Surabaya, 12 Juni 2025 - Menghadapi semester kedua tahun anggaran 2025, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur memperkuat koordinasi internal dan eksternal guna mengakselerasi pelaksanaan anggaran dan optimalisasi kinerja pelaksanaan APBN. Langkah ini sejalan dengan komitmen untuk menjaga kualitas belanja negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di daerah.

Dalam hal ini, Kanwil DJPb Jawa Timur menggelar rapat internal yang dihadiri seluruh pimpinan dan perwakilan KPPN lingkup wilayah di Gedung Keuangan Negara I, Surabaya, pada Kamis (12/6). 

Plt Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Agung Yulianta, menekankan pentingnya rapat ini sebagai forum evaluatif dan reflektif atas capaian semester I sekaligus ruang strategis untuk menyusun langkah kerja semester II. Diharapkan, setiap unit dapat menyusun rencana aksi berbasis kinerja dan menjawab tantangan efisiensi serta penguatan outcome belanja negara. Selain itu, setiap KPPN didorong untuk memberikan masukan dan solusi atas permasalahan di lapangan guna mendukung pengambilan kebijakan yang responsif dan adaptif.

Capaian realisasi belanja kementerian/lembaga wilayah Jawa Timur per 31 Mei 2025 tercatat sebesar Rp14,03 triliun atau 35,63% dari total pagu, dengan nilai IKPA rata-rata di atas 97 sebagai indikator tata kelola yang baik. 

Namun, beberapa tantangan seperti rendahnya serapan belanja modal, belum optimalnya penyaluran DAK Fisik, serta masih rendahnya pemanfaatan KKP dan Digipay menjadi catatan penting yang perlu ditindaklanjuti secara kolektif.

Kanwil DJPb Jawa Timur juga menyoroti peran strategis KPPN dalam pemberdayaan UMKM, penguatan fungsi financial advisor, serta kontribusi terhadap kajian fiskal regional. Peningkatan koordinasi lintas pemda, optimalisasi pemanfaatan data, serta inovasi dalam layanan publik menjadi prioritas guna memastikan keberlanjutan reformasi birokrasi dan penguatan peran perbendaharaan sebagai pengelola fiskal yang andal dan adaptif terhadap dinamika nasional.