Semarang, 22 September — Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai dukungan pembiayaan perumahan melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Banyumas — Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Berbasis Lingkungan dan Edukasi (BLE) di Desa Wlahar Wetan, Banyumas, menjadi contoh nyata bagaimana pengelolaan sampah tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan nilai ekonomi dan membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Banyumas — “Saya kangen kambing saya.” Itulah kalimat sederhana namun penuh makna yang disampaikan Danu, salah satu siswa di Sekolah Rakyat (SR) Sentra Satria Banyumas, ketika ditanya mengapa beberapa hari terakhir ia enggan belajar serta tidak mengikuti kegiatan di asrama. Jawaban tersebut membuka ruang refleksi bagi pengelola sekolah dalam memahami latar belakang dan kondisi psikologis anak-anak yang menempuh pendidikan di SR.

Menerapkankan standardisasi kegiatan manajemen, pengendalian internal dan penguatan budaya di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Treasury Dialoge di ruang Rapat Sinergi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 bersama dengan seluruh pejabat administrator pada Kanwil dan KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 11 Juni 2025 --- Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan Integrity Framework dan Toprisk di lingkup Kemenkeu, Unit Kepatuhan Internal pada Sekretariat DJPb yang dipimpin oleh Ibu Tisari Yona Gemila melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada Kanwil DJPb Provinsi  Jawa Tengah pada tanggal 10 s.d. 12 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat budaya integritas dan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Penguatan integritas secara konsep dimensinya luas tidak hanya berkaitan dengan integritas secara individu namun juga secara institusi/organisasi. Kunci keberhasilan good governance dilihat dari dua sisi, yaitu kesiapan sistem kerja yang memadai dan SDM yang berintegritas.

Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) merupakan salah satu bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, yang menilai pelaksanaan anggaran, seperti operasionalisasi/teknis pelaksanaan anggaran, kendala-kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, isu-isu terkait pelaksanaan anggaran lainnya.