tersebut juga diperlukan adanya monitoring dan evaluasi.  monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan  untuk menentukan langkah-langkah dalam meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik.

Laporan Monev Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Bulan Januari 2020 s.d Juni 2020  dapat diunduh di sini.

reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal dalam penataan sistem pemerintahan yang lebih baik, efektif dan efisien. salah satu langkah tersebut adalah dengan adanya pencanangan zona integritas. Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta  melakukan pencanangan ZI pada tanggal 25 Februari 2020. dengan adanya pencanangan ZI ini dimaksudkan agar masyarakat luas, dan semua pihak dapat memantau proses reformasi birokrasi khusunya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik .

Laporan Pencanangan ZI Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dapat diunduh di sini.